Deputi Menteri Nguyen Thi Ha  (Foto:  molisa.gov.vn)

Kesetaraan gender telah ditegaskan bahwa baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan memainkan peranan yang sama, mendapat persyaratan dan peluang untuk mengembangkan kemampuannya terhadap perkembangan masyarakat, keluarga dan dapat bersama-sama menikmati hasil perkembangan itu. Viet Nam dinilai oleh organisasi-organisasi internasional sebagai negara yang menghapuskan kesenjangan tentang gender secara paling cepat selama 20 tahun ini.

Kemajuan-kemajuan yang dicatat

Membangun dan menyempurnakan kerangka hukum dan kebijakan tentang kesetaraan gender merupakan salah satu di antara titik-titik berat yang mendapat perhatian dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam untuk menciptakan syarat yang kondusif kepada kaum perempuan guna berpeluang mendekati dan ikut serta lebih banyak lagi ke dalam bidang-bidang kehidupan sosial. Kesenjangan tentang gender di ke delapan bidang dalam kehidupan politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang  Kesetaraan Gender (2006) telah diperpendek secara berarti. Jatah tercantum dalam Strategi nasional tentang kesetaraan gender untuk tahap tahap 2011-2020, khususnya ialah jatah tentang ekonomi, tenaga kerja dan lapangan kerja telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Viet Nam juga selalu melakukan aktivitas-aktivitas aktif dalam menggelarkan kebijakan dan hukum tentang kesetaraan gender, di antaranya memperhatikan sistim jaring pengaman sosial secara beranekaragam dan menyeluruh. Hal ini  dimanifestasikan secara jelas dalam Resolusi nomor 15 Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam angkatan XI tentang “Beberapa masalah tentang kebijakan sosial untuk tahap 2012-2020” yang menegaskan bahwa sampai tahun 2020, pada pokoknya sistim jaring pengaman sosial yang  terbentuk mecakupi seluruh rakyat Dan untuk melaksanakan resolusi ini, Pemerintah Viet Nam telah dan sedang memperhatikan pengembangan sistim jaring pengaman sosial sesuai dengan satu negara yang berpendapatan menengah dan dengan standar-standar internasional untuk menjamin secara semakin lebih baik semua hak azasi manusia, di antaranya ada hak kaum perempuan dan anak-anak. Saban tahun, Pemerintah Viet Nam menyediakan kira-kira 2,6% total GDP untuk kebijakan dan program tentang bantuan sosial, di antaranya ada kaum perempuan dan anak-anak perempuan. Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Viet Nam, Nguyen Thi Ha memberitahukan: “Dengan upaya keras dan tekad seperti itu, bersama dengan bantuan dan partisipasi dari organisasi-organisasi internasional dan masyarakat, Viet Nam tetap terus dipertahankan di kelompok negara yang mencapai banyak kemajuan dalam melaksanakan kesetaraan gender dan dini menyelesaikan Target Milenium tentang penguatan kesetaraan gender serta meningkatkan posisi kaum perempuan. Pada tahun 2018, Viet Nam tetap mempertahankan persentase perempuan yang adalah pemilik badan usaha di Viet Nam yaitu 31,3% di antara total jumlah pemilik badan usaha dan menduduki posisi ke-6 di antara 57 negara yang mendapat pemeringkatan. Viet Nam sedang adalah satu-satunya negara di Asia yang berada dalam 10 besar di seluruh dunia yang mencapai indeks tertinggi ini dan terus mempertahankan pemeringkatan tentang indeks peluang dan ikut sertanya kaum perempuan dalam perekonomian.  Viet Nam juga adalah salah satu di antara 10 negara yang melaksanakan dengan baik target perkembangan yang berkesinambungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa  menduduki posisi ke-5 tentang usaha usaha mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anam-anak perempuan”.

Terus menyesuaikan kebijakan jaring pengaman sosial demi kesetaraan gender

Walaupun Viet Nam telah berhasil mempersempit kesenjangan tentang gender, tetapi pada latar integrasi internasional dan Revolusi Industri 4.0, ini merupakan saat Viet Nam melaksanakan kemajuan yang lebih baik lagi untuk mengembangkan ekonomi, berdasarkan pada produktivitas kerja yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Pada latar itu, untuk mendorong lebih kuat lagi pelaksanaan target nasional tentang kesetaraan gender dan menyempurnakan jaring pengaman sosial, khususnya mengarah ke kaum perempuan dan anak-anak, Deputi Menteri Nguyen Thi Ha mengatakan: “Salah satu di antara isi-isi penting dari jaring pengaman sosial ialah mendorong lapangan kerja yang berkesinambungan dan mengembangkan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, menciptakan banyak peluang tentang lapangan kerja, pendapatan yang tinggi dan stabil melalui pendidikan kejuruan, pemberian modal pinjaman, mendekati informasi tentang pasar tenaga kerja, meningkatkan kualitas jasa publik untuk kaum perempuan semuanya merupakan solusi untuk mengentas dari kelaparan dan kemiskinan serta menjamin lapangan kerja secara efektif dan berkesinambungan”.

Di samping itu, Viet Nam sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Tenaga Kerja yang sedang berlaku (yang akan disampaikan kepada Majelis Nasional  pada bulan Mei 2019). Ini merupakan peluang untuk melengkapi mekanisme dan kebijakan dalam mendorong kesetaraan gender sesuai dengan situasi baru, khususnya ialah mengubah cara pendekatan “melindungi tenaga kerja perempuan” yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku menjadi cata pendekatan “mendorong kesetaraan gender”, membantu Viet Nam bisa menjadi negara pelopor di depan di kawasan dalam menghormati hak-hak fundamental dalam  kerja, menjadi fundasi untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan daya saing perekonomian.

Dalam proses perkembangan Tanah Air, di samping menjamin laju pertumbuhan ekonomi, masalah menyedari secara jelas tuntutan mendorong kemajuan dan kedilan sosial, di antaranya menaruh perhatian  khusus pada kaum perempuan dan anak-anak perempuan merupakan faktor untuk turut menjamin hak-hak azasi manusia dan meningkatkan kualitas pertumbuhan Viet Nam.