Ketua MN Vuong Dinh Hue  (Foto: quochoi.vn)

Menurut Ketua MN Vuong Dinh Hue, Pikiran Ho Chi Minh tentang negara dan hukum, termasuk pikiran tentang aktivitas legislatif adalah pedoman bagi aktivitas membangun dan menyempurnakan sistem perundang-undangan di Viet Nam. Mempelajari dan menerapkan pikiran, moral dan gaya Ho Chi Minh dalam aktivitas legislatif saat ini memainkan peran sangat penting. Pada waktu mendatang, aktivitas legislatif Viet Nam harus berhasil memenuhi 6 tuntutan.

Pertama, aktivitas legislatif harus menjamin terciptanya koridor hukum agar negara diselenggarakan dan beraktivitas dalam kerangka Undang-Undang Dasar (UUD) dan undang-undang. Untuk itu aktivitas legislatif harus menciptakan terobosan sebenarnya  tentang institusi untuk menangani masalah-masalah praktek yang tengah dikedepankan secara sangat praktis dan konkret, menjamin liputan hukum untuk semua bidang dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Kedua, aktivitas legislatif harus menjamin menghormati dan melindungi hak asasi manusia, hak-hak dan kebebasan warga negara, mempertahankan dengan mantap hubungan antara Negara dan warga negara, antara Negara dan masyarakat; menjamin hak asasi manusia di semua bidang dalam aktivitas Negara dan masyarakat. Semua aktivitas Negara harus  demi menghormati dan melindungi hak asasi manusia, mengondisikan warga negara untuk menggunakan  haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Ketiga, aktivitas legislatif harus menjamin bahwa kekuasaan negara diorganisasi dan dilaksanakan menurut prinsip-prinsip: penugasan, koordinasi kekuasaan dan kontrol  kekuasaan. Sifat dan cara penugasan, koordinasi dan kontrol kekuasaan negara sangat beranekaragam, tergantung pada organisasi Negara di berbagai negara, tetapi mempunyai satu kesamaan bahwa kekuasaan negara harus ditugaskan dan dikoordinasikan antara badan-badan negara dalam melaksanakan hak legislatif, hak eksekutif dan hak yudikatif. Bersamaan itu penyelenggaraan dan pelaksanaan kekuasaan harus dikontrol secara ketat dengan berbagai mekanisme kontrol  kekuasaan yang konkret baik di dalam maupun di luar aparat negara.

Keempat, aktivitas legislatif harus menjamin satu mekanisme yang sesuai untuk melindungi UUD dan undang-undang lain. Fondari negara hukum yakni UUD dan sistem perundang-undangan yang demokratis dan adil, oleh karenanya, satu mekanisme untuk melindungi UUD dan undang-undang lain selalu merupakan satu tuntutan dan kondisi yang diperlukan untuk menjamin agar UUD dan undang-undang lain dihormati, dihargai dan dipatuhi dengan serius. Bentuk dan metode perlindungan UUD dan undang-undang lain di negara-negara mungkin beranekaragam dan berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk  menjamin status UUD yang tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat, menyingkiran semua tindakan yang bertentangan dengan semangat dan ketentuan UUD.

Kelima, aktivitas legislatif harus menjamin adaptasi terhadap dampak Revolusi Industri Keempat. Dengan demikian, aktivitas legislatif harus menciptakan dasar hukum untuk memanfaatkan secara maksimal semua prestasi dan pengaruh positif yang diberikan oleh Revolusi Industri Keempat untuk memberikan keuntungan kepada warga, badan usaha dan masyarakat.

Keenam, aktivitas legislatif harus menjamin negara hukum sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Viet Nam. Ini adalah isi sangat penting yang menunjukkan secara paling jelas karakteristik negara hukum sosialis di Viet Nam

Menurut Ketua MN Vuong Dinh Hue, di waktu mendatang, MN Viet Nam akan terus memperkuat pembelajaran Pikiran Ho Chi Minh dalam aktivitas legislatif, membangun dan melaksanakan Strategi membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis Viet Nam hingga 2030 dan orientasi hingga 2045. Dengan arahan ini, aktivitas legislatif  MN berfokus pada beberapa bidang penting. Yakni membangun dan menyempurnakan undang-undang tentang kedaulatan, perbatasan nasional; membangun dan menyempurnakan undang-undang tentang penyelenggaraan aparat negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat; membangun dan menyempurnakan undang-undang tentang hak asasi manusia, hak warga negara, menyempurnakan dasar hukum untuk melaksanakan dengan tepat dan efektif demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, khususnya demokrasi di basis; membangun dan menyempurnakan undang-undang tentang pembangunan sosial-ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan; terus memperbarui proses legislatif, memperluas demokrasi dalam membuat undang-undang sehingga ketentuan undang-undang menjadi implementatif, sesuai denan praktik, memiliki dasar ilmiah; mengaitkan secara erat pembuatan undang-undang dengan organisasi pelaksanaan undang-undang; mempropagandakan, menyosialisasikan, menyebarkan dan mengembangkan pikiran, moral dan gaya Ho Chi Minh dalam aktivitas legislatif pada khususnya dan proses pembangunan Negara hukum sosialis Viet Nam pada umumnya.

Akhirnya Ketua MN Vuong Dinh Hue menegaskan bahwa penerapan dan pengembangan prestasi-prestasi yang tak ternilaikan harganya dari Pikiran Ho Chi Minh dalam aktivitas legislatif dengan terus memperbarui lebih kuat aktivitas MN, meningkatkan peran MN, lembaga perwakilan tertinggi rakyat, lembaga kekuasaan Negara tertinggi Viet Nam adalah fondasi, persyaratan wajib untuk menyempurnakan sistem perundang-undangan, turut membangun dengan sukses negara hukum sosialis Viet Nam.