Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Mai Tien Dung (Foto: VNA)

Tujuannya ialah membatasi kedatangan warga ke kantor Negara untuk melaksanakan prosedur-prosedur administrasi, turut mencegah dan menanggulangani wabah secara berhasil-guna, bersamaan itu memperkuat sistem penerapan mengabdi warga, badan usaha dan mengabdi penyelenggaraan Pemerintah, sesuai dengan semangat kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Nguyen Xuan Phuc tentang membangun Pemerintah Elektronik (E-government). 

Jasa-jasa publik online telah terintegrasi dalam Portal Jasa Publik Nasional, sehingga membantu warga di 63 provinsi dan kota mendaftarkan akta kelahiran, akta kematian; membayar berbagai jenis pungutan dan jasa layanan yang penting di banyak bidang. Semua organisasi dan badan usaha juga bisa memberikan laporan, menyetor pajak, dan berbagai prosedur dari Badan Perbendaharaan Negara berdasarkan pada fondasi penting ini dari E-government.

Meningkatkan hasil-guna dalam mengabdi rakyat

Menurut Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Mai Tien Dung, menghadapi situasi wabah Covid-19 yang sedang berkembang secara rumit seperti sekarang ini, usaha memperhebat pelaksanaan aktivitas jasa publik nasional sangat penting. Sampai sekarang, setelah kira-kira 3 bulan dilaksanakan, di Portal Jasa Publik Nasional Vietnam sudah ada lebih dari 77.200 akun pendaftaran, 20,9 juta akses untuk mencaritahu tentang informasi. Portal Jasa Publik Nasional juga menerima dan menangani lebih dari 5.700 panggilan telepon dan lebih dari 4.500 rekomendasi. Pemerintah telah dan sedang mengatasi semua masalah yang masih ada tentang infrastruktur, fondasi, konektivitas, keberbagian dari jasa-jasa tambahan baru agar jasa publik mencapai sukses di tingkat 3, tingkat 4, dan memasok jasa sebaik-baiknya kepada warga. Menteri Mai Tien Dung menekankan:

“Dalam  penggelaran jasa publik kali ini, kita sangat memperhatikan masalah pembayaran elektronik, masalah pembayaran dan pembayaran uang denda karena pelanggaran lalu lintas darat, pajak badan usaha, pajak penghasilan perseorangan, masalah-masalah yang bersangkutan dengan hukum, dan sebagainya. Portal Jasa Publik Nasional bersifat praksis, transparan, menjamin kepentingan pengguna jasa publik, bersamaan itu juga menunjukkan tanggung jawab dari badan-badan jasa publik”.

Selar tentang reformasi administrasi dan pembangunan E-government

Usaha melakukan integrasi terhadap jasa-jasa publik online di Portal Jasa Publik Nasional  hanya merupakan salah satu di antara banyak upaya tentang reformasi administrasi dan pembangunan E-government selama ini. Menurut data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, sekarang semua kementerian, instansi dan daerah telah melakukan kombinasi dan konektivitas  dalam mengirim dan menerima dokumen elektronik dengan Poros konektivitas dokumen nasional; persentase pertukaran dokumen elektronik meningkat dari 72% pada tahun 2018 ke 86,5% pada tahun 2019, sangat dekat dengan target 90% pada tahun 2020. Tahun 2019 juga menandai event peresmian Poros terpadu dokumen nasional, sistem informasi untuk mengabdi rapat dan menangani pekerjaan Pemerintah (e-Cabinet); peresmian basis data asuransi sosial, lahirnya Portal Jasa Publik Nasional. Portal Jasa Publik Nasional merupakan satu titik cerah yang mengesankan dalam panorama reformasi administrasi dan merupakan terobosan Vietnam dalam upaya membangun E-government. Melakukan lagi integrasi terhadap jasa publik di Portal Jasa Publik Nasional membantu semua kementerian, instansi dan daerah menggelarkan secara semakin berhasil-guna haluan membangun Pemerintah digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Akan tetapi, penggelaran E-government Vietnam masih mengalami keterbatasan karena ada kesenjangan dalam penerapan teknologi informasi antara badan-badan dan daerah. Oleh karenanya, untuk mencapai target, Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Mai Tien Dung menunjukkan:

“Kita perlu gigih membimbing unit-unit yang bersangkutan berkoordinasi dengan Kantor Pemerintah dalam melaksanakan penghubungan dan konektivitas perangkat-perangkat lunak pengelolaan dokumen dan manajemen untuk menjamin agar semua dokumen elektronik dikirim dan diterima di ketempat tingkat pemerintahan. Bersamaan itu, berfokus menyempurnakan Portal jasa publik, sistem informasi satu pintu elektronik tingkat kementerian, tingkat provinsi, dan melakukan konektivitas dengan Portal Jasa Publik Nasional. Melaksanakan solusi-solusi restrukturisasi proses, menyederhanakan prosedur, membangun, melakukan konektivitas dan integrasi untuk memasok jasa publik online terkonektivitas di Portal Jasa Publik Nasional sesuai dengan rencana”.

Sekarang ini Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan Vietnam ke posisi ke-88 di antara 193 negara tentang Indeks perkembangan E-government. Dengan demikian, proses Vietnam menuju ke E-government masih ada banyak masalah yang harus dilakukan. Bersama dengan usaha menyempurnakan Strategi membangun E-government tahap 2021-2025, visi sampai tahun 2030, dalam rencana tahun 2020, Vietnam akan harus menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan konektivitas basis data, Peraturan Pemerintah tentang identifikasi dan penegasan elektronik, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan prosedur administrasi di lingkungan elektronik, dan sebagainya untuk menuju ke revisi Undang-Undang mengenai Transaksi elektronik dan Undang-Undang mengenai Arsip.  

Penggelaran E-government merupakan kecenderungan yang niscaya, turut meningkatkan transparansi dalam aktivitas Pemerintah, memundurkan korupsi, turut mengembangkan ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas kerja, dan merupakan jalan untuk menciptakan kemakmuran bangsa Vietnam.