Mengubah tanah terumbu menjadi pulau : Tiongkok sedang melanggar hukum internasional

(VOVworld) - Kalangan  pers dan para sarjana internasional sedang  terus-menerus  bicara tentang “ambisi hegemonisme” Tiongkok di Laut Timur, melalui usaha membangun tanah terumbu menjadi pulau buatan di tanah terumbu Gac Ma dan memperluas secara tidak sah beberapa  kawasan  di kepulauan Truong Sa (Spratly) milik Vietnam. Tindakan Tiongkok ini tidak hanya  bertentangan dengan hukum, melanggar secara serius  kedaulatan Vietnam, melainkan juga  melanggar secara serius  hukum internasional,  mempertegang  situasi kawasan.  


Mengubah tanah terumbu menjadi  pulau : Tiongkok sedang melanggar hukum internasional - ảnh 1
Tanah terumbu Gac Ma
(Foto: vietnamplus.vn)

Dalam perkembangan terkini untuk mendorong cepat aktivitas-aktivitas pembangunan secara tidak sah di Laut Timur, Tiongkok telah mengeluarkan biaya  kira-kira 6 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun gedung sekolahan secara tidak sah di kepulauan Hoang Sa (Paracels) milik Vietnam. Dalam reportase-nya dengan judul: «Bengkel pembuatan pulau dari Tiongkok», pada beberapa hari lalu, Kompleks Media BBC telah menelanjangi Tiongkok tentang proyek-proyek  membuat pulau di tanah terumbu Gac Ma dan beberapa tanah terumbu lain di kepulauan Truong Sa milik Vietnam. Hal ini  sama dengan laporan Pemerintah Filipina  belakangan ini  bahwa  Tiongkok mungkin sedang melakukan pembangunan di sedikit-dikitnya lima posisi  di dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa milik Vietnam yaitu Gac Ma, Chau Vien, Ga Ven, Tu Nghia dan En Dat.


Tindakan tipikal  dari ambisi hegemonisme di Laut Timur
.

Tanah  terumbu  Gac Ma adalah terumbu karang di bawah permukaan air laut yang lokasinya di ujung Barat Daya  kelompok Sinh Ton dalam kepulauan Truong Sa di kabupaten  pulau Truong Sa, provinsi Khanh Hoa. Setelah menggunakan kekerasan untuk menduduki secara tidak sah tanah terumbu milik Vietnam pada tahun 1988, Tiongkok telah selangkah demi selangkah  mereklamasi dan membangun di  atas tanah terumbu  bangunan-bangunan yang kokoh dan mengubah tempat ini menjadi salah satu diantara pos-pos depan  militer mereka  yang tidak sah di Laut Timur. Tidak hanya berhenti di situ,  dari bulan Februari 2014 sampai sekarang,  Tiongkok  melakukan tindakan-tindakan reklamasi, perluasan dan  pendudukan di sini dengan skala  besar yang belum pernah  ada.  Puluhan mesin  penyuruk, mesin  penggilas dan mesin katrol serta kapal besar dan kecil siang malam memompa dan menyerap jumlah besar pasir raksasa  ke tanah terumbu Gac Ma. Hanya dalam waktu belum setengah tahun,  dari satu tanah terumbu  yang setengah timbul, setengah tenggelam, tanah terumbu Gac Ma sekarang telah menjadi satu pulau buatan dengan bangunan-bangunan yang sangat jelas dari pelabuhan berair dalam, satu dermaga kapal  berskala besar, satu lapangan pendaratan dengan landasan pacu yang cukup panjang.  Semua yang sedang  terjadi  di tanah terumbu  Gac Ma  memang satu bagian tipikal dalam rencana yang besar, ambisius dan tidak sah dari Tiongkok untuk menduduki sendiri Laut Timur. Doktor Tran Cong Truc, mantan Kepala Badan Perbatasan Pemerintah Vietnam menegaskan: «Tindakan ini bersama-sama dengan tindakan-tindakan dari masa dulu sampai masa kini  berada dalam satu perhitungan dan intrik Tiongkok  untuk  merealisasikan  dan melegalkan  klaim mereka, satu klaim  yang diajukan tanpa ada dasar hukum manapun. Sekarang, mereka sedang berupaya keras menciptakan dasar-dasar hukum  untuk mengatakan bahwa klaim-klaim itu sama sekali sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hukum Laut-tahun 1982 yaitu mereka sedang  ingin mengubah tanah terumbu dan lapangan-lapangan pasir  menjadi pulau-pulau timbul, bahkan mereka ingin membangun data-data untuk mengatakan bahwa  pulau-pulau ini cukup besar dan sesuai bagi manusia untuk bisa tinggal dan menjalankan  kehidupan ekonomi tersendiri. Itu sama sekali adalah satu perhitungan Tiongkok».


Tiongkok  sedang melanggar  secara serius hukum internasional
.

Bersama dengan tanah terumbu Gac Ma, Tiongkok juga sedang melakukan reklamasi dan pendudukan  dengan skala besar  di pulau-pulau terumbu Chau Vien, Ga Ven, Tu Nghia dan En Dat. Setelah menggunakan kekerasan untuk menduduki  pulau-pulau dan tanah terumbu milik kedaulatan Vietnam, Tiongkok terus  melanggar  hukum internasional  dengan tindakan-tindakan yang semaunya sendiri. Doktor Tran Cong Truc mengatakan: Tiongkok secara sengaja menjelaskan dan menerapkan Konvensi Internasional tentang Hukum Laut-tahun 1982 secara salah, dengan sengaja membuat pulau- pulau untuk merebut hak dan kepentingan rasionil, mekanggar hak dan kepentingan pada tempatnya dari negara-negara pantai seperti yang tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Hukum Laut yang sudah ditandatangani dan menjadi efektif di seluruh dunia. Itu merupakan pelanggaran amat besar. Pembangunan dan perluasan  lagi zona-zona pendudukan di pulau- pulau juga merupakan pelanggaran terhadap semua permufakatan dengan negara-negara di kawasan ini, misalnya antara ASEAN dengan Tiongkok  dalam Deklarasi tentang perilaku dari para pihak di Laut Timur (DOC) dan ketika semua fihak bersama-sama membangun satu Kode Etik di LautTimur (COC).

Semua pakar analis internasional beranggapan bahwa reklamasi dan pembangunan di pulau- pulau oleh Tiongkok di Laut Timur demi tujuan militer, khusus-nya membangun satu landasan pacu terbang untuk menciptakan fundasi untuk membentuk zona identifikasi pertahanan udara di Laut Timur. Dalam satu pidato-nya akhir-akhir ini, Menteri Luar Negeri Filipina, Anbert del Rosario menerkankan bahwa kebijakan Tiongkok  di Laut Timur akan mengancam perdamaian dan kestabilan di kawasan. Dia juga menjelaskan tindakan-tindakan Tiongkok yang tergesa-gesa ini yalah menginginkan agar semua proyek di Laut Timur selesai sebelum semua fihak mencapai kesepakatan tentang Kode Etik  di Laut Timur (COC).

Jelas-lah bahwa Tiongkok sedang memperlihatkan intrik sefihak menduduki Laut Timur ketika mencari cara melegalisasikan semua buatan yang mereka gunakan untuk menduduki, terus memperbaiki, memperluas dan melakukan pembangunan secara tidak sah. Tindakan ini semakin memperlihatkan bahwa meskipun Tiongkok adalah stau negara yang bangkit demi perdamaian, akan tetapi melakukan perilaku-perilaku yang tidak menghargai hukum internasional, tidak demi kepentingan bersama komunitas./.


Komentar

Yang lain