Meningkatkan efektivitas aktivitas dari mesin aparat administrasi Negara (Foto :Quang Hieu/VGP)

Sesi perbahasan tentang reformasi atas organisasi mesin aparat administrasi Negara berlangsung selama 5 hari, setelah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (Sekjen KS PKV), Nguyen Phu Trong menandatangani pemberlakuan Resolusi nomor 18-NQ/TW : “Beberapa masalah tentang melanjutkan dan pembenahan organisasi mesin aparat dari sistem politik agar menjadi ramping, beroperasi secara berdaya-guna dan berhasil-guna”. Semua pendapat di sesi perbahasan ini berfokus pada rekomendasi merampingkan tingkat kecamatan, mengorganisasi secara fleksibel di tingkat propinsi, mengurangi jumlah unit dalam berbagai kementerian dan instansi.

Sekarang ada 4 juta pemakan gaji dari APBN (tidak terhitung angkatan bersenjata). Tugas dari berbagai badan dalam waktu 4 tahun mendatang yalah merampingkan sedikitnya 400.000  formasi kepegaiwaan.

Membenahi kembali mesin aparat tingkat kecamatan, dinas dan instansi tingkat propinsi

Ketentuan yang sekarang sedang berlaku meminta supaya tingkat kecamatan luasnya harus dari 30 Km2 dan mempunyai dari 5000 orang ke atas, akan tetapi di seluruh negeri ada kira-kira 700 kecamatan yang belum mencapai separo kriterium tentang penduduk dan luasnya, bahkan ada berbagai kecamatan belum sampai 1 Km2. Sekarang rata-rata setiap kecamatan ada kira-kira 20 pegawai negara, belum terhitung para orang beraktivitas tidak penuh waktu. Penggabungan ratusan kecamatan akan membantu menghemat APBN sebesar ribuan miliar dong per tahun. Pham Van Hoa, anggota MN Vietnam propinsi Dong Thap mengusulkan: “Ada peta jalan dari tahun 2021, melakukan penggabungan semua kecamatan dan  kabupaten  yang tidak mencapai patokan tentang skala, kependudukan  dan keluasannya. Penelitian tentang penggabungan semua propinsi yang mempunyai satuan-satuan administrasi yang belum cukup jumlahnya dan skala kependudukannya rendah.Meminta supaya Pemerintah mengeluarkan rekomendasi kepada MN  mengamandir beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yalah tiadak ada Dewan Rakyat tingkat Kabupaten dan Kecamatan, meningkatkan  jumlah Anggota Dewan Rakyat  tingkat Propinsi di kabupaten  untuk melaksanakan wewenang sebagai pengawas di daerah kabupaten- tempat mereka mengikuti pemilu. Meminta supaya fungsi Sekretaris Komite Partai Komunis tingkat Kecamatan, sekaligus adalah Ketua Komite Rakyat  seragam di seluruh negeri”.

Tentang organisasi dan badan spesialis dari Komite Rakyat tingkat propinsi, ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa harus melakukan desentralisasi secara kuat kepada daerah, tidak menerapkan kerangka umum untuk semua propinsi dan kota  seperti dulu lagi, sehingga menciptakan mekanisme terbuka, memberdayakan keinisiatifan kepada basis. Pemerintahan daerah berhak meninjau kembali, memutuskan masalah menyatukan, membubarkan, membentuk atau tidak membentuk  dinas dan cabang mana yang sesuai dengan persyaratan sosial-ekonomi di daerah. Juga demikian, Pusat hanya memberikan ketetapan secara umum tentang jumlah tingkat wakil dan  daerah  berhak mengeluarkan peraturan yang kongkrit, asal tidak melampaui kerangka. Pengurangan pemimpin dan pengelola akan membantu mengurangi beban yang dipikul anggaran keuangan tentang peralatan, kantor, biaya tunjangan dan lain- lain...Ibu  Phuong Thi Thanh, Anggota Majelis Nasional Vietnam dari Propinsi Bac Kan  menyampaikan rekomendasi: “Pemerintah cepat memeriksa, membimbing dan memberlakukan  naskah-naskah menurut arah Pemerintah hanya menetapkan kriterium pembentukan dan kerangka jumlah  internal  dari semua kantor spesialis tingkat propinsi dan kementerian, perlu mendesentralisasi kepada Pemerintahan daerah  untuk memutuskan masalah membentuk  atau tidak  mengorganisasi seksi dan biro dengan persyaratan khusus dari daerah  guna melakukan pembentukan yang sesuai. Meminta supaya semua kementerian ketika menetapkan formasi kepegawaian harus menetapkan kerangka agar daerah –nya mudah melaksanakannya”.

Mengurangi jumlah satuan dalam kementerian-kementerian

Banyak anggota MN sepakat meminta supaya merampingkan  simpul internal, mengurangi secara pada pokoknya jumlah Direktorat Jenderal, Direktorat, Biro dan Seksi; tidak membentuk organisasi baru, tidak membentuk seksi di dalam biro. Kenyataan menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun ini, jumlah Direktorat Jenderal meningkat dua kali lipat, mencapai 42 satuan. Artinya, mesin aparat  mempunyai 42 orang Kepala Direktorat Jenderal, kira-kira 200 orang Wakil Kepala Direktorat Jenderal, belum terhitung jumlah  satuan di dalam Direktorat Jenderal. Selain itu, terus melakukan penelitian tentang dasar teori dan praktek mengenai  kerangka pengelolaan multi cabang, multi bidang dari semua kementerian dan instansi, terutama kantor-kantor yang mempunyai fungsi yang sama  untuk bisa mendapat solusi yang sesuai. Phan Viet Luong, Anggota MN Vietnam, dari Propinsi Binh Phuoc menganggap: “Harus memprioritaskan tugas-tugas dan solusi yang bersifat terobosan dan berkaitan dengan peta jalan yang kongkrit. Pertama-tama perlu mengamandir wewenang dan struktur organisasi dari berbagai kementerian, instansi menurut arah yang ramping, mengurangi tingkat perantara. Menentukan secara kongkrit tentang kriterium pembentukan, jumlah simpul dan formasi kepegawaian, memperkuat reformasi adminisitrasi, mengurangi kerepotan dalam prosedur, meningkatkan keterbukaan dan transparansi.”

Meningkatkan hasil-guna aktivitas dari mesin aparat administrasi Negara merupakan haluan besar dari Vietnam. Penggelaran sinkron semua langkah akan menjamin keseluruhan dan kelancaran, turut meningkatkan daya saing negara.