(VOVworld) – Re-edukasi nara pidana adalah aktivitas pendidikan yang bersifat khusus untuk membantu orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara mengalami perubahan tentang pemahaman, sikap dan perilaku menurut arah positif dan membuat persiapan bagi periode berbaur kembali pada masyarakat. Vietnam menjunjung tinggi sifat kemanusiaan yang mendalam dalam kebijakan, undang-undang dan aktivitas praktek di bidang ini.
Mendidikan kejuruan kepada nara pidana perempuan
(Foto: vov.vn)
Program politik Partai Komunis Vietnam mencantumkan “Manusia adalah sentral dari strategi perkembangan, sekaligus adalah subyek perkembangan” Menghormati dan membela hak manusia, mengaitkan hak manusia dengan hak dan kepentingan bangsa, Tanah Air dan hak kedaulatan rakyat”. Untuk melaksanakan program politik ini dan dokumen Partai, hingga sekarang ini, Negara Vietnam telah ikut serta dan menandatangani hampir semua konvensi internasional yang mendasar tentang hak manusia. Hal ini merupakan dasar bagi Vietnam untuk menggelarkan tujuan kemanusiaan dalam aktivitas pendidikan dan re-edukasi terhadap nara pidana, memberikan remisi dan membebaskan nara pidana sebelum batas waktu serta membantu mereka berbaur kembali pada masyarakat.
Memberikan investasi besar kepada aktivitas pendidikan dan re-edukasi terhadap nara pidana
Dari tahun 1957, Vietnam telah ikut serta dalam 4 konvesnsi (Jenewa) tentang Undang-Undang Kemanusiaan “melindungi korban perang, melakukan perlakuan yang manusiawi terhadap tahanan perang”. Sebelum menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam situasi mendapat kepungan dan embargo yang dilkenakan oleh Amerika Serikat, pada tahun 1981, Vietnam telah ikut serta dalam “Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk ras-diskriminasi”; menandatangani “Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan” dan masuk dalam 2 konvensi internasional dasar tentang hak manusia. Yaitu “Konvensi internasional tentang hak-hak sosial-ekonomi dan kebudayaan” dan “Konvensi internasional tentang hak-hak politik sipil” pada tahun 1982. Pada tahun 1990, Vietnam terus menandatangani Konvensi tentang hak anak-anak.
Untuk melaksanakan Bab II Undang-Undang Dasar tahun 2013 tentang “hak manusia, hak dan kewajiban warga negara”, sekaligus mendomestikkan konvensi-konvensi internasional tentang hak manusia yang telah diratifikasi oleh Vietnam menjadi undang-undang Vietnam pada tahun 2014, Vietnam meratifikasi konvensi tentang hak manusia yang sensitif yang menuntut kepada Negara Vietnam supaya menginvestasikan sumber daya besar untuk memperbaiki rumah-rumah penjara, meningkatkan standar makan dan tempat tinggal untuk para nara pidana, membuka kursus-kursus pendidikan bagi para orang penyandang disabilitas dan lain-lain. Yaitu “Konvensi melawan penyiksaan, berbagai bentuk perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” (singkatannya Konvensi melawan penyiksaan). Untuk menjamin hak manusia bagi para nara pidana, Pemerintah Vietnam mempunyai peratuan “Memberlakukan status rumah penjara” dan peraturan “merevisi dan menambah beberapa pasal tentang status pemenjaraan dan penahanan sementara tahun 1988 dari Pemerintah”. Peraturan-peratuan tersebut menjamin prinsip-prinsip hukum terhadap orang yang sedang menjalani hukuman penjara. Tentang rezim mengelola nara pidana, peraturan “merevisi dan menambah beberapa pasal dari status tentang pemenjaraan dan penahanan sementara tahun 1988 dari Pemerintah” menentukan: “rumah penjara harus menahan nara pidana menurut jenis setiap nara pidana. Nara pidana yang adalah perempuan atau pra-pemuda ditahan di zona tersendiri”, “Rumah penjara harus dijaga secara ketat, ada cukup cahaya, menjamin kebersihan dan lingkungan hidup”, “Nara pidana dapat melakukan aktivitas olahraga, kebudayaan dan kesenian”, “dapat membaca buku, mendengarkan program siaran Radio Suara Vietnam, menonton program televisi, “Selama ditahan di rumah penjara, nara pidana mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara periodik sedikitnya satu kali setahun”.
Membantu nara pidana berbaur kembali pada masyarakat
Bersama dengan masalah menjamin hak makan, tempat tinggal dan aktivitas nara pidana, kebijakan dan undang-undang Vietnam juga menentukan secara jelas masalah membantu nara pidana berbaur kembali pada masyarakat melalui kerja. Peraturan “Merevisi dan menambah beberapa pasal dari status tentang pemenjaraan sementara dan penahanan sementara tahun 1988 dari Pemerintah” menentukan: “Nara pidana harus bekerja selama 8 jam per hari”, “Nara pidana perempuan yang hamil dapat beristirahat sebelum dan setelah melahirkan anak sesuai dengan ketentuan umum dari Negara”. Peraturan “Merevisi dan menambah beberapa pasal dari status tentang penjaraan dan penahanan sementara tahun 1988 dari Pemerintah” juga mencantumkan secara jelas: “Hasil kerja dari para nara pidana diinvestasikan kembali untuk memperluas produksi, membangun basis materiil rumah penjara dan memberikan bonus kepada nara pidana yang melampaui jatah kerja”. Kalau nara pidana melakukan re-edukasi, bekerja dan belajar secara baik dalam waktu menjalani hukuman, Negara mempelajari untuk memberikan remisi dan membebaskan nara pidana sebelum batas waktu sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberian Remisi pada kesempatan-kesempatan Hari Raya Tahun Baru Tradisional (Hari Raya Tet) dan Hari Nasional pada 2/9 setiap tahun. Kebijakan memberikan remisi dilaksanakan menurut prinsip terbuka, transparan dan demokratis dalam memilih orang-orang yang mendapat remisi. Sebelum setiap kali memberikan remisi, justru nara pidana melakukan pemilihan secara demokratis utnuk memilih orang-orang yang melakukan re-edukasi yang baik dan menaati ketentuan rumah penjara untuk mendapatkan hak remisi sebelumnya. Menurut perhitungan dari tahun 2009 hingga tahun 2015, Vietnam telah melakukan 5 kali pemberian remisi dan membebaskan nara pidana tahanan sebelum batas waktu untuk 63.500 nara pidana. Selama ini, bersama dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemberian Remisi, Negara Vietnam telah melaksanakan banyak kebijakan untuk orang-orang yang sedang menjalani hukuman, diantaranya ada kebijakan mengajar kejuruan. Sebagian besar orang-orang yang mendapatkan remisi pada tahun 2015 telah memiliki kejuruan-kejuruan yang sederhana untuk berbaur kembali pada masyarakat.
Dengan demikian, seluruh sistim pandangan dan kebijakan Vietnam terhadap orang-orang yang menjalani hukuman penjara memanifestasikan secara hidup-hidup tradisi kemanusiaan yang luhur dari bangsa Vietnam. Membangun lingkungan pendidikan nara pidana yang sehat, aman, dekat dan akrab, membantu secara maksimal tujuan berbaurnya nara pidana pada masyarakat merupakan hasil terbesar yang dicapai oleh Vietnam dalam menjamin hak manusia.