Provinsi Soc Trang mengembangkan hutan tepi pantai  (Foto: vov)

Hak dapat hidup dalam satu lingkungan yang sehat adalah hak alamiah manusia, adalah hak sangat penting karena hal ini terkait langsung kualitas hidup bersama kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas hidup seperti pendapatan perkapita, sistem jaring pengaman sosial. Komunitas internasional mengakui ini sebagai hak yang penting primer, adalah tujuan aktivitas melestarikan lingkungan dan semua negara pun mencatat hak ini dalam naskah perundang-undangan mereka. Viet Nam pun tidak di luar kecenderungan itu selaku negara yang sudah menandatangani pernyataan-pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan HAM, mengubah hak dapat hidup dalam lingkungan yang sehat menjadi prinsip hukum dan sudah menjadi prinsip dalam undang-undang tentang lingkungan Viet Nam dalam praktik.

Di antara naskah-naskah undang-undang Viet Nam, kata pengantar Undang-Undang tentang Pelestarian Lingkungan 1993 menunjukkan prinsip: “Meningkatkan daya guna pengelolaan negara dan tanggung-jawab pemerintahan berbagai tingkat, berbagai badan negara, organisasi ekonomi, organisasi sosial, satuan angkatan bersenjata dan semua individu dalam melestarikan lingkungan untuk melindungi kesehatan rakyat, menjamin hak manusia yang dapat hidup dalam lingkungan yang sehat, demi pembangunan tanah air yang berkelanjutan, turut melestarikan lingkungan regional dan global”. Prinsip ini juga diungkapkan secara tak langsung pada Ayat 2, Pasal 3 Undang-Undang tentang Pelestarian Lingkungan 2005: “Melestarikan lingkungan adalah usaha seluruh masyarakat, hak dan tanggung-jawab badan negara, organisasi, keluarga dan individu”. Hingga Undang-Undang tentang Pelestarian Lingkungan 2014 prinsip ini ditentukan di Ayat 2, Pasal 4: “Melestarikan lingkungan diharmoniskan dengan pengembangan ekonomi, jaring pengaman sosial, menjamin hak anak-anak, mempromosikan gender dan perkembangan, mengkonservasikan keanekaragaman hayati, menghadapi perubahan iklim untuk menjamin hak semua orang dapat hidup dalam lingkungan yang sehat”. Ini tidak hanya adalah prinsip tetapi adalah tujuan undang-undang tentang lingkungan dan semua ketentuan hukum Viet Nam tentang lingkungan.

Semua isi tentang penjaminan HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim di Viet Nam disusun berdasarkan legalisasi semua perjanjian internasional terkait perubahan iklim, di mana Viet Nam adalah anggotanya, mengaitkan tanggung-jawab pelaksanaan semua tuntutan tentang menghadapi perubahan iklim dalam aktivitas produksi, bisnis dan layaran semua organisasi dan individu dengan badan-badan  negara yang berwewenang dalam melaksanakan fungsi pengelolaan negara. Menurut itu, HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim dikaitkan penjaminan hak akses informasi tentang lingkungan. Undang-Undang tentang Pelestarian Lingkungan 2014 dari Viet Nam menentukan: “Masyarakat berhak mendapat informasi dan meminta pemberian informasi tentang perubahan iklim kecuali informasi-informasi termasuk daftar rahasia negara”, “Badan-badan manajemen tentang perubahan iklim bertanggung-jawab memberikan informasi, menyelenggarakan aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengondisikan masyarakat untuk ikut menghadapi perubahan iklim. Dengan demikian, menurut ketentuan hukum Viet Nam ada dua cara bagi masyarakat untuk mendekati informasi tentang lingkungan pada umumnya dan informasi tentang perubahan iklim pada khususnya. Hal itu berarti semua badan negara, basis produksi, bisnis dan sebagainya dengan proaktif menerbukakan informasi sesuai ketentuan dan semua warga dapat mendekati informasi-informasi ini. Kedua, warga dengan proaktif meminta badan-badan negara, basis produksi dan bisnis memberikan informasi tentang lingkungan.

Penjaminan HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim Viet Nam dimanifestasikan dalam ketentuan-ketentuan tentang pembuatan perancangan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, perancangan pelestarian lingkungan harus sesuai kondisi alam, sosial-ekonomi, strategi, rencaca induk pembangunan sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan, strategi pelestarian lingkungan nasional dan sebagainya.

Kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim di Viet Nam juga menentukan penjaminan HAM dalam perubahan iklim yang harus terkait pengelolaan emisi gas rumah kaca, penarikan energi dari zat limbah, dalam produksi dan konsumsi yang akrab lingkungan, dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjaminan HAM juga terkait aktivitas eksploitasi semua sumber daya alam secara berkelanjutan demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan.