(VOVworld) - Jaring pengaman sosial merupakan salah satu diantara kebijakan-kebijakan sosial fundamental yang memanifestasikan politik dan haluan dari Partai dan Negara Vietnam, mengarah ke target pengembangan manusia, meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Pada waktu lalu, pekerjaan jaring pengaman sosial telah digelarkan secara efektif, turut melaksanakan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 2013 ialah warga negara berhak mendapat jaminan jaring pengaman sosial.
Menjamin jaring pengaman masyarakat
(Foto: baomoi.com)
Jaring pengaman sosial ditetapkan sebagai satu bagian penting dalam kebijakan sosial, berada dalam strategi pengembangan sosial-ekonomi Tanah Air. Vietnam menganggap usaha menjamin jaring pengaman sosial sebagai isi yang paling praksis dalam melaksanakan hak-hak sosial dari semua warga, bersamaan itu juga merupakan tenaga pendorong dan target yang menyelujuri dari usaha pembaruan Tanah Air.
Jaring pengaman sosial mengembangkan hasil-guna di semua bidang.
Meski mengalami banyak gejolak tentang ekonomi, sumber daya Tanah Air masih sempit, tapi Partai dan Negara Vietnam tetap selalu menganggap penting pekerjaan menjamin jaring pengaman sosial. Jika pada tahun 2012, total indeks jaring pengaman sosial mencapai 5,88 persen GDP, maka sampai pada tahun 2015, meningkat lebih dari 6,6 persen GDP. Meski syarat ekonomi masih sulit, tapi Pemerintah Vietnam tidak mengurangi sesuatu kebijakan dan anggaran belanja untuk bidang ini, melainkan alah tambah meningkat. Vietnam juga melaksanakan secara efektif kebijakan-kebijakan sosial dari banyak sumber daya seperti program-program bantuan hibah asing dan sumber daya sosial dari para badan usaha dan organisasi serta sumber daya di kalangan rakyat.
Dari investasi tersebut, program-program mengentas dari kelaparan dan kemiskinan di Vietnam di tingkat nasional telah mencapai hasil-hasil yang menggembirakan, mendapat penilaian tinggi dari opini umum internasional. Prosentase kepala keluarga yang miskin berkurang rata-rata 2 persen per tahun, dari 14,2 persen pada akhir tahun 2010 menjadi hanya tinggal 4,5 persen pada tahun 2015. Yang patut diperhatikan, untuk mengurangi kemiskinan secara berkesinambungan, pada tahun 2015, Perdana Menteri Vietnam telah memberlakukan Keputusan mengesahkan Proyek induk tentang penggeseran metode pendekatan ukuran kemiskinan dari unidimensi ke multidimensi yang diterapkan untuk tahap 2016-2020. Ini merupakan metode pendekatan baru yang direkomendasikan oleh dunia internasional kepada berbagai negara untuk diterapkan dengan maksud meningkatkan pendapatan, meningkatkan lebih lanjut lagi kemampuan pendekatan rakyat terhadap jasa-jasa sosial yang fundamental. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung memberitahukan: “Mengurangi kemiskinan merupakan satu haluan besar dari Partai dan Negara Vietnam, merupakan target perkembangan yang berkesinambungan yang mendapat dukungan dari rakyat dan komunitas internasional. Untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan, Vietnam memutuskan akan berpindah ke penggunaan metode pendekatan ukuran kemiskinan multidimensi. Ini juga merupakan metode sesuai dengan Agenda 2030 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa demi Perkembangan yang berkesinambungan”.
Kebijakan jaring pengaman sosial yang digelarkan secara efektif telah membantu Vietnam melampaui rencana di ketiga kriterium tentang tenaga kerja, lapangan kerja, pengajaran kejuruan. Diantaranya, jumlah tenaga kerja yang mendapat pendidikan mencapai lebih dari 1,6 juta orang, prosentase tenaga kerja yang sudah mendapat pendidikan ialah 51,6 persen, prosentase pengangguran di daerah perkotaan kira-kira 3,35 persen. Struktur tenaga kerja mengalamai penggeseran menurut arah peningkatan prosentase industri jasa. Bidang orang-orang yang berjasa kepada Tanah Air dilaksanakan secara lebih baik karena mengubah banyak kebijakan menurut arah memperluas obyek, meningkatkan tarap tunjangan (tarap patokan penunjang prioritas meningkat 71,2 persen terbanding dengan tahun 2010). Total jumlah peserta asuransi sosial, asuransi kesehatan dan asuransi pengangguran mencapai 70,2 juta orang pada akhir tahun 2015, menduduki 77 persen jumlah penduduk, lebih banyak 8,3 persen terbanding dengan tahun 2014.
Terbentuknya sistim jaring pengaman sosial yang meliputi seluruh rakyat.
Vietnam menetapkan: Sampai tahun 2020 pada pokoknya terbentuk sistim jaring pengaman sosial yang meliputi seluruh rakyat, menjamin agar rakyat bisa mendekati kebijakan-keijakan tentang lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, berpartisipasi pada asuransi sosial,memberi bantuan kepada orang-orang yang menjumpai kesulitan berat, meningkatkan jasa sosial yang fundamental di tarap minimal. Untuk mencapai target ini, yang mendesak, Vietnam aktif menggelarkan metode mengurangi kemiskinan multi dimensi. Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam, Nguyen Trong Dam mengatakan: “Vietnam untuk tahap 5 tahun mendatang akan menggelarkan satu program pengurangan kemiskinan baru, memeriksa sistim kebijakan mengurangi kemiskinan untuk melengkapi dan menyempurnakan-nya sesuai dengan metode pendekatan baru. Langkah-langkah ini menjamin agar rakyat, khususnya kaum miskin memperbaiki kehidupan tidak hanya dengan pangan dan bahan makanan, melainkan juga dengan cara pendekatan jasa fundamental. Bagi kelompok yang rentan, Vietnam terus melakukan penelitian untuk mengeluarkan kebijakan memberi bantuan secara lebih efektif”.
Vietnam juga terus menyempurnakan dasar hukum, kebijakan-kebijakan dan solusi-solusi menjamin jaring pengaman sosial seperti memperhebat pembangunan dan penyempurnaan sistim perundang-undangan tentang jaring pengamann sosial, diantaranya melakukan penelitian, membangun dan memberlakukan Undang-Undang mengenai Lapangan Kerja, Undang-Undang mengenai Gaji Minimal, Undang-Undang mengenai Bantuan Sosial, Undang-Undang mengenai Pemberian Prioritas Sosial, melakukan penelitian tentang Undang-Undang mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang mengenai Asuransi Sosial, Undang-Undang mengenai Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang mengenai Kaum Lansia. Ibu Le Thi Yen, anggota Komisi urusan masalah-masalah sosial dari Majelis Nasional Vietnam memberitahukan: “Majelis Nasional dan Pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan penyempurnaan sistim perundang-undangan yang bersangkutan dengan rezim dan kebijakan dari tenaga kerja dan orang-orang yang berjasa kepada revolusi. Pemerintah cepat membangun Undang-Undang mengenai Gaji Minimal, menjamin agar gaji harus memenuhi kebutuhan kehidupan minimal dari kaum pekerja. Untuk melaksanakan peta jalan memperluas jumlah peserta asuransi sosial dan asuransi kesehatan di seluruh rakyat sampai tahun 2020, Pemerintah Vietnam memberlakukan kebijakan-kebijakan tentang bantuan asuransi sosial untuk kaum pekerja, para peserta asuransi sosial sukarela, bersamaan itu melaksanakan solusi-solusi dan memperluas obyek peserta asuransi kesehatan”.
Semua haluan, kebijakan, hasil dan pengararahan, target berupaya melaksanakan jaring pengaman sosial telah menegaskan kebijakan konsisten dan upaya-upaya yang sinkron antara Pemerintah dan rakyat Vietnam, turut melaksanakan hak manusia dan mengembangkan sosial-ekonomi secara menyeluruh.