(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung baru saja memberlakukan Program Aksi Pemerintah untuk mengembangkan perekonomian secara cepat dan berkesinambungan ketika Vietnam menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Program ini mengkongkritkan semua langkah pelaksanaan yang dilakukan berbagai kementerian dan instansi dalam berjalan seperjalanan dengan badan usaha memperbaiki daya saing perekonomian, menciptakan prasyarat yang mantap bagi Vietnam untuk bisa berkembang lebih tinggi pada periode berikutnya. 

Program Aksi Pemerintah menetapkan 9 tugas pokok, diantaranya ada penyempurnaan perundang-undangan dan institusi ekonomi, peningkatan daya saing nasional, badan usaha dan produk; modernisasi pertanian dan pengembangan pedesaan, pengokohan dan penguatan mekanisme koordinasi, pengawasan terhadap penggelaran tugas integrasi ekonomi internasional.


Menyempunakan perundang-undangan dan institusi ekonomi

Untuk menyempurnakan institusi ekonomi, PM meminta kepada semua kementerian dan badan setingkat kementerian, badan Pemerintah supaya pada waktu mendatang memeriksa kembali kebijakan perdagangan Vietnam dalam kerangka WTO, merekomendasikan langkah tentang penyesuaian perundang-undangan untuk melaksanakan Perjanjian Kemitraan Strategis Trans-Pasifik, menyusun dan menggelarkan Strategi integrasi ekonomi internasional sampai tahun 2020. Vietnam juga menyusun dan menggelarkan Program Aksi untuk melaksanakan Strategi tentang partisipasi pada permufakatan-permufakatan perdagangan bebas (FTA) sampai tahun 2020 serta menyusun Strategi tentang pengembangan hubungan kerjasama ekonomi-perdagangan dengan para mitra yang penting. Perundingan dan penanda-tanganan Perjanjian-perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dan investasi dengan para mitra penting juga ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketika menilai potensi melakukan perundingan dagang pada latar belakang sekarang, Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Vu Huy Hoang memberitahukan: “Vietnam sekarang sedang memiliki banyak syarat yang kondusif dalam melakukan integrasi internasional. Para mitra besar semuanya menaruh perhatian pada Vietnam dan ada sangat banyak blok ekonomi, termasuk juga Uni Eropa, negara-negara Asia – Pasifik juga ingin melakukan perundingan dan mencapai permufakatan dalam perjanjian-perjanjian kerjasama ekonomi dengan Vietnam. Haluan Vietnam sekarang ialah mendorong lebih kuat lagi perundingan ini. Kita telah menandatangani 8 Perjanjian Perdagangan Bebas dan bersamaan itu sedang melakukan perundingan  untuk menandatangani 6 perjanjian lagi. Dengan melakukan perundingan dan mungkin mengakhiri 6 perjanjian ini, maka pada pokoknya, bagi para mitra ekonomi paling penting, Vietnam mempunyai perjanjian perdagangan bebas dan melalui itu akan turut  menciptakan syarat yang kondusif lagi bagi barang-barang dagangan Vietnam bisa memasuki pasar-pasar”.

Untuk menyempurnakan perundang-undangan, PM Vietnam meminta kepada berbagai kementerian dan instansi supaya mendorong kuat soal menyederhanakan kira-kira 260 prosedur administrasi yang tergolong dalam skala, fungsi pengelolaan dari  kementerian dan instansi, menyelesaikan revisi terhadap  banyak rancangan Undang-Undang (RUU), diantaranya ada RUU tentang  Badan Usaha, RUU tentang Investasi, RUU tentang Pembangunan, RUU tentang Pariwisata, RUU tentang Lapangan Kerja, RUU tentang Pemberantasan Korupsi. PM Vietnam juga meminta supaya dengan gigih menghapuskan naskah dan ketentuan yang bersimpang–siur dan sejajar dengan itu ialah memberlakukan naskah-naskah baru, yang jelas dan kongrit, menjamin supaya sinkron, implementatif dan sesuai dengan komitmen-komitmen internasional  dan situasi nyata.


Meningkatkan daya saing nasional

Ini adalah salah satu diantara  isi-isi penting dalam Program Aksi dari Pemerintah. Untuk melaksanakan target ini, Kementerian Investasi dan Perencanaan Vietnam, saban tahun  harus melaporkan  kepada Pemerintah  tentang penggelaran Proyek Induk tentang restrukturisasi  ekonomi yang dikaikan dengan soal berganti opsi pertumbuhan menurut pengarahan meningkatkan kualita  hasil-guna dan daya saing  untuk tahapan 2013-2020. Berbagai kementerian dan instansi yang bersangkutan harus membuat proyek meningkatkan daya saing nasional, menggelarkan Program Aksi untuk melaksanakan strategi ekspor-impor  barang dagangan untuk tahapan 2011-2020 dan pengarahan sampai tahun 2030. Saban tahun, Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam harus melaporkan kepada Pemerintah tentang penggelaran Proyek Pengembangan berbagai cabang industri penunjang. Di samping itu, harus menyusun rencana, strategi pengembangan berbagai produk dan jenis barang yang kongkrit yang dikaitkan dengan strategi pengembangan brand nasional guna memperkuat aktivitas ekspor-impor yang mendalam, efektif dan berkesinambungan; bersamaan itu memanfaatkan secara baik semua ketentuan internasional tentang panduan geografi, asal usul produk, pendaftaran hak cipta, merek dagang untuk membela badan usaha dan produk Vietnam dalam perdagangan internasional.


Melakukan modernisasi pertanian dan mengembangkan pedesaan

Menurut program ini, pada waktu mendatang, Vietnam akan menyusun Strategi tentang integrasi ekonomi internasional untuk cabang pertanian dan pengembangan pedesaan, proyek meningkatkan nilai pertambahan dari hasil pertanian, kehutanan dan perikanan Vietnam; menyempurnakan kebijakan dan solusi yang kongkrit untuk mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerjasama dalam pertanian. Mengenai penggelaran dan pelaksanaan haluan restrukturisasi pertanian yang dikaitkan dengan pembangunan pedesaan baru, Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Cao Duc Phat, memberitahukan bahwa: “Selama hampir setahun ini, Kementerian kami telah menyusun rencana aksi dan memberikan pengarahan untuk menyusun 12 proyek spesialis guna mengkongkritkan haluan sampai ke setiap bidang cocok tanam, peternakan, kehutanan, perikanan, pengolahan dan irigasi, guna membimbing semua daerah melaksanakan, memilih penggelaran solusi-solusi prioritas yang terdiri dari penyesuaian mekanisme dan kebijakan, diantaranya menaruh perhatian khusus pada kebijakan pengembangan hasil perikanan, kebijakan membantu kaum nelayan dan kebijakan penggunaan lahan penanaman padi yang lebih longgar”.

Pemberlakuan dan penggelaran Program Aksi untuk mengembangkan perekonomian secara cepat dan berkesinambungan akan turut mensukseskan semua haluan dan kebijakan besar yang sudah ditetapkan pada Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-10, menciptakan prasyarat yang mantap kepada Vietnam untuk berkembang secara lebih tinggi lagi pada tahap berikutnya./.