Ilustrasi (Foto: Internet)

Statistik dari Kementerian Pertahanan Viet Nam menunjukkan bahwa pada tahun 2019, berbagai ocehan  yang memfitnah Viet Nam tentang HAM meningkat cepat. Motivasi yang sesungguhnya  dari ocehan-ocehan yang kurang obyektif dan menyalahi kenyataan tidak demi tujuan lain yaitu  mengintervensi, menghasut, membujuk dan menimbulkan kekacauan guna memperhitungkan usaha mengubah rezim politik di Viet Nam.

Selalu memikirkan pengembangan hak manusia

Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak manusia merupakan nilai universal dan semua warga dari negara-negara  menginginkan agar hak mereka terjamin. Adanya hak manusia seperti dewasa ini merupakan hasil perjuangan yang dijalankan semua bangsa, di antaranya ada hak menentukan nasib bangsa  sendiri yang dikedepankan  pertama-tama dalam hampir semua konvensi internasional. Dalam usaha pembaruan dan integrasi komprehensif yang dilakukan oleh Viet Nam selama  puluhan tahun ini, hak manusia, nilai manusia selalu ditempatkan di posisi sentral, di samping menjadi tujuan sekaligus juga merupakan motivasi dari semua kebijakan perkembangan. Vu Thu Hong-seorang penganut  Asosiasi Protestan Kota Ha Noi; Nguyen Van Sang di Paroki Ta Chau dari Provinsi Gerejani Kota Ha Noi; Hoang Van Dinh di Provinsi Gerejani Kota Buon Me Thuot menegaskan kebebasan berkepercayaan dan kebebasan beragama serta penjaminan hak manusia di Viet Nam:

“Partai Komunis dan Negara Viet Nam sangat menaruh perhatian, maka para penganut agama mendapat kenyamanan tentang jasmani dan rohani. Negara sangat menaruh perhatian, kami merasa sangat senang”.

“Dengan perhatian dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam serta bantuan yang diberikan oleh kota, maka warga  Katolik berhasil melakukan banyak pekerjaan yang baik. Seperti memusatkan sawah untuk mencapai produktivitas tinggi, maka rakyat sangat gembira dan percaya pada garis politik Partai Komunis dan Negara”.

“Kami merasa sangat gembira, Partai Komunis dan Pemerintah menciptakan kegembiraan dan kebanggaan kepada kami di dunia ini”.

Hak manusia di Viet Nam terjamin dalam kenyataan. Ini merupakan hal-hal yang tidak hanya ditegaskan orang Viet Nam saja, tapi juga dirasakan oleh orang asing di Viet Nam. Hak mendekati informasi atau kebebasan internet merupakan satu misal. Duta Besar Palestina di Viet Nam, Saadi Salama, orang yang hidup dan bekerja di Viet Nam selama 20 tahun ini memberitahukan: “Saya telah pernah bekerja di banyak negara dan saya bisa menegaskan bahwa internet dan syarat-syarat yang diciptakan oleh Pemerintah Viet Nam kepada orang-orang yang sedang hidup di Viet Nam membuat mereka melihat bahwa Viet Nam merupakan satu negara yang sangat memperhatikan integrasi, sangat ingin  menjadi sahabat dari semua negara di dunia dan sangat memperhatikan ingin  menjadi satu negara pecinta damai, bersedia menghormati hukum internasional, ingin mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan untuk mengembangkan nilai-nilai manusia di planet kita”.

Angka statistik baru-baru ini memperlihatkan bahwa ada kira-kira 70% jumlah penduduk Viet Nam yang dapat mendekati internet setiap hari, tidak hanya untuk kebutuhan pencahariaan, pembelajaran dan rekreasi, tapi langsung melaksanakan hak-hak manusia mereka, termasuk juga untuk secara langsung melaksanakan hak-hak sipil dan politik seperti turut memberikan sumbangan pendapat terhadap rancangan-rancangan naskah kebijakan dan undang-undang.

Hingga kini, Viet Nam telah melaksanakan dengan baik usaha menyosialisasikan kebijakan tentang hak manusia, melaksanakan pembelaan hak manusia supaya harmonis dengan bidang-bidang lain. Viet Nam merupakan negara pertama yang meratifikasi Konvensi tentang Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hak Anak-Anak. Sejak Undang-Undang Dasar tahun 2013 diesahkan, Viet Nam selalu memperhatikan reformasi hukum, menyempurnakan institusi dan kebijakan dengan memberlakukan, merevisi dan menyempurnakan lebih dari 100 undang-undang, kitab undang-undang yang bersangkutan dengan hak manusia. Pada tanggal 20 November 2019, Majelis Nasional Viet Nam telah mengesahkan Undang-Undang tentang Ketenaga-kerjaan (amandemen) dengan banyak ketentuan baru yang menjamin secara lebih baik hak pekerja dan pada pokoknya sesuai dengan semua konvensi internasional penting dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Ini merupakan misal-misal terkini yang menegaskan bahwa Pemerintah Viet Nam selalu menjamin hak manusia, menghormati hak hidup dan kepentingan warga. Menyusun kebijakan dan melaksanakannya secara konsekuen merupakan sebagian yang penting dalam membangun hak manusia.

Menggunakan dalih HAM untuk melanggar hak negara merupakan

tindakan yang salah

Kenyataan telah membuktikan bahwa tuduhan dan pemutar-balikan tentang situasi HAM di Viet Nam merupakan fabrikasi-fabrikasi tak berdasar. Laporan-laporan tentang HAM yang salah tentang Viet Nam yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi internasional dan pemerintah juga menunjukkan bahwa mereka belum mengerti secara tuntas tentang Viet Nam dan sedang punya cara pandang berat sebelah dan sepihak tentang Viet Nam. Deputi Menteri Luar Negeri Viet Nam, Le Hoai Trung menganalisis: “Pada dua sesi dialog, ketika Viet Nam menyampaikan laporan tentang penjaminan hak manusia di Viet Nam dalam kerangka Peninjauan Periodik Universal terhadap semua negara anggota PBB di Dewan HAM, mayoritas suara memberikan penilaian tinggi. Sisanya adalah minoritas karena kurang mendapat informasi atau karena tujuan-tujuan pribadi mereka, maka memberikan cara pandang yang sangat negatif. Mereka menegakkan  fabrikasi-fabrikasi. Pada kesempatan ini, kami telah menunjukkan kenyataan di Viet Nam. Kami merasa sangat menyedihkan  mereka. Pernyataan mereka mungkin dipersiapkan oleh seseorang. Atau mereka persiapan sendiri tapi tidak tahu apa-apa tentang kenyataan Viet Nam”.

Pemerintah Viet Nam selalu menerima perbedaan pandangan-pandangan dan menghormati sumbangan pendapat dari komunitas internasional. Tetapi, Viet Nam tidak menerima satu pola pikir yang berjubah kritik sosial untuk menegasi semua hasil dan kebijakan yang sudah dicatat oleh warga. Penyalah-gunaan HAM untuk melanggar hak negara Viet Nam, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang salah, mengintervensi secara kasar urusan internal Viet Nam, bertentangan dengan kecenderungan meningkatkan pengertian, perdamaian dan perkembangan bagi semua negara dan bangsa.