(VOVWORLD) - Partai, Negara, dan Pemerintah selalu menjunjung tinggi peranan kebudayaan dan pengembangan kebudayaan dalam membangun, membela, dan mengembangkan tanah air. Dalam kenyatanya, prestasi pembangunan budaya telah memberikan kontribusi yang besar dan efektif bagi pembangunan sosial-ekonomi dan integrasi internasional negara, menjadi salah satu pilar pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyempurnaan institusi, kebijakan, dan sumber daya untuk mengembangkan kebudayaan semakin mendesak, menuntut partisipasi yang gigih dan kuat dari lembaga penyelenggara negara dan seluruh masyarakat.
Ketika berbicara pada Lokakarya Kebudayaan tahun 2022 dengan tema: "Institusi, kebijakan, dan sumber daya untuk mengembangkan kebudayaan" di Provinsi Bac Ninh pada tgl 17 Desember, Ketua Majelis Nasional (MN) Vuong Dinh Hue mengatakan bahwa selama ini institusi kebudayaan dari sudut pandang Partai telah dibentuk secara konsisten dalam sistem perundang-undangan. Dia menegaskan, pembangunan dan pengembangan kebudayaan milik seluruh rakyat, dipimpin oleh Partai, dikelola oleh Negara, dan rakyat sebagai pencipta dan penerima manfaat, para intelektual dan seniman memainkan peranan penting. Banyak kebijakan kebudayaan telah memberikan dampak yang positif, turut mendorong pengembangan bidang kebudayaan. Namun, pembangunan institusi dan kebijakan tentang kebudayaan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan.
 Lokakarya dengan tema: "Institusi, kebijakan, dan sumber daya untuk mengembangkan kebudayaan diadakan di Provinsi Bac Ninh pada 17 Desember. Foto: quochoi.vn |
Arti Mendesak dari Penyempurnaan Institusi dan Kebijakan untuk Pengembangan Kebudayaan
Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Vuong Dinh Hue menegaskan bahwa Resolusi Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam angkatan XIII (tahun 2021) telah menetapkan: Perkembangan yang komprehensif, pembangunan kebudayaan maju yang kental dengan identitas nasional, pengembangan kebudayaan benar-benar menjadi kekuatan internal, menjadi motivasi dalam mengembangkan dan membela tanah air.
Dengan semangat itu, Ketua MN menegaskan bahwa penyempurnaan institusi dan kebijakan, serta pelancaran sumber daya untuk mengembangkan kebudayaan menjadi salah satu solusi penting, yang berkontribusi pada kebangkitan dan pengembangan kebudayaan. Ketua MN Vuong Dinh Hue meminta:
“Institusi dan kebijakan tentang kebudayaan harus bersifat konstruktif bagi kebangkitan dan pengembangan kebudayaan. Kebudayaan harus menjadi salah satu pilar pembangunan yang berkelanjutan negara. Harus bisa memecahkan hubungan antara faktor nasional dan faktor internasional, menyusul kemudian adalah faktor tradisional dan modern, serta antara kebudayaan populer dan masa dengan kebudayaan intisari.
 Ketua MN Vuong Dinh Hue berbicara pada lokakarya tersebut. Foto: quochoi.vn |
Menggelar secara Sinkron dan Tepat Waktu untuk Memenuhi Tuntutan Pembangunan
Ketua MN mengatakan bahwa perlu membuat payung hukum, mengadakan dan menggelar semua kegiatan kebudayaan dengan lancar dalam kerangka hukum di bawah kepemimpinan Partai; secara maksimal mengembangkan kapasitas kreatif keragaman kebudayaan yang dinamis, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk berintegrasi ke dalam pasar kebudayaan internasional. Terutama, penyempurnaan institusi dan kebijakan kebudayaan harus dilakukan secara sinkron dan tepat waktu, memenuhi tuntutan pembangunan dalam situasi baru.
Terkait tuntutan tersebut, Anggota Harian Sekretariat KSPKV, Vo Van Thuong menekankan: Perlu mencengkam dan memahami secara mendalam tentang posisi dan peranan kebudayaan; harus memiliki pemahaman tentang kebudayaan yang benar, lengkap, dan komprehensif. Institusi dan kebijakan tentang kebudayaan harus memenuhi persyaratan praktis, menghargai faktor-faktor tertentu, mewarisi nilai-nilai inti kebudayaan nasional, bersamaan itu harus secara selektif menyerap intisari kebudayaan dunia:
“Institusi dan kebijakan kebudayaan harus lengkap, tepat waktu, sinkron, terpadu, implementatif, terbuka, transparan, stabil, benar-benar berdaya guna dan berhasil-guna, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan. Desentralisasi tingkat dan desentralisasi wewenang, dengan jelas menetapkan hak dan kewajiban wujud pelaksana. Menentukan dengan jelas tanggung jawab dalam memeriksa, mengawasi, dan mengendalikan kekuasaan. Proses pembangunan dan pemberlakuan hukum dan kebijakan harus berhati-hati dan pasti, memusatkan hak dan kepentingan warga yang sah dan kepentingan nasional.”
Pada Konferensi Kebudayaan Nasional tentang Pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional PKV angkatan XIII (November 2021), Sekretaris Jenderal KSPKV, Nguyen Phu Trong menunjukkan: "Kebudayaan adalah fondasi spiritual masyarakat, merupakan tujuan dan kekuatan internal, pendorongan penting bagi pembangunan negara”. Oleh karena itu, penyempurnaan institusi, kebijakan, dan sumber daya untuk mengembangkan kebudayaan merupakan langkah realisasi langsung, praktis dan konkrit dari tuntutan pengembangan dalam situasi baru, memenuhi tujuan pembangunan tanah air secara komprehensif, seimbang, dan berkelanjutan./.