Di Vietnam, aspirasi akan demokrasi dan pelaksanaan demokrasi dimanifestasikan secara jelas dalam pikiran Presiden Ho Chi Minh. Yaitu pikiran tentang satu demokrasi yang sesungguhnya, semua kekuasaan milik rakyat, demokrasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan kebebasan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik kepada warga, memberikan perkembangan yang sejahtera dan stabil kepada tanah air. Melanjutkan pikiran Beliau tersebut, Partai Komunis Vietnam (PKV) juga selalu konsekuen dengan pandangan tentang pembangunan sistem demokrasi sosialis dan penjaminan hak berdaulat dari rakyat.

Panorama sidang 31 Mei pagi (Foto: quochoi.vn)

Terus-menerus Menyempurnakan Perundang-undangan tentang Demokrasi di Basis

Untuk mengkonkretkan haluan, garis politik, dan kebijakan Partai Komunis tentang pengembangan hak berdaulat dari rakyat, semua UU Dasar Vietnam mengikuti kecenderungan memperhebat penyempurnaan kerangka hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dari rakyat dalam kenyataan guna menjamin pelaksanaan demokrasi di basis secara kian baik. Di atas dasar UU Dasar, Polit Biro Komite Sentral PKV, Komite Tetap MN, dan Pemerintah telah memberlakukan instruksi, peraturan negara, resolusi, peraturan pemerintah tentang penyusunan dan pelaksanaan Status demokrasi di basis, konkretnya ialah di kecamatan, kotamadya, menegaskan pedoman “rakyat tahu, rakyat membahas, rakyat melaksanakan, rakyat memeriksa”. Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra memberitahukan:

Semua naskah tersebut telah menentukan secara relatif lengkap tentang isi dan bentuk pelaksanaan demokrasi di basis, menjamin pelaksanaan haluan Partai Komunis dan Negara tentang “rakyat tahu, rakyat membahas, rakyat melaksanakan, rakyat memeriksa”, menciptakan dasar hukum bagi rakyat, pejabat, pegawai negeri, pekerja di basis untuk melaksanakan hak berdaulat, menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sosial-politik.

Akan tetapi, menghadapi tuntutan-tuntutan integrasi dan pembaruan yang kuat dari bidang-bidang kehidupan sosial, penyusunan satu UU tentang demokrasi di basis dengan skala lebih besar, obyek regulasi yang lebih konkret, dan daya-guna terhadap institusi-institusi demokrasi yang kian cocok adalah perlu untuk menjamin agar institusi-institusi demokrasi dilaksanakan secara efektif dalam kenyataan. Hoang Thanh Tung, Kepala Komisi Perundang-undangan MN, mengatakan:

Pemberlakuan UU mengenai Pelaksanaan Demokrasi di Basis bertujuan secara tepat waktu menginstitusikan haluan “melaksanakan dan mengembangkan secara luas demokrasi sosialis, hak berdaulat dan peranan subjek dari rakyat” dengan pedoman “rakyat tahu, rakyat membahas, rakyat melaksanakan, rakyat memeriksa, rakyat mengawasi, rakyat menikmati” dan “melaksanakan secara tepat dan efektif demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, khususnya demokrasi di basis” yang ditekankan dalam naskah Kongres Nasional ke-13 PKV. Di samping itu, terus mengkonkretkan hak berdaulat dari rakyat, hak asasi manusia, hak dan kewajiban dasar dari warga negara yang ditentukan dalam UU Dasar tahun 2013, sehingga turut membangun dan menyempurnakan Negara hukum sosialis Vietnam.  

Hoang Thanh Tung, Kepala Komisi Perundang-undangan MN (Foto: quochoi.vn)

Menjamin agar Semua Institusi Dilaksanakan Secara Efektif

Dalam RUU tersebut, skala regulasi diperluas ketika menentukan pelaksanaan demokrasi di basis terhadap 3 ragam basis utama yaitu kecamatan, kotamadya, dan komunitas penduduk di unit administrasi tingkat kecamatan; badan, unit Partai, Negara, organisasi sosial-politik; dan badan usaha. RUU ini menambahkan banyak ketentuan tentang pelaksanaan demokrasi di basis, menentukan bentuk sanksi untuk menangani pelanggaran terhadap setiap kelompok subjek dan perilaku pelanggaran. Tentang pelaksanaan demokrasi di kecamatan dan kotamadya, Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra memberitahukan:

RUU memperluas skala keterbukaan informasi di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan UU mengenai Pendekatan Informasi dan UU saat ini, mendiversifikasi bentuk keterbukaan informasi di tingkat kecamatan, menambahkan beberapa bentuk baru seperti pemuatan informasi di portal elektronik, situs web, melalui konferensi pembahasan, dialog antara Komite Rakyat tingkat kecamatan dengan rakyat, memperluas demokrasi langsung di tingkat kecamatan menurut arah menambahkan masalah-masalah yang dibahas rakyat dan diputuskan secara langsung, menentukan gagasan, usulan rakyat.

Dalam pelaksanaan demokrasi di badan usaha, pekerja dapat memutuskan taraf pembayaran dana sosial dan dana amal di badan usaha. RUU memiliki ketentuan menurut arah ada perbedaan tentang isi, bentuk, urutan, dan prosedur bagi pekerja periksa dan pekerja pengawas.

Pengembangan demokrasi merupakan masalah yang bermakna strategis terhadap proses pengembangan tanah air. Perihal MN fokus membahas RUU mengenai demokrasi di basis memiliki makna penting, turut mengkonkretkan hak berdaulat dari rakyat, hak asasi manusia, menyempurnakan negara hukum sosialis Vietnam.