(VOVworld) - Persidangan ke-9 Majelis Nasional Vietnam yang sedang berlangsung di kota Hanoi merupakan persidangan yang mendekati akhir masa bakti Majelis Nasional angkatan ke-13. Untuk turut menyelesaikan program legislasi masa bakti Majelis Nasional angkatan ke-13, pekerjaan legislasi  dianggap sebagai tugas titik berat pada persidangan kali ini. 

Bisa dilihat bahwa  pada setiap persidangan Majelis Nasional angkatan ke-13, jumlah undang-undang yang dibahas atau diesahkan oleh Majelis Nasional pada semua persidangan juga banyak, ada kalanya 18 rancangan undang-undang  yang diesahkan  pada satu persidangan. Menurut rencana,  pada persidangan-nya yang ke-9, Majelis Nasional angkatan ke-13 akan mempelajari dan mengesahkan 11 rancangan undang-undang, satu resolusi, bersamaan itu memberikan pendapat terhadap  15 rancangan undang-undang lain.

Undang-undang mengkongkritkan  isi Undang-Undang Dasar-tahun 2013.

Hampir semua rancangan undang-undang yang diberi pendapat atau direncanakan akan diesahkan pada persidangan ke-9 Majelis Nasional ke-13 semuanya memanifestasikan semangat Undang-Undang Dasar-tahun 2013. Kongkritnya seperti Undang-Undang mengenai Organisasi Pemerintah (amandemen), Undang-Undang mengenai Organisasi Pemerintah Daerah, Undang-Undang mengenai Pemilihan Anggota Majelis Nasional dan Anggota Dewan Rakyat semuanya merupakan undang-undang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar yang baru  tentang satu pola manajemen nasional, dimana diantaranya badan-badan Negara saling mengontrol dan saling menunjang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semuanya melembagakan semangat membela hak manusia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasa-tahun 2013. Undang-Undang mengenai Referendum untuk pertama kalinya yang diajukan untuk diberi pendapat juga menunjukkan bahwa warga bisa melaksanakan secara langsung kekuasaan Negara seperti yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar-tahun 2013. Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam,Uong Chu Luu memberitahukan: “Pemilih menaruh perhatian pada Undang-Undang mengenai Organisasi Pemerintah, Undang-Undang mengenai Organisasi Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Pemilihan Anggota Majelis Nasional dan Anggota Dewan Rakyat. Ini semua merupakan undang-undang yang bersangkutan dengan masalah menyempurnakan Negara hukum, mengembangkan hak kedaulatan rakyat. Sedangkan anggota Majelis Nasional sangat menaruh perhatian pada Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Administrasi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini semua merupakan undang-undang yang bersangkutan dengan aktivitas  hukum dan hak  sipil dari rakyat”.

Menyusun undang-undang untuk menyempurnakan sistim perundang-undangan Negara.

Untuk membangun sistim perundang-undangan secara menyeluruh, tunggal dan transparan, perlu ada satu proses menyusun undang-undang  dengan urutan, prosedur yang ketat dan bertanggung jawab. Ini juga merupakan landasan untuk membangun Negara hukum yang berkesinambungan milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Menurut Doktor Nguyen Si Dung, Wakil Kepala Kantor  Majelis Nasional, pekerjaan legislasi pada persidangan kali ini mendapat perhatian dari Majelis Nasional. Dia memberitahukan: “Dalam proses penusunan undang-undang ini, Komite Tetap Majelis Nasional selalu mempelajari berbagai rancangan undang-undang dulu. Jika ada rancangan undang-undang yang disiapakan secara teliti dan ditangani secara baik, maka pada waktu itu baru disampaikan kepada Majelis Nasional. Kali ini, ada banyak rancangan undang-undang yang dipelajari oleh Majelis Nasional dua kali, kemudian diberikan pendapat untuk disempurnakan, setelah itu dipelajari lagi. Selain itu, beberapa Komisi dari Majelis Nasional melakukan verifikasi terhadap undang-undang secara teliti. Mengadakan lokakarya untuk mengambil pendapat dari para pakar, mengadakan konsultasi dan memberikan konsultasi dari bermacam-macam sudut. Dengan proses seperti itu, semua rancangan undang-undang disiapkan secara cukup baik, teliti dan cermat”.

Mengabdi kebutuhan perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air

Semua rancangan undang-undang yang diajukan untuk diberi pendapat atau direncanakan akan diesahkan pada Persidangan ke-9, MN Vietnam angkatan ke-13, merupakan rancangan undang-undang yang penting dan berpengaruh kuat terhadap situasi sosial-ekonomi Tanah Air. Majelis Nasional memberikan prioritas untuk meninjau kembali, merevisi, menambahkan, meninjau kembali dan mengesahkan rancangan undang-undang guna mengabdi perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air tahap 2015-2020. Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Uong Chu Luu menunjukkan: “Majelis Nasional meninjau kembali semua ketentuan yang belum rasional, belum sesuai danmasiha da keterbatasan dari  undang-undang yang sedang berlaku untuk menjamin agar undang-undang yang baru diberlakukan lebih baik, menjamin kelayakan dan diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan. Bisa dikatakan bahwa semua rancangan undang-undang yang diesahkan semuanya merupakan undang-undang yang  besar dan penting dalam kehidupan sosial-ekonomi Tanah Air”.

Diantara sebelas rancangan undang-undang yang akan dipelajari dan diesahkan Majelis Nasional pada Persidangan kali ini, ada rancangan undang-undang yang patut diperhatikan yalah Undang-Undang mengenai Sumber Daya Alam, Lingkungan Kelautan, Laut dan Pulau; Undang-Undang mengenai Anggaran Keuangan Negara (amandemen); Undang-Undang mengenai pemeriksaan keuantgan negara (amandemen). Khusus-nya ada Undang-Undang mengenai Pemberlakuan naskah pelaksanaan undang-undang yang dianggap sebagai undang-undang pangkal untuk memberlakukan semua naskah hukum.

Dalam masa bakti angkatan ke-13, Majelis Nasional menugasi kepada Pemerintah mengajukan 138 rancangan undang-undang, Peraturan Negara dan Rancangan Resolusi. Dengan semangat ilmiah, mendengarkan, menerima, menyaring inti sari kearifan dari warga Vietnam di dalam dan luar negeri, pada setiap persidangan, Majelis Nasional selalu memberlakukan, merevisi dan menambahkan banyak naskah hukum, memenuhi secara tepat waktu perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air pada periode integrasi internasional ./.