Wajib belajar merupakan salah satu hasil pelaksanaan HAM di Viet Nam  (Foto: VNA)

HAM merupakan nilai universal umat manusia dan diakui oleh hampir semua negara di dunia termasuk Viet Nam. Sejak pembentukan negara sesuai sistem demokrasi sosialis hingga sekarang, Viet Nam telah gigih  menjalankan target dan terus-menerus mendorong, melindungi dan menjamin HAM bagi semua warga. Dalam Proklamasi Kemerdekaan yang melahirkan negara Republik Demokratik Viet Nam pada  2 September 1945, Presiden Ho Chi Minh telah mengumumkan bahwa  Semua bangsa di dunia dilahirkan dengan sama derajat, bangsa pun berhak hidup, hak menikmati kebahagiaan dan hak kebebasan”. Dengan menegaskan nilai-nilai suatu bangsa yakni hak sama derajat, hak hidup, hak menikmati kebahagiaan dan kebebasan, Presiden Ho Chi Minh ingin mengungkapkan bahwa HAM hanya dijamin ketika dikaitkan dengan hak kemerdekaan dan kebebasan bangsa. Nama negara Viet Nam sejak pembentukan pemerintahan revolusioner hingga saat ini konsekuen dengan satu slogan “Kemerdekaan-Kebebasan-Kebahagiaan”. Hal itu berarti target konsekuen yang dilakukan oleh Viet Nam dengan gigih ialah menjamin kemerdekaan, warga mendapat hak kebebasan dan kebahagiaan.

Dengan berulang kali menyusun dan merevisi Undang-Undang Dasar (UUD), dari UUD 1946, UUD 1959, UUD 1980, UUD 1992 hingga UUD 2013 semuanya selalu mempertahankan satu masalah poros, yaitu mengkonstitusikan HAM dan hak warga negara. Di antaranya dalam UUD 2013 telah disusun satu bab tentang HAM, hak dan kewajiban fundamental warga negara. Dalam Pasal I tentang kedaulatan geografi dan Pasal II UUD 2013 telah ditegaskan prinsip kedaulatan tertinggi termasuk rakyat yaitu “Negara Republik Sosialis Viet Nam merupakan negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat”. Untuk pertama kalinya kata “Rakyat” ditulis dengan huruf besar dalam UUD untuk menekankan peranan dan posisi rakyat yang menentukan dalam proses sejarah dan usaha pembangunan Tanah Air. Pada tahap 2014-2019, Negara Viet Nam telah memberlakukan lebih dari  100 naskah undang-undang dan peraturan negara yang terkait dengan penjaminan HAM dan hak warga negara.

Prestasi Viet Nam dalam HAM selama 70 tahun lebih ini dimanifestasikan di semua bidang, terutama kemajuan-kemajuan pesat dalam pengembangan ekonomi selama sekitar 35 tahun pelaksanaan pembaruan (1986-2020). Dari satu perekonomian agraris yang terbelakang, skala perekonomian pada 1985 hanya sekitar 4 miliar USD, tetapi hingga 2019 berhasil mencapai 262 miliar USD atau meningkat 18,7 kali. Yang terkini, Majalah “The Economist” edisi Agustus 2020 telah  memasukkan Viet Nam ke dalam golongan 16 perekonomian baru yang paling sukses di dunia. Meski menderita serius akibat  pandemi Covid-19 yang menyebabkan hampir semua perekonomian di dunia mengalami kemerosotan, namun dengan bimbingan yang sinkron dan gigih untuk melaksanakan “target ganda” dari Pemerintah, selama  2020 Viet Nam tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan plus di taraf cukup lumayan. Pertumbuhan ekonomi menjadi dasar dan prasyarat bagi negara untuk melaksanakan semua kebijakan jaringan pengaman sosial,  sosial-budaya dengan baik. Hal ini ditunjukan dalam “Indeks Pembangunan Manusia” (HDI). Menurut laporan “Pembangunan Manusia 2019” yang diumumkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 19 Desember 2019, dengan indeks HDI 0,63, Viet Nam menduduki posisi ke-118 di antara 189 negara. Umur panjang penduduk Viet Nam meningkat 4,8 tahun, jumlah tahun bersekolah rata-rata meningkat 4,3 tahun, pendapatan per kapita meningkat sekitar 354 persen. Dengan demikian membantu Viet Nam berada dalam golongan negara-negara yang mencapai pertumbuhan indeks HDI paling tinggi di dunia.

Dari suatu negara yang terbelakang dan tidak tercantum di peta dunia, setelah lebih dari 70 tahun menggerakkan tenaga rakyat, kompak melakukan perang perlawanan, pembangunan dan pembelaan Tanah Air, Viet Nam telah menjadi satu negara yang damai, merdeka dan dicatat oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara pelopor dan titik cerah dalam melaksanakan semua target milenium tentang pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan, pelaksanaan keadilan dan kemajuan sosial. Viet Nam kian mengkondisikan diri dalam menciptakan prasyarat basis material, budaya untuk menjamin semua hak asasi manusia dengan lebih baik.

Perihal Partai Komunis Viet Nam menetapkan target pembangunan Tanah Air sesuai orientasi sosialis “rakyat makmur, tanah air kuat, demokratis, adil dan berbudaya” dengan arti  bahwa Viet Nam selalu gigih dan berupaya menjamin “hak kebahagiaan” (kemakmuran) dan “hak kebebasan” (demokrasi) yang dilontarkan oleh Presiden Ho Chi Minh dalam Proklamasi Kemerdekaan. Negara yang kaya akan material, budaya dan penjaminan kebebasan, demokrasi di semua segi merupakan komitmen politik Viet Nam yang bersama dengan semua negara dan masyarakat internasional untuk melaksanakan dengan efektif semua nilai universal tentang HAM yang telah ditetapkan dalam “Deklarasi Dunia tentang HAM”.