Hasil usaha melawan wabah Covid-19 di Viet Nam merupakan balasan kuat terhadap berbagai argumentasi yang mengatakan bahwa Viet Nam "perlu mengutamakan HAM dalam mencegah dan menanggulangi wabah Covid-19".

Pekerjaan perawatan di tempat isolasi (Sumber: Kesehatan dan kehidupan)

Pernyataan yang mengatakan bahwa "dalam pandemi Covid-19, semua pemerintah jangan menganggap langkah darurat sebagai dalih untuk membatasi hak warga negara" dan mengungkapkan Vietnam sebagai negara yang "perlu mengutamakan HAM dalam mencegah dan memberantas wabah Covid-19" dikeluarkan oleh Persekutuan global demi partisipasi warga negara (CIVICUS) yang berbasis di Afrika Selatan. Hingga sekarang, apa yang dinamakan "pernyataan" itu sepenuhnya tidak punya tempat berdiri dalam kenyataan, bahkan menjadi argumentasi  sumbang terhadap  upaya mencegah dan memberantas wabah Covid-19 di seluruh dunia pada umumnya dan Viet Nam pada khususnya.

Banyak institusi melawan Covid-19 di seluruh dunia

Pada saat wabah Covid-19 menimbulkan pengaruh yang serius di skala global, hampir semua pemerintah negara dan teritori semuanya memberlakukan undang-undang dan peraturan baru untuk menghadapi "krisis paling serius yang harus dihadapi dunia sejak Perang Dunia II" seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Banyak negara telah mengumumkan situasi darurat, menerapkan langkah-langkah pembatasan sosial, memblokade kota-kota besar, memberlakukan atau merevisi undang-undang untuk menghadapi pandemi Covid-19 secara efektif. Tidak hanya merupakan peringatan dan pencegahan, ada tidak sedikit negara seperti Rusia, Hungaria, Irlandia, Australia dan sebagainya juga menetapkan taraf denda tinggi terhadap orang-orang yang melakukan tindakan dan manifestasi menyebarkan wabah, mengeluarkan informasi salah yang bersangkutan dengan wabah Covid-19 dan sebagainya. Khususnya di Amerika Serikat, setelah pernyataan-pernyataan yang kurang konsekuen dari Presiden Donald Trump dengan kecenderungan meremehkan  pengaruh wabah Covid-19, hukum negara ini telah menentukan hukuman penjara terhadap orang-orang yang melanggar isolasi mandiri saat  wabah merebak. Kenyataan yang jelas ialah semua negara dan teritori di dunia  mengeluarkan solusi-solusi yang mendesak untuk melindungi  jiwa manusia.

Jiwa manusia merupakan nilai tertinggi dari HAM

Melindungi jiwa manusia merupakan nilai tertinggi dari HAM dan Viet Nam telah dan sedang berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan hal yang suci itu. Sudah sejak wabah Covid-19 merebak , Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc telah menegaskan bahwa Viet Nam bersedia mengorbankan kepentingan ekonomi untuk mencegah dan memberantas wabah, menjamin kesehatan dan jiwa warga. Selama ini,  tidak ada pasien Covid-19 di Viet Nam, baik orang Viet Nam maupun orang asing yang  "ditinggalkan di belakang". Tidak ada bahaya mana pun terhadap masyarakat yang tidak mendapat perhatian dari pemerintahan berbagai tingkat dari pusat sampai daerah. Sahabat internasional menilai tinggi yang secara istimewa dalam usaha mencegah dan memberantas wabah Covid-19 di Viet Nam ialah Pemerintah memberikan bantuan gratis terhadap pengobatan para pengidap virus SARS-CoV-2 dan bantuan gratis terhadap orang-orang yang diisolasi. Itu belum  habis, orang-orang yang diisolasi karena wabah Covid-19 selalu mendapat perhatian maksimal, mendapat perhatian tentang kebutuhan  makan, dan petidur yang diberikan oleh berbagai barisan petugas, yang porosnya ialah tentara, pasukan keamanan publik dan kesehatan.

Politik mengutamakan manusia dalam usaha mencegah dan memberantas wabah Covid-19 di Viet Nam juga dimanifestasikan secara mencakup di skala seluruh masyarakat. Bersama dengan usaha menyediakan semua sumber daya untuk melawan wabah, Pemerintah Viet Nam segera memperhebat investasi publik untuk membangun proyek-proyek pokok mengembangkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi suku bunga tata laksana, memperpanjang dan menunda pembayaran pajak untuk "memberi transfusi" kepada badan usaha dan lain-lain. Pemerintah Viet Nam juga menggelarkan paket jaring pengaman sosial untuk menjamin tidak ada warga yang kelaparan. Kebijakan ini juga turut memelihara tenaga, mereproduksi tenaga kerja, menjadi tenaga pendorong untuk terus mengembangkan sosial-ekonomi pada waktu mendatang. Menurut keputusan Perdana Menteri Pemerintah, ada  6 kelompok obyek yang mendapat bantuan dari anggaran keuangan, 1 kelompok obyek yang mendapat bantuan dari pos pinjaman prioritas dengan suku bunga 0% pada musim wabah Covid-19, pertama-tama ialah orang miskin, pra-sejahtera, orang yang berjasa dan orang yang pendapatannya jauh menurun.

Dalam menghadapi bahaya yang sulit diduga dari pandemi Covid-19, Partai Komunis dan Negara Viet Nam sedang berupaya sekuat tenaga demi warga. Di antaranya, prioritas primer ialah membela kesehatan dan jiwa rakyat. Hal ini telah mendapat pengakuan dari komunitas internasional dan mendapat dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, argumentasi yang mengatakan bahwa Viet Nam perlu memperhatikan masalah HAM dalam mencegah dan memberantas wabah Covid-19 pada saat ini menjadi lebih keterlaluan dan tidak berarti dari pada yang sudah-sudah.

Hal yang patut dibicarakan ialah tidak hanya pada saat pandemi Covid-19 saja, tapi Partai Komunis dan Negara Viet Nam telah meletakkan warga pada posisi sentral dalam semua garis politik dan kebijakan memimpin. Dalam setiap tahap sejarah, HAM di Viet Nam selalu dihargai. Membela dan mengembangkan HAM selalu merupakan nilai poros dari sistim politik yang unggul di bawah kepemimpinan Partai Komunis Viet Nam.