(VOVworld) – Kongres Nasional ke-7 Partai Buruh Korea, Senin (9/5) telah berakhir dengan memilih Kim Jong-un menjadi Ketua Partai dan mengesahkan kebijakan mendorong pembangunan ekonomi dan memperkuat kemampuan senjata nuklir defensif. Kongres ini juga mengesahkan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir kecuali kedaulatan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) terancam oleh satu negara adi kuasa nuklir yang lain, bersamaan itu berkiblat ke target merujukkan kembali hubungan antar-Korea. 

Ini merupakan Kongres Nasional pertama yang diadakan Partai Buruh Korea setelah 36 tahun dan juga merupakan Kongres pertama di bawah kepemimpinan Kim Jong-un. Kongres ini mempunyai makna mewarisi tradisi, sekaligus meninjau kembali dan mengevaluasikan semua prestasi yang telah dicapai Partai ini di bawah kepemimpinan para almarhum pemimpin, serta menetapkan garis politik, kebijakan dan pengarahan Partai Buruh Korea pada situasi baru. Peristiwa ini juga bertujuan memperkuat posisi kepemimpinan mutlak dari Partai terhadap Negara dan tentara serta seluruh rakyat, menciptakan kesempatan untuk membuka posisi baru dalam pekerjaan diplomatik RDRK.


Tugas-tugas prioritas yang ditetapkan

Pada Kongres ini, pemimpin RDRK, Kim Jong-un menegaskan bahwa tugas Partai ialah menyelesaikan semua haluan dan kebijakan tentang pembangunan sosialisme, memperbaiki kehidupan rakyat, menyatukan Tanah Air serta memperkokoh lebih lanjut lagi kekuatan Partai. Tentang rencana pengembangan ekonomi Repelita 2016-2020, laporan yang disampaikan pemimpin Kim Jong-un menunjukkan tugas yang mendesak ialah harus melaksanakan secara lengkap strategi pengembangan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi di semua segi, menjamin perkembangan yang seimbang antara semua cabang ekonomi dan meletakkan fundasi bagi pengembangan ekonomi secara berkesinambungan. Terus menekankan tekad RDRK dalam memperkuat kemampuan deterensi nuklir terhadap kebijakan permusuhan dari Amerika Serikat, Kongres Nasional ke-7 Partai Buruh Korea menegaskan bahwa negara ini akan terus mendorong program pengembangan senjata nuklir selama masih harus menghadapi ancaman-ancaman nuklir.

Tentang hubungan antara dua bagian negeri Korea, pemimpin Kim Jong-un menekankan tugas yang paling penting bagi Partai Buruh Korea ialah menyatukan Tanah Air. Untuk menyelesaikan tugas ini, masalah yang paling mendesak ialah harus memperbaiki secara fundamental hubungan dengan Republik Korea, menurut itu dua pihak harus saling menghormati dan bersama-sama mendorong semua dialog dan perundingan, membuka satu halaman baru dalam memperbaiki hubungan antar-Korea, demi kemakmuran bersama.


Opini umum internasional tentang garis politik baru RDRK

Semua perubahan dalam peta jalan pengembangan Tanah Air yang dikeluarkan Kongres Nasional ke-7 Partai Buruh Korea itu tidak mendapat respon yang positif dari Republik Korea. Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (9/5), Kementerian Pertahanan Republik Korea menyatakan bahwa Republik Korea dan komunitas internasional tidak akan mengakui RDRK sebagai sebuah negara adi kuasa nuklir. Pemerintah Seoul akan terus menimbul tekanan untuk memaksa Pyong Yang melepaskan ambisi nuklirnya melalui sanksi-sanksi yang kuat. Di samping itu, Kementerian Pertahanan Republik Korea juga menolak rekomendasi tentang penyelenggaraan dialog militer antara dua bagian negeri Korea yang diajukan pemimpin RDRK, Kim Jong-un. Republik Korea berpendapat bahwa rekomendasi tersebut tidak beriktikat baik, bersamaan itu terus mengimbau kepada RDRK supaya melepaskan sikap provokatif dan menuju ke target perlucutan senjata nuklir.

Pernyataan-pernyataan pada Kongres tersebut juga menyerap perhatian khusus dari negara-negara seperti Jepang, Rusia, Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara yang sedang sangat cemas akan kemungkinan pengembangan nuklir serta gejolak-gejolak politik di RDRK. Beijing menilai bahwa pengaruh dari Kongres Nasional ke-7 Partai Buruh Korea terhadap situasi di dalam negeri, yang pada pokoknya di segi ekonomi. Pada tahun-tahun belakangan ini, RDRK mulai melonggarkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Pada saat itu, kalangan analis Paris berpendapat bahwa mereka tidak menantikan satu perubahan politik yang besar di Pyong Yang, tapi hanya merupakan kesempatan bagi pemimpin Kim Jong-un untuk memutlakkan kekuasaannya setelah kira-kira 4 tahun berkuasa. Media Amerika Serikat menilai bahwa dengan opsi baru yang positif dalam masalah nuklir melalui dialog yang direkomendasikan RDRK, situasi di semenanjung Korea serta hubungan Amerika Serikat – RDRK yang sedang mengalami kemacetan mungkin akan mereda. Pemerintah Amerika Serikat juga harus menerapkan langkah penghadapan yang lebih fleksibel dan lebih kreatif lagi.

Kongres Nasional ke-7 Partai Buruh Korea berlangsung pada latar belakang pemimpin Kim Jong-un memegang kekuasaan selama hampir 5 tahun. Dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan pemimpin RDRK ini, komunitas internasional berharap bahwa di samping pendorongan pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pengembangan kemampuan senjata nuklir, RDRK akan mengalami banyak perubahan dan akan berusaha demi satu dunia tanpa senjata nuklir, melaksanakan secara lengkap semua kewajibannya tentang non-proliferasi senjata nuklir.