Satu sudut Zona Perkotaan baru Thu Thiem  (Foto: tuoitre.vn)

Inspektorat Pemerintah Viet Nam baru saja mengumumkan kesimpulan tentang pemeriksaan terhadap Zona Perkotaan baru Thu Thiem di Kota Ho Chi Minh. Ini merupakan salah satu di antara kasalahan-kesalahan besar tentang ekonomi yang besar, berlangsung selama waktu panjang dan mendapat perhatian khusus dari opini umum. Kesimpulan ini menunjukkan secara jelas bahwa dalam proses melakukan investasi dan pembangunan Zona Perkotaan baru Thu Thiem, Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh, berbagai dinas dan instansi yang bersangkutan telah  melakukan banyak kelemahan dan pelanggaran.

Serentetan kasus korupsi besar telah disingkap menjadi terang

Zona Perkotaan baru Thu Thiem merupakan salah satu di antara banyak kesalahan tentang ekonomi yang telah disingkap menjadi terang selama beberapa tahun akhir-akhir ini. Menurut Inspektorat Pemerintah Viet Nam, selama lebih dari 6 tahun ini, sejak Badan Pengarahan Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terbentuk menurut keputusan Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (KS PKV), pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi telah mencapai banyak hasil penting. Banyak perkara besar tentang ekonomi dan korupsi telah berhasil diberantas, menarik kembali harta benda kepada Negara dan rakyat, banyak pejabat yang merosot moralnya telah dibawa ke depan pengadilan dan dijatuhi hukuman keras. Korupsi sedang selangkah demi selangkah dikekang, dicegah dan dimundurkan, turut menjaga kestabilan politik, mendorong pengembangan sosial-ekonomi dan memperkokoh kepercayaan pejabat, anggota partai dan rakyat.

Khususnya, Komite Pemeriksaan KS PKV telah memeriksa dan memperjelas banyak kesalahan sangat serius yang bersangkutan dengan korupsi, memutuskan menjatuhkan disiplin dan meminta kepada Polit Biro, Sekretariat KS PKV supaya menjatuhkan disiplin terhadap banyak organisasi partai dan anggota partai yang adalah pejabat senior Partai Komunis dan Negara yang menjalankan kesalahan, baik pejabat infungsi, sudah pindah pekerjaan dan sudah pensiun. Bersamaan itu, badan-badan Negara telah menjatuhkan disiplin yang setimpal dari disiplin dari Partai Komunis terhadap pejabat, pejabat pegawai yang menjalankan kesalahan, menjamin secara tepat waktu dan sinkron antara disiplin dari Partai Komunis dan hukum Negara. Pemeriksaan pengadilan dibarui menurut arah terbuka, demokratis, transparan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak ada daerah yang terlarang, tidak ada kekecualian, tidak ada hak istimewa, serius,  masuk hati dan masuk akal, mendapat simpati, dukungan dan penilaian tinggi dari rakyat.

Payung hukum untuk mencegah korupsi secara efektif

Bersama dengan berbagai mekanisme dan kebijakan dari Negara, pekerjaan pemeriksaan, pemberian disiplin dari Partai Komunis, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018 yang menjadi efektif pada tanggal 1 Juli 2019 merupakan salah satu di antara “senjata-senjata” penting di front pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terbanding dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2005, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018 punya banyak hal yang baru. Menurut itu, obyek harus melaporkan harta benda dan pendapatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi  “beberapa pejabat dan pejabat pegawai” seperti yang ditentukan dalam undang-undang lama, tapi diperluas ke para perwira Pasukan Keamanan Publik, perwira Tentara Rakyat, anggota tentara profesional, orang yang memegang jabatan dari wakil kepala seksi dan setingkat ke atas yang bekerja di unit-unit publik, badan usaha milik negara, orang yang diangkat menjadi wakil bagi modal Negara di badan usaha, orang yang dicalonkan menjadi  anggota Majelis Nasional dan anggota dewan rakyat dan lain-lain. Selain harus melaporkan berbagai jenis harta benda dan pendapatan seperti yang ditentukan sebelumnya, undang-undang baru ini juga meminta kepada berbagai obyek tersebut harus melaporkan lagi bangunan dan harta benda lain yang berkaitan dengan lahan, perumahan dan proyek pembangunan. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018 menunjukkan bahwa laporan dari orang yang berkewajiban menyampaikan laporan harus diterbukakan di kantor, organisasi dan unit dimana mereka bekerja secara permanen.

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018 juga menentukan bahwa kantor  yang membiarkan korupsi terjadi,  kepalanya harus memikul tanggung-jawab. Di antaranya, kepalanya harus memikul tanggung-jawab langsung kalau orang yang langsung dikelola dan diberikan tugas oleh mereka melakukan korupsi. Wakil Kepalanya harus memikul tanggung-jwab kalau membiarkan terjadinya korupsi di bidang kerja dan unit yang langsung mereka urus, kepalanya harus memikul tanggung-jawab yang bersangkutan dan lain-lain.

Korupsi tidak hanya ada di Viet Nam saja, tapi telah menjadi musibah nasional di banyak negara di dunia. Mencegah dan memberantas korupsi merupakan tekad besar dari seluruh Partai Komunis, seluruh rakyat, seluruh tentara dan seluruh masyarakat. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018 dengan ketentuan-ketentuan baru akan menciptakan terobosan baru bagi usaha mencegah dan memberantas korupsi di Viet Nam.