Panorama acara pembukaan Sidang Pleno KS PKV (Foto:  Doan Bac/ moha.vn)Ả

Usaha pembaruan di Viet Nam mengajukan sangat banyak tugas yang penting dan berat tentang sosial-ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri. Semua tugas itu menuntut kepada Partai Komunis Viet Nam supaya tidak henti-hentinya menambahkan dan mengembangkan program politik, garis politik, meningkatkan kemampuan memimpin, memegang kekuasaan dan daya juang Partai Komunis. Negara Viet Nam juga harus menyempurnakan institusi dan undang-undang menurut arah membangun, meningkatkan daya-guna dan hasil-guna aktivitas Negara hukum sosialis dan sistim politik. Di segi lain, para kader, anggota Partai, pegawai negeri, terutama pejabat pemimpin dan pengelola harus punya cukup watak, moral, kearifan, kewibawaan dan kemampuan barulah bisa menyelesaikan tanggung-jawab dan hak yang dilimpahkan kepadanya. Melaksanakan kekuasaan dan mengontrol kekuasaan secara tepat tidak hanya berhasil mencegah penyelewengan dan penyalah-gunaan kekuasaan dalam pekerjaan kekaderan, tapi juga menjamin agar kepemimpinan dan pengelolaan operasinal secara berdaya-guna dan berhasil-guna pada tahap di mana Viet Nam sedang melakukan integrasi global yang intensif dan ekstensif.

Mengontrol kekuasaan Negara memainkan peranan yang penting dan merupakan keniscayaan

Menghadapi tuntutan dan tugas pada situasi baru, ketentuan yang diberlakukan oleh Partai Komunis Viet Nam tentang pengontrolan kekuasaan dalam pekerjaan kekaderan dan pemberantasan jual-beli jabatan dan kekuasaan adalah sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan Partai Komunis, membangun Partai Komunis yang benar-benar jernih, bersih dan kuat. Pengontrolan kekuasaan selama ini merupakan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh semua partai yang berkuasa dan tepat bagi semua negara hukum di dunia. Walaupun masih ada banyak perbedaan  pandangan tentang metode, cara dan sifat yang ditentukan dalam sistim perundang-undangan semua negara, tapi pengontrolan kekuasaan negara memainkan peranan yang penting dan merupakan keniscayaan bagi semua negara. Pada kenyataannya ialah situasi penyalah-gunaan kekuasaan dan kebobrokan moral kekuasaan masih selalu potensial dan selalu terjadi di semua negara dan semua institusi politik. Oleh karena itu, tidak ada negara manapun yang ingin berkembang secara cepat, stabil dan berkesinambungan tanpa mengontrol kekuasaan negara dan menjamin keseriusan hukum. Yang tipikal seperti di Amerika Serikat, tugas-tugas mencegah dan memberantas korupsi dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh, dimulai pencegahan dan penguatan pengawasan. Pemerintahnya juga memainkan peranan penting dalam merekomendasikan, menyusun dan membimbing pelaksanaan undang-undang seperti di Viet Nam. Atau dalam sistim politik di Kerajaan Inggris, pengontrolan kekuasaan merupakan cara yang baik untuk menjamin standar demokrasi masyarakat dan sebagainya. Berbicara seperti itu untuk melihat bahwa pengontrolan kekuasaan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, mencegah pelangaran-pelanggaran terhadap hukum dan menjauhi standar pejabat dan pegawai negeri merupakan masalah yang diperhatikan oleh hampir semua negara, di antaranya ada Viet Nam dan selalu membangun institusi-institusi ketentuan dan pelaksanaan.

 Meningkatkan kemampuan memimpin dan daya juang Partai Komunis

Jelaslah bahwa pemberlakuan ketentuan tentang pengontrolan kekuasaan dalam pekerjaan kekaderan dan memberantas jual-beli  jabatan dan kekuasaan merupakan pekerjaan normal yang  dilaksanakan oleh Partai Komunis dan Negara Viet Nam seperti halnya dengan semua negara lain. Itu belum bicara tentang syarat sejarah, kebudayaan, politik, sosial dan kenyataan sejarah bangsa Viet Nam, menurut itu, jalan revolusi proletar,  kemerdekaan bangsa yang dikaitkan dengan sosialisme merupakan pilihan  sejarah, Presiden Ho Chi Minh dan bangsa Viet Nam. Ini merupakan jalan revolusi sejati, progresif dan sesuai dengan hukum perkembangan obyektif, memenuhi permintaan dan harapan rakyat. Di jalan itu, Partai Komunis Viet Nam tidak punya kepentingan  yang lain selain kepentingan bangsa dan rakyat. Undang-Undang Dasar  telah menentukan peranan memimpin dari Partai Komunis Viet Nam terhadap Negara dan masyarakat dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 2013 merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan martabat sebagai satu partai politik yang berkuasa dan sesuai dengan kebiasaan internasional.

Untuk memenuhi permintaan periode revolusi baru, Partai Komunis Viet Nam tidak henti-hentinya meningkatkan kemampuan memimpin dan daya juang. Pemberlakuan ketentuan tentang pengontrolan kekuasaan dalam pekerjaan kekaderan menurut arah menyempurnakan, menambahkan dan mengkonkretkan semua Resolusi KS PKV, Polit Biro KS PKV dan Sekretariat KS PKV untuk membangun Partai Komunis Viet Nam yang benar-benar jernih, bersih dan kuat, bersamaan itu meningkatkan kemampuan memimpin dan daya juang Partai Komunis dan merupakan aktivitas  normal dan perlu untuk memenuhi tuntutan praktek Viet Nam pada periode baru.