(VOVworld) – Hasil referendum tentang permufakatan damai bersejarah yang baru saja ditandatangani antara Pemerintah Kolombia dan Kekuatan Bersenjata Revolusioner Kolombina (FARC) pada 26/9 telah benar-benar di luar dugaan bagi semua orang yang menginginkan perdamaian jangka-panjang bagi negara Amerika Latin ini ketika lebih dari 50% jumlah pemilih menentangnya. Akan tetapi, pada latar belakang yang mengecewakan ini telah timbul indikasi-indikasi yang positif dari banyak pihak untuk menahan peta jalan perdamaian yang masih belum selesai di Kolombia. 

Pada Minggu (2/10), para pemilih Kolombia ikut serta dalam referendum tentang permufakatan damai yang membuka jalan untuk menghentikan 52 tahun bentrokan bersenjata yang berlumuran darah di negara ini. Menurut Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos, referendum ini bermaksud menjamin sifat hukum bagi naskah tersebut, hal ini berarti Kolombia akan mendapatkan perdamaian jangka-panjang.

Sebelumnya, pada 24/8, setelah 4 tahun melakukan perundingan dengan penuh ketekunan, Pemerintah Kolombia dan FARC telah mencapai permufakatan damai ini. Kalau permufakatan ini diesahkan, hampir 8.000 militan FARC akan dilucuti dan di kemudian hari, organisasi ini akan ikut serta secara legal dalam kehidupan politik Kolombia selaku satu partai politik. Kepala Perunding Pemerintah Kolombia, Humberto de la Calle pernah menilai bahwa walaupun permufakatan tanggal 24/8 masih belum sempurna, tapi adalah jalan yang paling layak laksana dan paling baik bagi “daerah kopi ini” untuk menuju ke satu hari depan yang lebih cerah.

Hasil di luar dugaan

Jajak-jajak pendapat menjelang referendum tesebut memperlihatkan bahwa prosentase pemilih yang mendukung permufakatan damai ini akan mencapai dari 55% sampai 60% dan prosentase yang tidak mendukungnnya sebanyak 35%. Hal ini berarti permufakatan ini akan mudah diesahkan. Bahkan, Presiden Juan Manuel Santos juga memberitahukan bahwa Pemerintahnya tidak punya opsi cadangan. Dalam keadaan dimana warga menyatakan “tidak” terhadap naskah yang sudah ditandatangani, permufakatan ini akan dibatalkan. Pernyataan Presiden Kolombia memperlihatkan bahwa tampaknya partai yang berkuasa percaya secara mantap pada dukungan pemilih terhadap permufakatan ini. Pemerintah Kolombia mengharapkan agar perdamaian akan membantu memberikan ledakan investasi di banyak bidang, diantaranya ada eksploitasi emas, minyak dan pertanian di negeri yang punya perekonomian yang besarnya nomor 4 di kawasan Amerika Latin ini.

Akan tetapi, hasil penghitungan suara menimbulkan hal yang besar di luar dugaan ketika ada 50,23% jumlah pemilih Kolombina telah menolak permufakatan damai ini. Jumlah pendukung hanya mencapai 49,76%. Menurut kekuatan penentang dengan para pemimpinnya yaitu para mantan Presiden  Anderes Pastrana dan Alvaro Uribe, mereka tidak menyetujui permufakatan damai ini  karena kalau permufakatan ini berlaku, ia akan membantu banyak militan FARC  mendapat amnesti serta tidak bisa memecahkan masalah perang anti narkotika. FARC akan  ikut serta secara legal dalam kehidupan politik Kolombia selaku satu partai politik dan bisa bersaing dalam pemilu Presiden dan Parlemen pada tahun 2018 dengan jaminan ada 10 kursi di Parlemen sampai tahun 2026. Bagi kekuatan penentang, hal ini sulit diterima ketika bentrokan bersenjata yang meledak di Kolombia pada tahun 1964 telah merampas jiwa 260.000 orang, 45.000 orang hilang dan kira-kira 6,9 juta orang lain harus meninggalkan  tempat tinggalnya. Mantan Wakil Presiden Francisco Santos, orang yang menentang permufakatan damai tersebut memberitahukan bahwa dia berharap akan ada satu permufakatan yang lebih baik.

Meneruskan upaya-upaya yang masih belum selesai

Tanpa memperdulikan gagalnya referendum, sehari setelah hasil referendum diumumkan, Presiden Juan Manuel Santos berkomitmen akan meneruskan upaya-upaya untuk menghentikan perang yang sudah memakan waktu 52 tahun ini. Di depan layar televisi, Presiden Juan Manuel Santos menyatakan akan terus mengusahakan perdamaian sampai “hari terakhir di masa baktinya”. Dia telah juga meminta kepada Kepala Perunding, Humberto de la Calle dan  Komisaris Perdamaian, Jaramillo kembali ke La Havana (Kuba) untuk menemui para pemimpin FARC. Dalam pada itu, kekuatan FARC juga segera berkomitmen akan meneruskan perundingan-perundingan damai dengan Pemerintah Kolombia dan memberitahukan bahwa mereka akan mempertahankan gencatan senjata bilateral sebagai satu tindakan yang perlu untuk mengurangi derita dari para korban bentrokan, sekaligus adalah tindakan menghormati permufakatan yang ditandatangani dengan Pemerintah Nasional.

Reaksi-reaksi yang moderat dan beriktikat baik dari Pemerintah Kolombia dan kekuatan FARC mendapat dukungan dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon menegaskan kembali dukungan sepenuhnya terhadap proses perdamaian di Kolombia akan terus berusaha berjalan seperjalanan dengan negara Amerika Latin ini untuk mencapai permufakatan. Utusan Khusus PBB, Jean Arnault  segera dikirim ke Kuba untuk mempelajari kemungkinan meneruskan perundingan. Negara-negara Amerika Latin lain seperti Ekuador, Argentina dan Venezuela menegaskan akan selalu mendukung iktikat baik dialog dari Kolombia.

Hasil di luar dugaan dari referendum pada Minggu (2/10) telah membuat permufakatan damai di Kolombia menjadi tipis. Tantangan-tantangan terhadap jalan perdamaian di negara Amerika Latin ini pada waktu mendatang tidak sederhana. Mungkin semua pihak memerlukan waktu 10 tahun lagi untuk melakukan perundingan seperti yang dinilai oleh Menteri Dalam Negeri Kolombia, Juang Fernando Cristo, tapi hal itu akan tidak memadamkan upaya keras dari semua pihak maupun harapan dari para pemilih yang mendukung permufakatan gencatan senjata tentang satu perdamaian jangka-panjang di Kolombia.