Perlu obyektif ketika menilai situasi keagamaan di Vietnam

(VOVworld) - Laporan tentang Kebebasan Beragama  Internasional –tahun 2014 yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 14 Oktober  mengeluarkan informasi-informasi salah yang mengatakan bahwa Vietnam membatas hak kebebasan beragama dan berkepercayaan serta merekomendasikan kepada Pemerintah Amerika Serikat supaya memasukkan Vietnam ke dalam daftar negara yang mendapat perhatian khusus  tentang kebebasan beragama (CPC). Tindakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat adalah tidak obyektif, bertentangan dengan kecenderungan perkembangan positif dalam hubungan Vietnam-Amerika Serikat. 


Perlu obyektif  ketika menilai  situasi keagamaan di Vietnam - ảnh 1
Rombongan kerja Badan   Agama  Pemerintah Vietnam bersama dengan para
pemuka agama-agama mengunjungi prajurit dan rakyat kabupaten pulau
Truong Sa, provinsi Khanh Hoa  April 2012 
(Foto:  btgcp.gov.vn)


Laporan tentang Kebebasan Beragama Internasional-tahun 2014  yang diumumkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menganggap bahwa Vietnam mengontrol aktivitas agama dengan undang-undang dan pengawasan administrasi, mencegah secara serius aktivitas kegamaan secara independen dan menindas para perseorangan dan kelompok agama. Ini merupakan informasi-informasi yang bertentangan dengan kenyataan tentang kebebasan yang hidup-hidup dalam aktivitas  kehidupan  berkepercayaan dan beragama di Vietnam.


Kebebasan berkepercayaan  dan beragama  ditegaskan dengan undang-undang
.

Vietnam adalah negara  multi agama dan multi etnis. Partai Komunis dan Negara Vietnam  menegaskan pandangan ini di atas dasar semangat undang-undang dan menganggap bahwa “kepercayaan dan  agama merupakan kebutuhan  spiritual dari satu bagian dari  massa rakyat  sedang dan akan eksis bersama dengan bangsa”. Undang-Undang Dasar tahun 2013 Vietnam menetapkan jelas  dalam pasal 21 bahwa yang pertama, semua orang punya hak kebebasan berkepercayaan dan beragama, menganut atau tidak menganut sesuatu agama. Semua agama sama derajat terhadap undang-undang; yang kedua, Negara menghargai dan membela hak kebebasan berkepercayaan dan beragama; yang ketiga ialah tidak ada orang yang bisa melanggar kebebasan berkepercayaan dan  beragama atau menyalah-gunakan kepercayaan dan agama untuk melanggar undang-undang”.

Vietnam juga  membuat Peraturan Negara tentang kebebasan berkepercayaan dan beragama; Protokol bimbingan palaksanaan beberapa pasal dari Peraturan Negara tentang kebebasan berkepercayaan dan beragama; Protokol tentang ketentuan terinci dan langkah melaksanakan Peraturan Negara tentang kebebasan berkepercayaan dan beragama, Instruksi tentang beberapa pekerjaan terhadap agama Protestan. Dari berbagai pandangan, kebijakan dan sistim naskah perundang-undangan tersebut bisa ditegaskan bahwa hak kebebasan berkepercayaan dan  beragama di Vietnam diakui, dihargai dan dibela oleh Partai Komunis dan Negara; dari situ  telah mengubah secara dasar  aktivitas kehidupan agama  di Vietnam.


Mendapat penjaminan pada kenyataannya
.

Menurut statistik sementara, kira-kira 95 persen jumlah penduduk Vietnam melakukan aktivitas kehidupan berkepercayaan. Sekarang, di Vietnam ada 13 agama dengan sekitar 24 juta penganut, menduduki sekitar 27 persen jumlah penduduk di seluruh negeri. Disamping itu, ada puluhan organisasi kepercayaan dan gama  lain yang sedang eksis dan berada dalam proses mendaftarkan nama untuk beraktivitas. Aktivitas kehidupan berkepercayaan dan beragama di Vietnam semakin bergelora dan berkecenderungan meningkat. Pada kenyataan-nya, semua aktivitas mengamalkan agama di Vietnam berlangsung secara bergelora yang dikaitkan dengan aktivitas kehidupan  sosial. Saban tahun, ada kira-kira–kira 8.500 pesta beragama dan pesta berkepercayaan yang diselenggarakan.

Aktivitas pendidikan dan penataran para pemuka agama dan biarawan dipertahankan dan diperluas. Banyak pemuka agama  asal berbagai agama di Vietnam telah dikirim ke Amerika Serikat, Perancis, Italia, India dan lain- lain untuk berpartisipasi pada pendidikan. Wakil kaum pemuda berbagai agama  Vietnam telah ikut melakukan dialog keagamaan, kepercayaan, temu pertukaran guna belajar dan berbahas tentang ajaran agama dan naskah hukum di berbagai forum besar, misal-nya Forum Kerjasama Asia- Eropa (ASEM), Asosiasi  Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan lain-lain…Vietnam juga menyelenggarakan dengan sukses Mega Perayaan Waisak Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2008 dan 2014 serta Konferensi Tingkat Tinggi Agama Buddha Dunia pada tahun 2010.. Vietnam juga menggalang hubungan dengan Vatikan  sejak tahun 1989.

Bersandarkan pada  hubungan ini, Vatikan  telah mengirim  Perutusan  tidak tetap  ke Vietnam dari tahun 2011 dan sampai sekarang ini, Utusan Khusus tidak tetap Vatikan telah melakukan 20 kunjungan kerja di 60 diantara 63 propinsi dan kota di Vietnam. Praktek telah menjawab pertanyaan apakah organisasi-organisasi agama bisa menetapkan posisi dan berkembang secara berkesinambungan serta semua agama di Vietnam bisa melakukan integrasi internasional seperti sekarang kalau Vietnam membatasi agama, melanggar kebebasan berkepercayaan dan kebebasan beragama?

      

             Bertentangan dengan hubungan positif Vietnam- Amerika Serikat

Semua kerangka hukum  yang jelas dan kenyataan yang hidup- hidup  mengenai kebebasan berkepercayaan dan kebebasan beragama di Vietnam tersebut merupakan bukti jelas yang menunjukkan bahwa Laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengenai Kebebasan Beragama tahun 2014  telah mengutip  informasi- informasi yang tidak benar  tentang situasi kebebasan beragama di Vietnam. Sampai sekarang ini, hubungan Vietnam- Amerika Serikat telah mengalami perkembangan-perkembangan yang melompat dan mantap di banyak bidang, dari ekonomi, perdagangan, penanganan masalah-masalah akibat perang sampai sains-teknologi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, penghadapan perubahan iklim, pertahanan, keamanan dan lain- lain…

Kerjasama ini menuntut kepada kedua fihak supaya bersama-sama mengesampingkan masa lampau, mengatasi perbedaan pendapat demi kepentingan rakyat dua negeri. Untuk bisa mengusahakan hal itu, para fihak perlu membina kepercayaan  dan menghormati institusi  politik satu sama lain.


Komentar

Yang lain