(VOVWORLD) - Tiongkok, baru-baru ini meningkatkan tindakan-tindakan menuntut kedaulatan yang tidak masuk akal di Laut Timur ketika secara congkak mengesahkan pembentukan apa yang dinamakan sebagai dua distrik yang mengelola dua Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly)-wilayah Vietnam. Ini merupakan tindakan tanpa memperdulikan hukum internasional, khususnya melanggar kedaulatan dan hak kedaulatan Vietnam yang tidak diperdebatkan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa serta bertentangan dengan kecenderungan perdamaian dan kerjasama antar-negara, memburukkan secara serius citra sebuah negara yang besar di kawasan.
 Panorama Dangkalan Chu Thap yang sedang direklamasi oleh Tiongkok secara tidak masuk akal (Sumber: CSIS/AMTI) |
Hal yang patut dikatakan ialah pada saat seluruh dunia sedang berupaya sekuat tenaga melawan Covid-19, bersinergi dan bekerjasama untuk memundurkan pandemi, tapi Tiongkok – sebuah negara adi kuasa di kawasan dan di dunia bertindak secara kurang bertanggung jawab, menyalah-gunakan peluang ini untuk menimbulkan instabilitas di kawasan
Melaksanakan tindakan-tindakan pelanggaran secara terus-menerus
Hanya pada tahun 2019 saja, Tiongkok telah mengerahkan kapal Hai Yang 8 dan banyak kapal kapal polisi laut dan kapal milisi melanggar kawasan laut Vietnam selama lebih dari 100 hari. Pada tahun 2020, Tiongkok juga menyerahkan kapal-kapalnya untuk masuk ke kawasan laut Malaysia dan Filipina. Pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, Tiongkok juga mengerahkan kapal-kapalnya masuk ke kawasan laut Indonesia. Pada awal bulan 4/2020, kapal milisi Tiongkok sudah menenggelamkan satu kapal penangkap ikan Vietnam. Dan pada tanggal 18/4, negara ini telah bertindak melanggar kedaulatan negara-negara ketika Kementerian Urusan Sipil Tiongkok secara congkak mengumuman bahwa Dewan Negara ini baru saja mengesahkan pembentukan apa yang dinamakan “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha” milik Kota Shansha, Provinsi Hainan.
Dikabari dari Tiongkok, Distrik Xisha akan mengelola pulau-pulau di Kepulauan Xisha yaitu Kepulauan Hoang Sa – wilayah Vietnam dan Dangkalan Masclesfield (Kepulauan Zhongsha) serta kawasan perairan sekitar-nya. Tiongkok menempatkan apa yang dinamakan “Pemerintahan Distrik Xisha” di Pulau Phu Lam, struktur yang paling besar di Kepulauan Hoang Sa – wilayah Vietnam. Distrik Nansha “mengelola” pulau-pulau di Kepulauan Nansha yaitu Kepulauan Truong Sa – wilayah Vietnam dan kawasan perairan sekitarnya. Apa yang dinamakan “Pemerintahan Distrik Nansha” (Kepulauan Truong Sa"-wilayah Viet Nam) akan ditempatkan di Dangkalan Chu Thap (atau Fiery Cross Reef) – satu struktur di Kepulauan Truong Sa – wilayah Vietnam yang dimiliterisasi oleh Tiongkok baru-baru ini.
Semua pernyataan sepenuhnya tidak punya nilai
Pernyataan-pernyataan tentang unit-unit administrasi ini sepenuhnya tidak mempunyai nilai di segi hukum. Yang pertama, Tiongkok, sama sekali tidak mempunyai kedaulatan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Vietnam berulang kali menegaskan kedaulatan-nya terhadap dua kepulauan ini. Yang terkini, dalam Nota yang disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30/3/2020, Pemerintah Vietnam telah mengulangi “Vietnam mempunyai secara cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Vietnam menegaskan UNCLOS 1982 merupakan dasar hukum satu-satunya, menentukan secara komprehensif dan tuntas skala hak dapat menikmati kawasan laut antara Vietnam dan Tiongkok”. Menurut itu, Vietnam telah memiliki kedaulatan yang sudah lama terhadap dua kepulauan tersebut melalui bukti-bukti sejarah dan hukum.
Yang kedua, tindakan Tiongkok yang menggunakan kekerasan untuk menduduki semuanya Kepulauan Hoang Sa – wilayah Vietnam dan 7 struktur di Kepulauan Truong Sa – wilayah Vietnam telah melanggar hukum internasional, konkretnya, melanggar Piagam PBB. Selain itu, Resolusi Mejalis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970 juga menentukan secara jelas bahwa tidak menerima penggunaan kekerasan untuk melanggar keutuhan wilayah negara yang lain. Dan dengan demikian, meski Tiongkok sedang menduduki struktur-struktur ini, tapi Tiongkok tetap tidak mempunyai kedaulatan yang sah terhadap struktur-struktur tersebut.
Dengan demikian, pernyataan Tiongkok tentang pembentukan pemerintahan pengelola terhadap kawasan-kawasan ini sedang bertentangan dengan hukum internasional. Tindakan ini semakin menunjukkan ambisi Tiongkok dalam menduduki sendiri Laut Timur ketika secara serempak menggelarkan banyak tindakan baik di lapangan, hukum maupun administrasi. Jelaslah, Tiongkok sedang melaksanakan satu strategi yang agresif yaitu menginvasi lahan, mengeluarkan tuntutan yang agresif dan tidak menaati hukum internasional. Pelanggaran Tiongkok terhadap hukum internasional tersebut sudah dan sedang mendapat kutukan kuat dari negara-negara yang bersangkutan dan komunitas internasional.