Panorama kongres  (Foto: vna)

Di setiap tahap perkembangan tanah air, terutama  pada periode pembaruan sejak tahun 1990 hingga saat ini, Partai Komunis Vietnam telah memberlakukan banyak instruksi dan resolusi untuk memastikan hak kebebasan berkepercayaan dan beragama yang layak dari rakyat. Di antaranya, yang paling awal ialah Resolusi Nomor 25/NQ/TW (tahun 2003) dari Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) tentang pekerjaan agama di situasi baru. Resolusi ini menunjukkan bahwa “tujuan rakyat makmur, tanah air kuat, masyarakat adil, demokratis, dan beradab adalah kesamaan untuk mengaitkan warga berbagai agama dengan usaha bersama tanah air. Semua warga tanpa membedakan kepercayaan dan agama memiliki hak dan kewajiban membangun dan membela tanah air”.

Sistem Kebijakan dan Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama

Selama 20 tahun ini, sudah ada sekitar 30 naskah hukum tentang kegiatan kepercayaan dan agama atau revisi atas beberapa ketentuan tentang hak kebebasan berkepercayaan dan beragama yang dikeluarkan.  Yaitu Peraturan Nomor 21/2004/PL-UBTVQH (tahun 2004) yang membimbing pelaksanaan beberapa pasal dari peraturan tentang kepercayaan dan agama, Instruksi Nomor 1940/CT-TTg (tahun 2008) tentang lokasi dan lahan yang terkait agama. Yang tipikal ialah Undang-Undang Dasar tahun 2013 dengan pasal 24 yang menentukan: “Semua orang berhak kebebasan berkepercayaan dan beragama atau tidak memeluk agama manapun. Semua agama setara atas hukum. Negara menghormati dan melindungi hak kebebasan berkepercayaan dan beragama. Tidak siapapun yang bisa melanggar hak kebebasan berkepercayaan dan beragama atau menyalahgunakan kepercayaan dan agama untuk melanggar hukum”. Selanjutnya, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, memberlakukan Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama (tahun 2016), Pemerintah Vietnam, memberlakukan Peraturan Nomor 1162/ND-CP (tahun 2017) yang menentukan secara terinci beberapa pasal dan langkah pelaksanaan Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama. Hingga tahun 2021, naskah Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam, menegaskan “memobilisasi dan menghimpun semua organisasi agama, pemuka agama dan umat agama untuk hidup secara manusiawi dan agamawi, berkontribusi aktif pada usaha membangun dan membela tanah air. Memastikan agar semua organisasi agama beraktivitas sesuai hukum, piagam dan pasal yang diakui negara”. Berbicara tentang kebijakan kebebasan berkepercayaan dan beragama dari Vietnam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, menekankan:

“Sebagai satu negara multi etnis dan multi agama dengan kepercayaan dan agama yang beragam, Vietnam selalu melaksanakan dengan konsekuen kebijakan menghormati dan menjamin hak kebebasan berkepercayaan, beragama, kebebasan tidak berkepercayaan dan beragama untuk warga, menjamin kesetaraan, tidak membedakan dan mendiskriminasi dengan alasan agama dan kepercayaan, melindungi kegiatan semua organisasi agama dengan instrumen hukum. Hal ini dicantumkan jelas dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama, semua naskah hukum yang terkait serta dijamin dan dihormati dalam praktik.”

Kegiatan Kepercayaan dan Agama Terjamin Dalam Praktik

Semua haluan dan kebijakan serta hukum tersebut telah turut menyelesaikan banyak masalah yang dituntut oleh pekerjaan kepercayaan dan agama dalam praktik, menciptakan koridor hukum yang stabil dan kondusif bagi kegiatan kepercayaan dan agama dari warga yang kian lebih baik. Faktanya, selama 20 tahun ini, jumlah pemuka agama, pengurus agama dan tempat ibadah dari berbagai agama meningkat secara signifikan. Hingga tahun lalu, Negara Vietnam telah mengakui 43 organisasi dari 16 agama dengan sekitar 27 juta umatnya, sekitar 53.000 pemuka agama, sekitar 135.000 pengurus agama, dan sekitar 29.000 tempat ibadah. Setiap tahun, di seluruh negeri diadakan sekitar 8.000 pesta kepercayaan dan agama dengan partisipasi puluhan ribu umatnya. Dalam tahap 2013-2023, badan-badan fungsioal telah menyediakan  ratusan hektare lahan untuk membangun tempat-tempat ibadah bagi agama. Hanya tahun lalu saja, pemerintahan berbagai tingkat telah memberikan surat izin pembangunan dan perbaikan untuk 152 tempat ibadah agama, memberikan pendaftaran kegiatan agama terkonsentrasi untuk 183 kelompok, membolehkan peluncuran 140 hasil cetakan dengan 684.000 buletin. Badan-badan fungsional telah menyetujui pengangkatan untuk 646 orang sebagai pemuka agama. Itulah bukti yang hidup tentang penjaminan hak kebebasan berkepercayaan dan beragama di Vietnam.

Semua haluan dan kebijakan yang tepat tentang kepercayaan dan agama di Vietnam telah turut membangun persatuan besar bangsa, menciptakan lingkungan bagi komunitas berbagai agama untuk selalu mendampingi bangsa, turut membangun tanah air yang kian berkembang. Pastor Tran Xuan Manh, Ketua Komite Persatuan Katolik Vietnam, mengatakan:

“Kami memobilisasi semua “yang tidak menganut agama atau menganut agama bersatu” untuk membangun dan membela tanah air, merasa bangga sebagai warga Vietnam, aktif menjaga keamanan tanah air, mengingat generasi muda dan umat agama untuk berpartisipasi dalam pekerjaan daerah seperti menyumbangkan lahan untuk membuat jalan atau berpartisipasi dalam dana penyuluhan belajar.”

Hak kebebasan berkepercayaan dan beragama semua etnis Vietnam telah dikonkretkan berdasarkan prinsip yang ditentukan undang-undang dan pandangan Partai Komunis, dan menjadi nyata dalam praktik untuk mencapai tujuan tertinggi yaitu mengembangkan hak berdaulat rakyat, memenuhi dan memecahkan kebutuhan kepercayaan dan agama yang layak dari warga, dan turut membangun satu negara Vietnam yang kian makmur, adil, demokratis dan beradab.