(VOVworld) - Dalam artikel yang berjudul: “Politik konsekwen dari Vietnam yalah membela dan mendorong hak manusia” yang dimuat di koran- koran besar  sehubungan dengan Hari Hak Manusia Dunia, Selasa  (10 Desember), Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh menegaskan bahwa hak manusia merupakan sentral, merupakan target dan sekaligus juga pendorong dalam proses perkembangan di Vietnam. Partisipasi Vietnam dalam Dewan Hak  Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan bekal yalah prestasi-prestasi menonjol di bidang hak manusia telah turut meningkatkan posisi Vietnam, meningkatkan hasil-guna aktivitas Dewan Hak Manusia PBB dan mekanisme- mekanisme yang lain dari PBB tentang hak asasi manusia. 

Deputi Perdana Menteri, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh menekankan bahwa nominasi Vietnam pada Dewan Hak Manusia PBB bertolak dari kebijakan konsekuen dari Partai dan Negara Vietnam yalah membela dan mendorong hak-hak manusia dan secara aktif memberikan bantuan pada kerjasama internasional di bidang ini. Terpilihnya Vietnam  pada Dewan Hak Manusia PBB dengan jumlah suara yang paling tinggi diantara total 14 negara  yang baru terpilih merupakan catatan  yang luas dan penilaian tinggi dari komunitas internasional terhadap prestasi-prestasi dalam usaha pembaruan yang komprehensif, kebijakan, upaya dan  prestasi positif yang dicapai di bidang hak manusia di Vietnam.

Hak manusia dijamin dalam kenyataan

Deputi Perdana Menteri, Menlu  Vietnam, Pham Binh Minh menegaskan bahwa manusia merupakan sentral,  merupakan target dan tenaga, sekaligus juga  pendorong dalam proses perkembangan dan usaha pembaruan komprehensif di Vietnam. Semua hak dan kebebasan fundamental dari rakyat Vietnam dilembagakan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan menjamin pelaksanaan-nya dengan banyak haluan, kebijakan dan mekanisme. Semua hak manusia tentang sipil, politik dimanifestasikan secara jelas dalam kehidupan sosial-politik yang bergelora  dari Tanah Air. Majelis Nasional telah memberlakukan, mengamandir banyak undang- undang, menciptakan dasar hukum yang mantap untuk menjamin hak manusia di semua bidang, memperkuat peranan memeriksa, mengawasi aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga Negara, khususnya melalui sesi-sesi interpelasi yang terbuka. Hak warga negara juga dilaksanakan secara lebih efektif lagi melalui reformasi-reformasi hukum dan administrasi. Suara rakyat tentang masalah-masalah Tanah Air dikembangkan melalui banyak undang-undang penting tentang pers, pengaduan, gugatan, status demokrasi di basis, organisasi-organisasi sosial-politik dan media komunikasi massa yang berkembang cepat dan beranekaragam.

Di Vietnam, semua perilaku yang diskriminatif dan pecah-belah bangsa dilarang. Semua bidang dalam kehidupan materiel dan spitual rakyat etnis minoritas terus-menerus menjadi baik. Kenyataan kehidupan beragama, berkepercayaan dari rakyat  sangat kaya raya dengan keberadaan semua agama utama di dunia. Hak- hak tentang ekonomi, sosial, kebudayaan, khususnya yang dimanifestasikan pada hak kepemilikan, kebebasan  berproduksi, berbisnis, jaring pengaman sosial, berkreasi dan menikmati hasil-hasil kebudayaan, kesetaraan gender, hak untuk kelompok-kelompok yang rentan, misalnya anak-anak, orang lanjut usia, penyandang cacad, tentang pendidikan, kesehatan rakyat terjamin semakin baik. Prestasi-prestasi itu  juga menciptakan  sumber daya dan persyaratan  nyata  untuk menikmati  hak- hak sipil dan politik. Komunitas internasional memberikan apresiasi istimewa dan menganggap Vietnam sebagai satu titik terang di banyak masalah dalam agenda Dewan Hak Manusia PBB, misalnya mengentas dari kelaparan dan kemiskinan, menjamin ketahanan pangan, meningkatkan indeks perkembangan manusia, menyelesaikan lebih awal banyak Target Perkembangan Milenium .

Berupaya keras  melakukan kerjasama internasional dan mendorong hak manusia

Vietnam sekarang merupakan anggota dari hampir semua konvensi internasional yang paling penting tentang hak manusia, diantaranya ada Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik; Konvensi tentang ekonomi, sosial, budaya; Konvensi tentang penghapusan semua bentuk ras diskriminasi; Konvensi tentang hak anak- anak; Konvensi tentang penghapusan semua bentuk perbedaan perlakuan  terhadap wanita. Vietnam juga baru saja menandatangani Konvensi Internasional tentang menentang penyiksaan dan sedang berupaya menyelesaikan semua ketentuan tentang prosedur untuk merafifikasi Konvensi Internasional tentang hak penyandang cacad pada 2014. Vietnam juga telah berpartisipasi pada 18 Konvensi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang hak pekerja. Selama 7 tahun ini, sejak Dewan Hak Manusia PBB dibentuk, dengan martabat sebagai peninjau, Vietnam telah proaktif memberikan pendapat atas banyak masalah di agenda  dan ikut menyusun banyak resolusi dan keputusan dari Dewan ini. Dalam skala regional, Vietnam telah memberikan sumbangan-sumbangan aktif dalam membentuk Komite Antar-Pemerintah ASEAN tentang hak manusia, Komite ASEAN tentang pembelaan dan pendorongan hak-hak dari kaum wanita dan anak-anak serta  Pernyataan Hak  Manusia ASEAN. Vietnam juga memperluat  kerjasama, dialog bilateral dengan banyak negara tentang hak manusia untuk berbagi informasi dan pengalaman guna menjamin lebih baik hak manusia di Vietnam dan negara-negara yang bersangkutan.

Berpartisipasi secara aktif pada urusan Dewan Hak Manusia PBB

Vietnam akan memperkuat kerjasama dengan mekanisme-mekanisme dan prosedur dari Dewan Hak Manusia, bersedia bersama dengan negara-negara anggota dan mitra internasional mengajukan gagasan, mendorong masalah-masalah baru demi kepentingan  bersama, meningkatkan hasil-guna aktivitas Dewan Hak Manusia dan mekanisme-mekanisme lain dari PBB tentang hak asasi manusia menurut arah mendorong dialog, tanpa konfrontasi dan politisasi, mengembangkan cara pendekatan yang seimbang, obyektif dan komprehensif tentang semua masalah yang diajukan. Deputi Perdana Menteri, Menlu Pham Binh Minh beranggapan bahwa pengalaman-pangalaman dari proses Pembaruan, pembelaan dan pendorongan hak manusia di Vietnam dan posisi Vietnam sebagai anggota Asosiasi Negara- Negara Asia Tenggara (ASEAN), Gerakan Nonblok, Komunitas Francophonie dan banyak organisasi internasional dan regional yang lain akan memberikan sumbangan yang signifikan untuk mendorong urusan Dewan  Hak Manusia PBB./.