(VOVworld) – Organisasi Wartawan Tanpa Batas (RSP) baru saja mengeluarkan apa yang dinamakan sebagai “laporan indeks kebebasan pers global tahun 2014”, diantaranya memasukkan Vietnam ke dalam daftar negara-negara yang menduduki posisi terakhir. Pada saat yang sama, Wakil senior Komite Proteksi Jurnalis (CPJ) di Asia Tenggara, Shawn Crispin juga mengeluarkan informasi bahwa Vietnam menahan banyak wartawan. Dengan menganggap diri punya hak untuk mengadili orang lain, semua organisasi dan perseorangan yang kurang beriktikat baik dengan Vietnam tersebut telah dan sedang menodai kenyataan kebebasan pers, melakukan intervensi pada urusan internal Vietnam.
Rakyat Vietnam bebas mendekati informasi
(Foto: baomoi.com) RSP berkantor di Perancis, didirikan pada tahun 1985 dengan pedoman membela kebebasan pers di dunia, menentang sensor dan menciptakan tekanan untuk membantu para wartawan yang sedang ditahan. Sementara itu, CPJ berkantor di Amerika Serikat, didirikan pada 1981 dengan pedoman awal ialah “mendorong kebebasan berbicara di seluruh dunia melalui aktivitas pembelaan hak pemberitaan dan kebebasan pers”. Saban tahun, RSP mengumumkan apa yang dinamakan sebagai “Indeks kebebasan pers” yang sebenarnya merupakan satu daftar pemeringkatan kebebasan pers di dunia. CPJ juga mengeluarkan pemaparan tentang situasi penindasan terhadap wartawan di dunia saban tahun. Hal yang patut dibicarakan ialah dua organisasi yang kurang beriktikat baik ini secara permanen mengeluarkan informasi-informasi fabrikasi yang memfitnah Vietnam kurang ada kebebasan pers demi intrik-intrik politik mereka sendiri.
Argumentasi-argumentasi pemutar-balikan yang tidak baru
Dalam laporan “Indeks kebebasan pers” tahun 2014, RSP sangat kurang realis ketika menilai bahwa Vietnam meningkatkan penindasan dan sensor informasi. Sedangkan CPJ secara gegabah berpendapat bahwa Vietnam sedang mempertahankan kebijakan sensor media yang paling ketat di Asia. CPJ terus memutar-balikkan Resolusi nomor 72 yang diberlakukan Peraturan Pemerintah Vietnam tentang pengelolaan, pemasokan dan penggunaan internet, serta menganggapnya sebagai peraturan yang melarang kebebasan berbicara, mengekang lingkungan blog dan jaringan internet. Ini merupakan argumentasi yang tidak baru, sudah berulang kali digunakan RSP dan CPJ dalam berbagai laporan dan pemaparan tentang kebebasan pers global setiap tahun. Semua tuduhan yang dikeluarkan RSP dan CPJ adalah sama sekali salah, tanpa memperdulikan citra dari praktek sosial-ekonomi Vietnam tentang kebebasan pers, demokrasi dan hak manusia.
Kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Vietnam merupakan kenyataan yang tak bisa diingkari
Menurut data dari badan fungsional, sampai Maret 2013, di Vietnam ada 812 kantor pemberitaan yang mencetak 1.084 hasil cetakan; kira-kira 17.000 wartawan yang mendapat kartu wartawan; ada satu kantor berita, 67 Stasiun Radio, televisi, 101 kanal televisi, 78 kanal siaran; 74 koran dan majalah elektronik, 336 jejaring sosial, 1.174 portal yang mendapat surat ijin untuk beraktivitas. Radio Suara Vietnam meliputi 99,5% wilayah Tanah Air, melalui satelit ke banyak negara di dunia. Sekarang kira-kira 90% keluarga Vietnam telah menggunakan gelombang Televisi Vietnam. Rakyat Vietnam melakukan kontak dengan 75 kanal televisi asing, diantaranya ada kanal-kanal yang terkenal seperti CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg, dll. 20 kantor pemberitaan internasional telah mengirim wartawan tetap di Vietnam, banyak koran, majalah yang dicetak dalam banyak bahasa asing telah diedarkan secara luas. Di bidang penerbitan, di Vietnam, ada 64 balai penerbitan dengan ratusan juta produk cetak setiap tahun. Dengan kira-kira 31,3 juta pengguna internet, menduduki 35,58% jumlah penduduk, Organisasi Persekutuan Tele-komunikasi Internasional (ITU) meletakkan Vietnam pada posisi ke-3 di Asia Tenggara, ke-8 di Asia tentang jumlah pengguna internet, dll. Perkembangan dari sistim media yang terdiri dari koran, siaran, televisi, internet, dan sebagainya tidak hanya membantu rakyat untuk memenuhi kebutuhan kultural, membuka dan memupuk pengetahuan saja, tapi juga merupakan forum dengan banyak bentuk yang kaya raya dan hidup-hidup bagi semua ormas, seluruh rakyat untuk memberikan suara yang sehat, memberikan sumbangan pendapat, bahkan memberikan sanggahan terhadap semua haluan dan kebijakan Negara serta Pemerintahan berbagai tingkat, meningkatkan demokrasi, membela dan mengembangkan semua nilai dari manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa di satu negara dimana hak manusia ditegaskan dan negara selalu menciptakan syarat yang kondusif untuk menjamin perkembangan hak manusia seperti di Vietnam, kebebasan pers dan kebebasan berbicara telah mencapai kemajuan-kemajuan yang tak bisa diingkari.
RSP dan CPJ harus menghormati hak-hak bangsa Vietnam
Di dunia dewasa ini, kebebasan berbicara dan kebebasan pers merupakan faktor-faktor yang amat penting bagi kestabilan dan perkembangan masing-masing negara, bersamaan itu merupakan manifestasi yang langsung dari pola berfikir dan kebijakan tentang hak manusia di negara tersebut. Deklarasi internasional tentang hak manusia, konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semuanya menegaskan hak-hak fundamental ini dan negara Vietanm telah selalu serius menaati semua komitmennya untuk menjamin hak manusia. Hal ini telah terbukti ketika Vietnam, dengan semua prestasi yang menonjol tentang hak manusia, telah menjadi anggota Dewan Hak Manusia PBB masa bakti 2014-2016 dan sekaligus membela secara sukses laporan negara sesuai dengan mekanisme UPR di depan sidang ke-2 Dewan Hak Manusia PBB. RSP dan CPJ tanpa memperdulikan semua prestasi ini, terus memfabrikasi bahwa Vietnam “tidak punya kebebasan berbicara dan kebebasan pers”, memfitnah Vietnam yang “melanggar kebebasan berbicara dan kebebasan pers” merupakan tindakan sabotase, mengintervensi urusan internal dan melanggar hak menetukan nasib sendiri dari bangsa Vietnam, seperti yang telah ditegaskan dalam Deklarasi internasional tentang hak manusia yaitu: “Semua bangsa punya hak self-determinasi”. Pada saat sekarang, Vietnam telah dan sedang menegaskan prestasinya dalam hal hak manusia untuk melakukan integrasi secara kuat pada komunitas internasional./.