Pada persidangan ke-5, MN Vietnam angkatan ke-15 baru-baru ini, ketika melakukan interpelasi terhadap Menteri, Kepala Komite Etnis, Hau A Lenh, para anggota MN menunjukkan kekurangannya lahan perumahan dan lahan produksi bagi warga etnis minoritas menjadi permasalahan yang belum ditangani secara tuntas. Menurut statistik, pada tahun 2019, terdapat lebih dari 24.000 rumah tangga warga etnis minoritas mempunyai kebutuhan akan tanah tempat tinggal dan lebih dari 43.000 rumah tangga mempunyai kebutuhan akan lahan produksi.

Menyelesaikan Permasalahan Lahan Perumahan dan Lahan Produksi bagi Warga Etnis Minoritas

Resolusi Nomor 18, Sidang Paripurna ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan ke-13 tentang "melanjutkan renovasi, penyempurnaan institusi dan kebijakan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan lahan, menciptakan daya guna dan hasil guna pengelolaan lahan, menciptakan motivasi untuk membawa Vietnam untuk menjadi negara maju yang berpenghasilan tinggi”, telah menetapkan tujuan untuk pada dasarnya menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan lahan perumahan dan lahan produksi untuk warga etnis minoritas pada umumnya. Agar resolusi tersebut benar-benar terwujud, Anggota Politbiro, Anggota Harian Sekretariat, KS PKV, Truong Thi Mai meminta semua kementerian, lembaga, dan ormas untuk memikirkan kehidupan material dan spiritual bagi rakyat, terutama memperhatikan permasalahan lahan perumahan dan lahan produksi warga etnis minoritas.

“Jika kawan-kawan tidak mempunyai kebijakan yang baik tentang pertanahan, maka warga akan terus menderita kerugian dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan lahan perumahan dan lahan produksi bagi warga. Saya menginginkan agar semua hal yang terkait dengan lahan perumahan dan lahan produksi warga etnis minoritas dalam UU Pertanahan (amandemen) harus diperhatikan. Kehidupan adalah intinya, ketika kehidupan baik, keamanan akan terjamin, dan pengentasan kemiskinan akan berkelanjutan.”

Mengkonkretkan Resolusi KS PKV, setelah 2 kali didiskusi di MN dan mengumpulkan pendapat rakyat, hingga kini RUU Pertanahan (amandemen) menetapkan dengan jelas kebijakan menjamin lahan untuk kegiatan bagi warga etnis minoritas dan kebijakan penyerahan lahan dan penyewaan lahan perumahan dan lahan produksi kepada warga etnis minoritas di daerah yang kondisi ekonomi dan sosialnya sulit. RUU tersebut menetapkan dengan jelas penyerahan tanah, penyewaan tanah untuk pertama kalinya dan terus menyerahkan dan menyewakan tanah kepada warga etnis minoritas yang tidak memiliki tanah, atau kekurangan lahan pertanian dibandingkan dengan kuota, setelah menyerahkan lahan, menyewakan lahan untuk pertama kalinya. RUU tersebut juga secara khusus menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang keras dalam kegiatan penyerahan lahan dan penyewaan lahan warga etnis minoritas.

Sesuai dengan Kondisi, Adat Istiadat dan Identitas Budaya Warga

RUU Pertanahan (amandemen) juga merevisi ketentuan tentang pelaksanaan hak guna tanah yang bersyarat. Dengan demikian, warga etnis minoritas berhak memberikan lahan kepada pewaris atau sanak keluarganya untuk terus menggunakan lahan produksi yang sudah diserahkan atau disewakan tetapi tidak dapat mentransfernya, dan sebagainya. RUU tersebut juga direvisi sesuai arah memiliki kebijakan tentang lahan perumahan dan lahan kegiatan warga etnis  minoritas yang sesuai dengan kondisi nyata, adat istiadat, dan identitas budaya di setiap daerah. Menyumbangkan pendapat untuk lebih menyempurnakan RUU tersebut, Ma Thi Thuy, Anggota MN Provinsi Tuyen Quang, mengusulkan menambah objek yang mendapat penjaminan lahan kegiatan rumah tangga “hampir miskin” di daerah pemukiman warga etnis minoritas ke dalam RUU tersebut.

“Kami ingin menambahkan objek rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin ke dalam RUU. Karena jumlah rumah tangga hampir miskin sangat banyak tetapi kesulitan yang mereka hadapi tidak berbeda. Konten kedua adalah menetapkan daerah-daerah dengan kesulitan khusus, daerah yang memiliki banyak rumah tangga miskin warga etnis minoritas, dan sebagainya.”

Menurut para angota MN, dengan jelas menetapkan kebijakan untuk menjamin lahan kegiatan warga etnis minoritas dan kebijakan penyerahan lahan serta penyewaan lahan perumahan dan lahan produksi kepada rumah tangga miskin warga etnis minoritas di daerah  dengan kondisi sosial ekonominya sulit  seperti ditetapkan dalam RUU Pertanahan (amandemen) kali ini akan menyelesaikan permasalahan kurangnya lahan perumahan dan lanhan produksi bagi warga etnis minoritas. Ketika Undang-undang ini mulai berlaku akan menjadi prasyarat untuk menjamin kehidupan warga etnis minoritas, untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di daerah pemukiman warga etnis minoritas minoritas di Vietnam.