Ilustrasi  (Foto: internet)

Terbanding dengan tahun 2017, pada tahun 2018  penggelaran E.Government mencapai kemajuan-kemajuan kuat dan dilaksanakan di banyak tingkat seperti unjuk muka Komite Nasional tentang E.Government yang dikepalai oleh Perdana Menteri, memperhebat pelaksanaan prosedur-prosedur administrasi di banyak bidang melalui internet di daeah-daerah dan lain-lain.

Gerak-gerik yang gigih

Komite Nasional tentang E.Government bertugas membuat strategi, kebijakan, menciptakan lingkungan hukum untuk mendorong pembangunan E.Government yang mengarah ke pemerintah digital, perekonomian digital dan masyarakat digital, menciptakan syarat yang kondusif bagi penggelaran Revolusi Industri 4.0. Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menekankan: “Viet Nam ingin memanifestasikan satu semangat dan satu tekad politik yang tinggi dan gigih untuk mengatasi problematik-problematik guna menuju ke pembangunan E.Government dengan sukses di Viet Nam, meningkatkan E.Government  untuk mengabdi rakyat, mengabdi usaha membangun dan membela Tanah Air sebaik-baiknya”.

Juga pada tahun 2018, pelaksanaan E.Government telah mengalami perubahan-perubahan sangat penting dan lebih sistematik. Viet Nam telah mempunyai sistem-sistem yang bersifat nasional seperti sistim beacukai, perpajakan, sistem pendaftaran badan usaha dan yang terkini ialah penggelaran sistim naskah elektronik di seluruh negeri yang dikonektivitaskan dengan semua provinsi dan kota serta 26 di antara 30 kementerian dan instansi. Terhitung dari bulan Mei lalu, Kantor Pemerintah mulai melaksanakan kantor tanpa surat-menyurat. Menurut itu, tanda tangan digital dan semua dokumen telah ditangani di lingkungan siber. Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Viet Nam, Mai Tien Dung menilai: “Selama ini, kita telah mencapai beberapa solusi tentang pembangunan E.Government, telah berhasil membangun sistim data nasional tentang pengelolaan badan usaha, tentang asuransi sosial dan memberikan jasa publik online tingkat 4, tingkat 3 seperti misalnya pendaftaran badan usaha, dan laporan tentang pajak”.

Hasil-guna

Sekarang, Viet Nam punya sangat banyak jasa publik online tingkat 3 dan tingkat 4 (semua transaksi dilaksanakan di jaringan siber, memberikan hasil secara online) telah beraktivitas secara stabil dan efektif. Banyak jasa publik online dari berbagai kementerian, instansi dan daeah digunakan oleh warga dan badan usaha dengan jumlah dokumen yang diterima dan dipecahkan sangat besar seperti Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Industri dan Perdagangan, Kementerian Transportasi dan Perhubungan dan Kota Ha Noi dan lain-lain. Hal ini memberikan kepentingan besar kepada warga dan badan usaha. Bapak Phan Thanh Son dari Grup FPT menilai: “Pada pokoknya lebih baik. Warga tidak langsung datang ke tempat pemecahan maka telah mengurangi biaya masyarakat, terutama pendaftaran bisnis telah banyak berkurang, waktu penyetoran pajak dan waktu pemecahan prosedur beacukai. Hal-hal ini menciptakan syarat untuk mengembangkan lingkungan bisnis”.

Dengan upaya-upaya dalam membangun E.Government, pada tahun 2018, Viet Nam telah dimasukkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB) ke dalam kelompok yang punya indeks Jasa publik online (Online Services Index-OSI) dan Indeks partisipasi dalam elektronik (E.Participation) di taraf tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2018, Viet Nam telah naik kr satu tingkat tentang E.Government terbanding dengan survei yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2016 (88/193 negara dan teritori). Di kalangan ASEAN, Viet Nam menduduki posisi ke-6 setelah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam.

Penggelaran E.Government merupakan keniscayaan. Upaya-upaya membangun E.Government pada tahun 2018 merupakan langkah-langkah yang perlu bagi Viet Nam untuk merealisasikan target yang berada dalam kelompok 4 negara pelopor di ASEAN tentang indeks pengembangan E.Government dari PBB.