(VOVWORLD) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS) baru saja mengumumkan Laporan Tahunan tentang Kebebasan Agama Internasional 2019, di antaranya ada informasi-informasi yang salah dan belum diecek tentang situasi Viet Nam. Hal ini telah menimbulkan kemarahan opini umum di dalam negeri. Para pemuka agama menegaskan bahwa semua agama di Viet Nam mendapat jaminan tentang kebebasan memilih kepercayaan dan sama derajat di muka hukum. Para pemeluk agama berkiblat ke nilai-nilai kejujuran, kebaikan, dan keindahan serta memberikan sumbangan-sumbangan dalam menjaga moral sosial, membangkitkan tradisi manusiawi, dan saling membantu dalam bermasyarakat.
Semua organisasi agama turut menekan wabah Covid-19 di seluruh negeri (Foto: thanhuytphcm.vn) |
Di masa Pandemi Covid-19, masyarakat Viet Nam dan semua agama dan kepercayaan sepenuh hati berkiblat ke Instruksi Perdana Menteri Pemerintah, dengan sukarela menghentikan semua aktivitas perayaan, ritual agama, dan kerumunan banyak orang untuk mencegah penularan wabah. Tidak hanya begitu saja, puluhan juta pemeluk agama di seluruh Viet Nam kompak bersama lembaga pemerintahan di berbagai tingkat, dan rakyat pun aktif memobilisasi sumbangan untuk mencegah dan memberantas wabah. Semua organisasi dan perseorangan dari agama Buddha, Katolik, Protestan dan sebagainya, telah memberikan sumbangan puluhan miliar VND dan berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari lainnya, serta materi kesehatan yang bernilai untuk berhasil menekan Pandemi Covid-19 di seluruh negeri.
Semua Agama Berkembang Secara Setara dan Bebas
Laporan Tahunan tentang Kebebasan Agama dari Amerika Serikat dengan tuduhan-tuduhan yang salah tentang penindasan terhadap agama di Viet Nam telah menimbulkan amarah dalam opini umum. Karena Viet Nam adalah negara multi-agama dan juga merupakan negara yang menjamin kesetaraan antaragama. Semua pemeluk agama dapat melakukan aktivitas secara bebas, sama derajat di muka hukum menurut Undang-Undang Dasar Republik Sosialis Viet Nam. Upadhaya Thich Bao Nghiem, Wakil Kepala Dewan Pengurus Besar merangkap Kepala Badan Pengamalan Agama dari Sangha Buddha Viet Nam mengungkapkan: "Hingga kini, semua agama di Viet Nam hidup dan berbaur di masyarakat. Terutama dalam kesempatan melawan wabah baru-baru ini, semua agama menyambut imbauan dari Partai Komunis dan Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan wabah serta pembangunan Tanah Air pasca wabah. Semua agama hidup secara bersahabat dengan semua agama yang lain dan rakyat, tidak ada yang disebut penindasan terhadap agama atau masalah-masalah yang muncul tentang agama di Viet Nam. Kepercayaan dan agama mendapat perlindungan dari Negara sesuai dengan hukum".
Dengan keanekaragaman dari negara multi-agama, setiap tahun di Viet Nam ada lebih dari 10.000 perayaan baik besar maupun kecil yang terkait dengan kepercayaan rakyat dan kepercayaan dari agama yang berbeda-beda. Semua perayaan ini tidak hanya menyerap partisipasi dari pemeluk agama, tetapi rakyat dan wisatawan juga. Setiap tahun, warga menanti-nantikan perayaan-perayaan seperti Perayaan Kuil Raja Hung, Natal, Waisak, Cholcham Thmay, Kate, dan banyak perayaan lainnya. Keanekaragaman dan skala besar dari semua perayaan agama menggambarkan kebebasan memeluk kepercayaan yang dilindungi secara maksimal agar semua agama benar-benar berbaur pada arus kebudayaan bangsa.
Hak Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama Terjamin dalam Kehidupan Nyata
Hak kebebasan berkepercayaan dan beragama bagi masyarakat Viet Nam ditentukan dalam semua Undang-Undang Dasar Viet Nam, khususnya Undang-Undang Dasar 2013. Hak ini sekali lagi ditegaskan dan dieja-wantahkan dalam Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama 2016. Di antaranya menentukan secara jelas bahwa semua orang punya hak kebebasan berkepercayaan dan beragama, menganut atau tidak menganut satu agama pun. Semua warga negara punya hak menunjukkan kepercayaan dan kepercayaan agama, mengamalkan kepercayaan dan agama. Kenyataan pelaksanaan Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama menandai satu langkah perkembangan baru dalam melindungi hak kebebasan berkepercayaan dan beragama bagi semua warga negara. Tran Thi Dung, Wakil Kepala Komisi Perundang-Undangan Majelis Nasional Viet Nam mengatakan: "Sekarang ini, proses pengawasan dari badan-badan Majelis Nasional dan para anggota Majelis Nasional tidak menemukan kesalahan terhadap ketentuan undang-undang. Bahkan hingga kini, ada banyak kelompok agama yang melakukan aktivitas, sebelumnya telah melaksanakan pendaftaran aktivitas agama. Di beberapa daerah pegunungan dulu tidak ada agama apa pun, tetapi dalam proses perkembangan sosial ada masalah warga berkumpul untuk mengamalkan agamanya. Di atas dasar itu, pemerintahan berbagai daerah telah membimbing mereka mendaftarkan aktivitas sesuai dengan undang-undang Viet Nam dan mereka telah mendaftarkan aktivitas sehingga tidak terjadi masalah apa pun".
Selaku anggota Majelis Nasional Viet Nam untuk 2 masa bakti, Le Thanh Van mengatakan tidak mendapat pertentangan apa pun dari warga tentang hak kebebasan berkepercayaan dan beragama serta penindasan terhadap kepercayaan dan agama. "Tentang masalah agama, jangan memaksakan dan menilai negara ini dengan standar negara lain. Di Viet Nam, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai semua undang-undang yang lain melindungi hak kebebasan berkepercayaan dan menghormati semua hak menganut agama bagi warga. Dalam kenyataannya, semua orang melihat bahwa undang-undang melindungi hak melakukan aktivitas agama bagi warga. Tidak ada yang mengeluh tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan dari piagam-piagam yang diratifikasi Viet Nam".
Bersamaan dengan setiap tahap sejarah, agama-agama semakin berkaitan dan berjalan bersama dengan bangsa, telah dan sedang terus memberikan sumbangan positif terhadap usaha membangun dan membela Tanah Air. Doktrin semua agama juga menyebarkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, mengharmoniskan agama dan kehidupan, berkiblat ke nilai-nilai kejujuran, kebaikan dan keindahan, turut menjaga moral sosial, kemanusiaan, dan saling membantu dalam masyarakat. Mengajukan penilaian-penilaian yang salah tentang kebebasan berkepercayaan dan beragama di Viet Nam hanyalah tindakan yang kurang beriktikad baik, memecah-belah persatuan bangsa, mengintervensi urusan internal Viet Nam, dan bertentangan dengan nilai-nilai persatuan, dan kerjasama antara negara-negara dan bangsa.