Ilustrasi  (Foto: AP)

Keputusan Presiden Donald Trump dikeluarkan hanya beberapa hari setelah rombongan Senator AS mengakhiri kunjungan  dari 19-21 Februari di Kuba untuk mencari tahu tentang kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam politik hubungan luar negeri AS terhadap Kuba.

Menurut keputusan ini, kapal-kapal yang termasuk pada wewenang AS kalau masuk wilayah laut Kuba tanpa izin akan melanggar hukum AS dan “bertentangan dengan politik Tanah Air”. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih ini juga langsung mengungkapkan langkah-langkah serupa yang telah diberlakukan pada tahun-tahun 1996, 2004 dan 2016.

Politik yang kurang beriktikat baik

Dengan pemberlakuan keputusan baru ini, jelaslah bahwa taraf ketegangan dalam hubungan AS-Kuba tidak pernah turun suhu. Hubungan antara AS dengan Kuba telah menjadi buruk setelah Washington dengan terbuka mengumumkan daftar yang diperluas tentang para pejabat Kuba yang dilarang melakukan transaksi dan masuk AS, hanya sepekan setelah kemenangan yang dicapai oleh Kuba dalam pemungutan suara menentang kebijakan embargo AS di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (November 2017) dengan 191 suara pro di antara total 193 suara. Selanjutnya, Washingtong memperketat kembali politik pengepungan dan embargo dengan tuduhan Pemerintah Kuba harus memikul tanggung-jawab tentang apa yang dinamakan sebagai “serangan-serangan infrasonik” terhadap para diplomat AS di Kuba, hal yang dibantah tegas oleh Kuba. Sebelumnya, AS juga memutuskan menarik lebih dari separo personil diplomatnya di Kuba pulang ke Tanah Air, mengusir 15 diplomat Kuba dan menghentikan aktivitas kekonsuleran di Kuba dengan tuduhan-tuduhan serupa tentang serangan-serangan infrasonik. Itu belum berbicara tentang nota kesepamanan Keamanan Nasional tentang memperkuat kebijakan AS terhadap Kuba yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 16 Januari 2017 di Miami, memperketat ketentuan tentang mobilitas, melarang warga negara AS melakukan usaha dengan badan usaha milik negara yang berhubungan dengan tentara dan pasukan keamanan Kuba, menghentikan semua aktivitas temu pergaulan rakyat dan hanya mengizinkan dilakukannya kunjungan-kunjungan kekeluargaan.

Jelaslah bahwa serentetan kebijakan yang diterapkan oleh AS terhadap Kuba selama ini menunjukkan kurangnya iktikat baik yang dilakukan oleh pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump terhadap negara di kawasan Karibea ini, merupakan “langkah mundur” dari pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump dalam hubungan bilateral.

Prospek yang suram

Pada saat ketegangan sedang mengalami eskalasi dalam hubungan AS-Kuba, satu rombongan Senator AS yang dikepalai oleh Senator Partai Demokrat, Patrick Leahy telah tiba di Kuba pada tanggal 19 Februari. Opini umum berharap agar kunjungan tiga hari yang dilakukan oleh rombongan Senator AS ini akan memberikan indikasi positif terhadap hubungan bilateral yang memang sudah mengalami banyak prahara. Dalam kunjungan ini, banyak isi telah dibahas seperti kerjasama bilateral tentang keamanan maritim, pencarian dan pertolongan korban, perjuangan memberantas narkotika, perdagangan manusia dan imigrasi. Selain itu, isi yang bersangkutan dengan tuduhan “serangan infrasonik” dan kesehatan para personil Kedutaan Besar AS di Kuba juga diungkapkan. Akan tetapi, apa hasil kongkrit kunjungan ini dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan bilateral tidak diungkapkan secara luas oleh media sosial seperti yang diharapkan oleh opini umum. Bahkan jumpa pers tentang akhirnya kunjungan seperti yang direncanakan oleh rombongan Senator AS sebelum pulang ke Washington juga tidak disinggung-singgung. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kunjungan ini tidak seberapa menggembirakan dan prospek tentang perbaikan hubungan antara dua negara cukup suram.

Hubungan AS-Kuba pernah menjadi hangat kembali pada tahap akhir masa bakti Presiden AS, Barack Obama. Akan tetapi, pelaksanakan satu politik yang lebih keras terhadap Kuba yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump telah menjungker-balikkan situasi, membuat hubungan  yang mengalami pasang surut antara AS dan Kuba menjumpai lagi banyak “prahara”.