Memecahkan prosedur bagi warga di Distrik Hai Ba Trung, Kota Ha Noi (Ilustrasi) (Foto: Thanh Nguyen)

Pandangan dan pemahaman Patrai Komunis Vietnam tentang hak berdaulat  rakyat, kekuasaan Negara dari  rakyat, peranan subyek  dari rakyat kian ditambahkan, disempurnakan dan dikembangkan dalam proses melaksanakan haluan membangun negara hukum sosialis di Vietnam. Menurut itu,  beberapa Kongres Nasional Partai Komunis (PKV) juga menegaskan tugas membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis Vietnam  untuk menjamin : “Mengembangkan hak berdaulat rakyat”, menjamin prinsip semua kekuasaan Negara adalah  milik rakyat. Kongres-Kongres Nasional PKV kian lebih menjelaskan pemahaman tentang negara hukum sosialis dalam hubungan antara negara dengan warga negara, menaruh perhatikan pada masalah pengontrolan kekuasaan negara, di antaranya mengawasi kekuasaan Negara dari rakyat. Khususnya, Kongres Nasional X dan XI PKV telah memperdalam lebih lanjut pemahaman  dalam membangun negara hukum sosialis. Kongres Nasional XII PKV konsekuen dengan pandangan membangun negara hukum sosialis  dari rakyat, oleh rakyat dan  demi rakyat  pada periode baru dengan satu pemahaman yang lebih tinggi yaitu Negara harus memahami semua prinsip hukum dalam penyelenggaraan dan kegiatan, di antaranya prinsip hukum pertama yaitu semua kekuasaan dari  rakyat. Pada Kongres Nasional XIII, PKV mengarahkan bahwa membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis secara jernih, kuat, ramping, beraktivitas secara berhasil-guna dan berdaya-guna demi rakyat dan perkembangan tanah air pada tahap 2021-2030. Tentang hal ini, Presiden Nguyen Xuan Phuc dalam sidang dengan badan-badan fungsional tentang Proyek pembangunan negara hukum sosialis Vietnam baru-baru ini menunjukkan:

“Naskah Kongres XIII PKV menegaskan: “Membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis dari  rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat yang dipimpin Partai Komunis merupakan tugas titik berat dari pembaruan sistem politik”. Sekali lagi menegaskan haluan yang sepenuhnya  tepat dan sesuai dengan kecenderungan zaman, tuntutan nyata dan sesuai dengan target membangun tanah air yang kaya makmur, memberikan kehidupan cukup sandang cukup pangan dan berbahagia bagi rakyat yang ditetapkan dan secara tekun dilaksanakan PKV dalam proses revolusi Vietnam”.

Presiden Nguyen Xuan Phuc (Foto: qdnd.vn)

Seiring dengan berbagai pandangan dan pemahaman baru tentang hak berdaulat  rakyat dalam garis politik membangun negara hukum sosialis dari Partai, penyelengaraan dalam kenyataan juga kian diperbarui dan diperkuat. Menurut itu, Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013 telah menginstitusikan pandangan-pandangan Partai dalam  menjunjung tinggi hak berdaulat rakyat untuk  membangun negara hukum sosialis   yang sunguh-sungguh milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, mencatat “Rakyat Vietnam membangun, melaksanakan dan membela UUD ini”. UUD tahun 2013 juga menegaskan bahwa rakyat melaksanakan kekuasaan negara dengan cara demokrasi perwakilan melalui berbagai badan perwakilan rakyat dan badan-badan negara yang lain, menentukan secara lengkap dan lebih jelas dengan prinsip institusi: “Di Negara Republik Sosialis Vietnam, semua hak asasi manusia, hak warga negara tentang politik, sipil, ekonomi, sosial-budaya diakui, dihormati, dibela dan dijamin sesuai dengan UUD dan perundang-undangan”. Presiden Nguyen Xuan Phuc menunjukkan:

“Masalah kunci yang menentukan kegagalan atau kesuksesan Negara hukum justru  adalah taraf partisipasi dan suara rakyat dalam semua segi kehidupan tanah air, dan  mesin aparat Negara. Maka bisa dikatakan bahwa terobosan yang paling kunci dalam membangun negara hukum sosial justru ialah membebaskan sumber daya manusia, mengembangkan secara paling baik sumber daya ini akan menciptakan prasyarat dan fondasi dalam membebaskan sesua sumber untuk menciptakan kekuatan induk agar membawa tanah air dan bangsa menuju ke Visi 2045 tentang sebuah Vietnam yang mandiri dan makmur”.

UUD Vietnam tahun 2013 tidak hanya menegaskan posisi dan peranan kepemimpinan saja melainkan juga menekankan tanggung jawab Partai ialah “mengabdi rakyat, diawasi rakyat, bertanggung jawab di depan rakyat tentang semua keputusannya”. Banyak hak  asasi manusia dan hak warga negara yang baru telah dicatat UUD. Mekanisme rakyat mengontrol kekuasaan politik dari Partai yang berkuasa dan kekuasaan negara belum diselesaikan dan dioperasikan secara berhasil-guna. Melakukan pengawasan dan memberikan kritik sosial dari Front Tanah Air berbagai tingkat belum dihormati secara tepat dan belum  ada cukup ketentuan hukum untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna mengontrol kekuasaan negara.

Pada waktu mendatang, targetnya terus mengembangkan hak berdaulat dari rakyat di Vietnam berdasarkan  dalam meningkatkan pemahaman, menginstitusikan secara lengkap dan menyelenggarakan pelaksanaan dengan lebih gigih hak berdaulat  rakyat dan peranan wujud rakyat dalam proses membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis di Vietnam.