Duta Besar Duong Chi Dung, Kepala Perutusan Tetap Vietnam di samping PBB, WTO dan berbagai organisasi internasional yang lain di Jenewa, pada Persidangan ke-40 Dewan HAM PBB, 26/2/2019, di Jenewa, Swiss (Foto: VNA)

Mekanisme Peninjauan Periodik Universal (UPR) merupakan mekanisme yang dibentuk Dewan HAM PBB pada tahun 2008. Ini merupakan mekanisme terbuka untuk meninjau secara periodik situasi di semua negara anggota PBB dalam melindungi dan mendorong HAM. Menurut mekanisme UPR, Laporan Nasional dibacakan di depan Dewan HAM PBB.

Prestasi-prestasi yang mengesankan

Pada persidangan Dewan HAM PBB baru-baru ini, wakil Vietnam berfokus memperjelas pelaksanaan sebanyak 175 rekomendasi tentang Vietnam dari tahap II tahun 2014 sampai sekarang, menegaskan kebijakan konsekuen tentang usaha memperkuat perlindungan dan pendorongan HAM, bersamaan itu mengupdate informasi tentang situasi melindungi dan mendorong HAM di Vietnam. Laporan UPR tahap III dari Vietnam menekankan upaya-upaya yang dilakukan Negara Vietnam dalam membangun Negara hukum, melakukan reformasi hukum; prestasi-prestasi tentang penjaminan hak-hak sipil, sosial-ekonomi dan kebudayaan. Di bidang hak ekonomi, Laporan tahun ini berfokus memperjelas prestasi dalam pekerjaan mengentas dari kelaparan dan kemiskinan serta menjamin jaring pengaman sosial. Di bidang hak sipil dan politik, Laporan ini menunjukan dengan jelas bahwa Vietnam selalu menghormati kebebasan berbicara, kebebasan pers dan hak mendekati informasi, terutama informasi di internet dan jaringan elektronik; kehidupan berkepercayaan dan beragama mendapat perlindungan dan bantuan Negara Vietnam. Vietnam juga menegaskan sudah menyelesaikan sebelum batas waktu banyak Target Perkembangan Milenium (MDG) dari PBB dan sedang mencapai hasil permulaan yang menggembirakan  dalam menjalankan Target-target perkembangan yang berkesinambungan (SDG). Menurut itu, pendapatan rata-rata per kapita Vietnam meningkat terus-menerus, di antaranya pendapatan kepala keluarga miskin meningkat 15-20%, persentase orang miskin multi-dimensi turun dari 9,88% pada tahun 2015 menjadi hanya tinggal 7,69% pada tahun 2017.

Tipikal yang konkret tentang usaha memikirkan dan mengembangkan manusia

Usaha Vietnam dalam menjamin hak-hak sipil dan politik yang pertama-tama dimanifestasikan dalam hak memilih dan dipilih. Sekarang di Majelis Nasional (MN) Vietnam ada 86 legislator yang adalah warga etnis minoritas, 133 legislator perempuan dan 21 legislator bukan anggota Partai Komunis. Vietnam untuk pertama kalinya mempunyai Ketua MN yang adalah perempuan. Aktivitas MN selama ini menunjukkan secara jelas sifat demokratik, terus-terang dan inovatif dengan perspektif melaksanakan secara lebih baik mekanisme “mengontrol” kekuasaan. Kebebasan berkepercayaan dan beragama serta hak dari etnis-etnis minoritas semakin dijamin secara lebih baik. Yang tipikal ialah Undang-Undang mengenai Kepercayaan dan Keagamaan yang mulai menjadi efektif pada tahun 2018 telah memperluas obyek yang mendapat perlindungan tentang kebebasan berkepercayaan dan beragama ke setiap warga negara dan warga asing di Vietnam. Penjaminan kebebasan berbicara dan kebebasan pers juga mendapat perhatian khusus dari Partai Komunis dan Negara Vietnam. Sekarang, di Vietnam ada sejumlah besar kantor-kantor pemberitaan, meliputi 858 koran cetak, 105 koran elektronik dan 207 portal berita terpadu. Undang-Undang mengenai Keamanan Siber yang mulai  menjadi efektif pada tahun 2019 telah menjamin lingkungan keamanan di internet dan medsos untuk kantor-kantor Negara, badan usaha dan warga. Sekarang ini, di Vietnam ada total 35 juta pengguna Facebook, di antaranya ada 21 juta orang yang  setiap hari mengakses Facebook melalui gadget mobil. Menurut penilaian dari banyak organisasi internasional, laju perkembangan internet Vietnam paling cepat di kawasan dan Vietnam merupakan negara yang punya jumlah pengguna medsos yang besarnya nomor 3 di kawasan Asia Tenggara.

Ketika bicara tentang prestasi tentang penjaminan HAM, tidak bisa tidak bicara tentang upaya-upaya keras yang dilakukan Negara Vietnam dalam merawat dan menjamin hak kelompok-kelompok masyarakat rentan, yang meliputi para perempuan, anak-anak dan difabel. Perlu diingat bahwa Vietnam merupakan negara pertama di kawasan dan kedua di dunia yang ikut menandatangani “Konvensi internasional tentang Hak Anak-Anak” pada tahun 1989. Tentang hak perempuan, dari tahun 2010 sampai sekarang, MN Vietnam telah memberlakukan 40 Undang-Undang, di antarnaya hak perempuan diselipkan secara lengkap dalam sistem perundang-undangan nasional. Di bidang tenaga kerja dan lapangan kerja, sekarang jumlah ketenaga-kerjaan perempuan tetap berada di tingkat tinggi dan mencapai 48,3% di antara total tenaga kerja di seluruh negeri, persentase partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan badan usaha mencapai 24,9%.

Sampai sekarang, Vietnam sudah dua kali dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi anggota Dewan HAM (masa bakti 2008 – 2009 dan masa bakti 2014-2016). Sekarang, Vietnam sedang menjadi anggota Dewan Sosial-Ekonomi PBB (masa bakti 2015-2019) dan Dewan Eksekutif UNESCO (masa bakti 2017-2021). Pada persidangan ke-73 Majelis Umum PBB yang berlangsung pada 7/6/2019, Vietnam sudah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB masa bakti 2020-2021. Dengan usaha menghormati dan menjamin HAM dalam kenyataan, bersama dengan lingkungan alam yang indah, rezim politik yang berbudaya, kebudayaan yang khas, situasi sosial yang stabil, manusia akrab dan terbuka, prestise Vietnam semakin meningkat di gelanggang internasional.