(VOVworld) – Dalam artikel yang dimuat secara khidmat pada koran-koran Vietnam terbitan hari ini, Ketua Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Sinh Hung, Ketua Komite Amandemen Undang-Undang Dasar menegaskan makna dan arti penting istimewa dari Undang-Undang Dasar (amandemen). Ketua Nguyen Sinh Hung mengungkapkan aspek-aspek menonjol dari Undang-Undang Dasar (amandemen) yaitu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, hak manusia, membangun mekanisme kontrol terhadap kekuasaan Negara. 

          

Kedaulatan rakyat merupakan pandangan dasar yang menjelujuri seluruh isi Undang-Undang Dasar.

        Pertama-tama, Undang-Undang Dasar (amandemen) telah melembagakan secara lebih lengkap dan lebih mendalam pandangan Partai Komunis dan Negara Vietnam, yaitu menjunjung tinggi hak kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sosisialis dan menjamin semua kekuasaan Negara ialah milik rakyat. Ini merupakan pandangan dasar yang menjelujuri seluruh isi Undang-Undang Dasar (amandemen), menunjukkkan secara jelas akan asal-usul, watak, tujuan dan kekuatan dari kekuasaan Negara berada di tangan rakyat, menjadi milik rakyat, rakyat merupakan subyek tertinggi dari kekuasaan Negara. Menurut itu, Undang-Undang Dasar (amandemen) menegaskan secara kuat “Negara Republik Sosialis Vietnam adalah negara kedaulatan rakyat, semua kekuasaan Negara berada di tangan rakyat”. Pada bagian Mukadimah telah dengan khidmat menyatakan bahwa rakyat Vietnam adalah subyek yang  “membangun, melaksanakan dan membela Undang-Undang Dasar ini”  sampai menyempurnakan bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan oleh rakyat, tidak hanya dengan demokrasi perwakilan  melalui Majelis Nasional dan Dewan Rakyat seperti sebelumnya, tapi juga dengan bentuk-bentuk demokrasi langsung, dengan  hak memberikan suara ketika Negara mengadakan referendum, diantaranya ada referendum terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar terus menegaskan peranan memimpin dari Partai Komunis Vietnam terhadap Negara dan masyarakat. Peranan itu dilimpahkan oleh sejarah, mendapat pengakuan dari rakyat dan diterima oleh Undang-Undang Dasar. Bersamaan itu, Undang-Undang Dasar juga memperjelas dan memperdalam lebih lanjut lagi watak pelopor, watak kerakyatan dari Partai dan menambahkan satu tuntutan yang sangat penting dari rakyat yaitu “Partai berkaitan erat dengan rakyat, mengabdi rakyat, mendapat pengawasan dari rakyat, ber tanggung-jawab terhadap rakyat tentang semua keputusannya”.

Menjunjung tinggi hak manusia.

      Hak manusia, hak dan kewajiban azasi warga negara dijunjung tinggi, ditingkatkan ke posisi khidmat papan atas dalam Undang-Undang Dasar (Babab II). Menurut Ketua Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Sinh Hung, hal itu disamping mewariskan Undang-Undang Dasar tahun 1946 yang disusun oleh Presiden Ho Chi Minh-Kepala Badan Penyusun juga memanifestasikan pemahaman yang lebih lengkap dan lebih mendalam dalam melembagakan pandangan Partai Komunis dan Negara tentang masalah menjunjung tinggi faktor manusia, menganggap manusia sebagai subyek, sumber daya pokok dan adalah tujuan dari perkembangan. Undang-Undang Dasar juga menegaskan prinsip negara yaitu “mengakui, menghormati, membela dan menjamin semua hak manusia, hak warga negara dalam hal politik, sipil, ekonomi, kebudayaan dan sosial”, “Hak manusia dan hak warga negara hanya bisa dibatasi menurut ketentuan undang-undang dalam keadaan yang perlu dengan alasan pertahanan, keamanan nasional, ketertiban, keselamatan sosial, moral sosial dan kesehatan komunitas”. Ini merupakan prinsip-prinsip pokok untuk menjunjung tinggi tanggung-jawab negara dalam hubungan dengan hak manusia dan hak warga negara. Bersamaan itu juga merupakan dasar hukum tertinggi bagi semua orang dan warga untuk membela dan melaksanakan hak manusia dan hak warga negaranya.

Membangun mekanisme kontrol terhadap kekuasaan Negara

    Untuk terus membangun dan menyenyempurnakan negara hukum sosialis di Vietnam, Undang-Undang Dasar (amandemen) menegaskan bahwa Negara Vietnam adalah negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, bersamaan itu, ditambah lagi dengan satu prinsip baru tentang organisasi kekuasaan Negara. Yaitu, kekuasaan Negara adalah tunggal tidak hanya ada pembagian tugas ditugasi dan koordinasi, tapi juga ada pengawasan dalam pelaksanaan semua hak legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ini merupakan satu prinsip baru yang ditambahkan dalam Program Politik Partai dan dikonstitusikan oleh Undang-Undang Dasar (amandemen) kali ini.

     Pelembagaan Dewan Pemilihan Negara dan Badan Auditing Negara untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Dasar sebagai lembaga-lembaga  konstitusional yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan ditentukan dalam satu bab sendiri merupakan kecenderungan konstitusional dan hukum modern. Menurut Ketua Nguyen Sinh Hung, lahirnya dua institusi ini dalam Undang-Undang Dasar merupakan kelanjutan mengembangkan demokrasi, melaksanakan prinsip semua kekuasaan Negara berada di tangan rakyat, menciptakan syarat dan mekanisme bagi rakyat untuk melaksanakan secara lengkap hak kedaulatannya dalam pemilihan dan pengawasan terhadap kekuasaan Negara.

      Ketua Nguyen Sinh Hung juga mengungkapkan tugas membela Ibu Pertiwi, garis politik hubungan luar negeri yang konsekven dari Negara Vietnam, pembaruan pola organisasi pemerintahan daerah untuk memenuhi tuntutan perkembangan Tanah Air pada periode baru.

    Akhirnya, Ketua Nguyen Sinh Hung percaya bahwa Undang-Undang Dasar (amandemen) merupakan penjaminan politik dan hukum yang mantap bagi seluruh Partai, seluruh rakyat dan seluruh tentara untuk berpadu tenaga maju dalam periode baru- periode memperkuat usaha pembaruan Tanah Air secara komprehensif./.