(VOVWORLD) - Kebebasan bermukim adalah salah satu hak dasar warga yang telah dicantumkan dalam berbagai Undang-Undang Dasar Negara Viet Nam dan dikonkretkan dalam naskah-naskah ketentuan undang-undang tentang pemukiman yang konkret seperti kondisi, prosedur pendaftaran pemukiman dan sebagainya. Undang-Undang Pemukiman (amandemen) yang disahkan Majelis Nasional pada 13 November 2020 dan berlaku pada 1 Juli 2021 benar-benar menciptakan perubahan besar dalam meningkatkan syarat yang kondusif, menyederhanakan prosedur administrasi bagi warga, khususnya melakukan pendekatan yang sesuai dengan proses transformasi digital, reformasi prosedur administrasi, dan menjamin dengan lebih baik hak kebebasan bermukim, salah satu hak dasar warga.
 MN Mengesahkan Undang-Undang Pemukiman 2020 (Foto: VNA) |
Bersama dengan hak-hak seperti pemilihan, pencalonan, hak tak terganggu gugat tentang tempat tinggal, kehidupan pribadi, rahasia pribadi, rahasia surat, hak bebebasan berbicara, kebebasan pers dan sebagainya, maka hak kebebasan bermukim ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 2013 sebagai hak asasi manusia, hak warga negara yang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh Negara Viet Nam. Pengelolaan pemukiman yang dijalankan negara terkait langsung hak kebebasan bermumi bagi warga, maka soal mengkonkretkan ketentuan Undang-Undang Dasar 2013 tentang hak kebebasan bermukim bagi warga dan pengelolaan pemukiman diselenggarakan sesuai ketentuan yang terbuka, transparan, penyederhanaan prosedur, pengurangan waktu, biaya, penghapusan semua prosedur administrasi yang kisruh, menimbulkan kerepotan bagi warga dalam pelaksanaan hak kebebasan bermukim.
Melaksanakan kebijakan memodernisasi dan menyederhanakan prosedur administrasi yang terkait pengelolaan penduduk, bersamaan itu menjamin dengan lebih baik keterbukaan, ketransparanan, mengondisikan warga dalam melaksanakan hak bebebasan bermukim, menjamin kesinkronan dan kestuan dalam sistem perundang-undangan, memenuhi tuntutan pengelolaan administrasi tentang ketertiban sosial, menyempurnakan sistem perundang-undangan tentang pemukiman yang sesuai kebijakan reformasi administrasi, proses integrasi, perluasan hubungan dan kerja sama internasional dalam kondisi meningkatkan industrialisasi dan modernisasi tanah air serta kecenderungan integrasi internasional saat ini, bersamaan itu memperkuat penjaminan lebih lanjut hak kebebasan bermukim bagi warga, meningkatkan lebih lanjut efektivitas pengelolaan negara tentang keamanan dan ketertiban dalam situasi baru, melaksanakan penyederhanaan prosedur administrasi yang terkait pendaftaran pemukiman warga, maka Undang-Undang Pemukiman 2020 disunsun dan resmi diesahkan oleh Majelis Nasional pada 13 November 2020. Undang-Undang ini resmi berlaku pada 1 Juli 2021 dengan banyak ketentuan yang menunjukkan penjaminan lebih baik hak kebebasan bermukim bagi warga dengan banyak isi baru.
Menurut itu, Undang-Undang Pemukiman 2020 menghapuskan bentuk pengelolaan penduduk dengan Kartu Keluarga, Kartu Pendaftaran Penduduk Sementara dan diganti dengan bentuk pengelolaan sesuai identifikasi pribadi yang diupdate di Basis data nasional tentang penduduk, basis data tentang pemukiman. Undang-Undang Pemukiman 2020 mengganti pengelolaan pemukiman (tinggal tetap dan tinggal sementara) secara manual dan kartu dengan metode pengelolaan yang modern dengan teknologi informasi. Konkretnya yakni pengelolaan dengan penggunaan kode identifikasi pribadi untuk diakses, diupdate dan disesuaikan berdasarkan Basis data nasional tentang penduduk di jaringan internet. Informasi tentang tempat tinggal, tempat tinggal sementara setiap warga adalah informasi-informasi data digital yang diupdate dan disesuaikan berdasarkan Basis data nasional tentang penduduk dan Basis data nasional tentang pemukiman.
Bersamaan itu, proses dan prosedur pendaftaran pemukiman warga sesuai ketentuan Undang-Undang Pemukiman 2020 juga diselenggarakan menurut arah menyederhanakan prosedur administrasi. Konkretnya, menurut Ayat 3, Pasal 23, Undang-Undang Pemukiman 2020 “dalam waktu 7 hari sejak menerima dokumen yang lengkap dan sah, badan pendaftaran pemukiman bertanggung-jawab melakukan verifikasi dan mengupdate informasi tentang tempat tinggal baru pendaftar ke dalam Basis data tentang pemukiman dan memberikan pengumuman secara tertulis kepada pendaftar yang telah mengupdate informasi tentang pendaftaran pemukiman”. Undang-Undang Pemukiman 2020 juga tidak ada lagi ketentuan tentang kondisi sendiri ketika mendaftarkan pemukiman tetap di kota di bawah pusat. Sebagai penggantinya, kondisi-kondisi untuk dapat mendaftarkan pemukiman tetap akan diterapkan secara umum dan tunggal di seluruh negeri sesuai ketentuan Pasal 21, Undang-Undang Pemukiman 2020 sehingga menciptakan keadilan dalam pengelolaan pemukiman bagi semua warga, melaksanakan dengan lebih baik penjaminan hak kebebasan bermukim bagi warga. Lebih-lebih lagi, warga dapat mendaftarkan pemukiman tetap di tempat tinggal sah yang disewa, dipinjam dan ditumpang. Hal ini menjamin dengan lebih baik hak kebebasan bermukim bagi warga ketika mereka mendaftarkan pemukiman di tempat yang sah tetapi tidak dimilikinya. Hal ini juga menunjukkan kemajuan baru dalam menjamin hak-hak kebebasan bermukim bagi warga yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 2013.
Pada umumnya, Undang-Undang Pemukiman 2020 telah memanifestasikan kebijakan memodernisasi dan menyerdehanakan prosedur administrasi yang terkait pengelolaan penduduk, bersamaan itu menjamin dengan lebih baik keterbukaan, ketransparanan, sekaligus mengondisikan warga ketika melaksanakan hak kebebasan bermukim. Undang-Undang tersebut turut menyempurnakan sistem perundang-undangan tentang pemukiman, sesuai kebijakan reformasi administrasi, proses integrasi dan perluasan hubungan, kerja sama internasional pada latar belakang Viet Nam telah dan sedang memperkuat industrialisasi, modernisasi tanah air dan integrasi internasional.