(VOVworld) - Satu masalah maha penting Tanah Air yang akan diputuskan pada persidangan ke-6 Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13 yang sedang berlangsung di kota Hanoi ialah mengesahkan Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar - tahun 1992 (UUD-1992) untuk memenuhi tuntutan pembaruan Tanah Air menurut aspirasi seluruh rakyat. Tapi, muncul beberapa seruan dan pernyataan dari beberapa golongan orang yang merekomendasikan kepada MN supaya menghentikan sementara pengesahan Rancangan Amandemen UUD-1992. Belum habis, beberapa perseorangan yang belum pernah berkemauan baik dengan Vietnam dan beberapa organisasi internasional yang mengatas-namakan hak asasi manusia (HAM) menyiramkan air bersama dengan hujan mengeluarkan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal dan tinggi hati tentang masalah HAM Vietnam.
Kulit buku UUD -1992 dari Republik Sosialis Vietnam
(Foto: .rfa.org)
Ocehan-ocehan yang usang
Misal yang paling tipikal ialah satu golongan orang telah mengeluarkan apa yang dinamakan “Pernyataan masyarakat madani” untuk merekomendasikan kepada MN supaya menghentikan pengesahan UUD-1992 (amandemen), memperpanjang waktu perbahasan tentang UUD untuk terus mempelajari dan melengkapi semangat dari beberapa “rancangan” lain yang disusun sendiri oleh “kaum demokrat dan kaum radikal”.
Kemudian, Organiasi Human Right Watch (HRW) juga mengirim surat terbuka kepada Ketua MN Vietnam dengan sikap dan kata-kata yang tinggi hati untuk mendesak Vietnam menjamin patokan-patokan internasional tentang HAM dalam UUD-1992 (amandemen), organisasi HRW mengulangi lagi ocehan-ocehan yang usang dari beberapa kalangan permusuha dan kurang berkemauan baik terhadap Vietnam, dari situ mengecam amandemen-amandemen UUD yang mengatakan bahwa Rancangan amandemen UUD masih kurang ketat, meningkatkan kemungkinan membatasi hak-hak dasar.
Dari penilaian-penilaian yang salah seperti itu, organisasi HRW mengeluarkan apa yang dinamakan “rekomendasi penting” terhadap MN Vietnam, namun pada hakekatnya itu adalah sikap congkak dan menganggap-nya sendiri bisa menuntut kepada MN dari satu negara yang merdeka dan berdaulat supaya melakukan hal yang mereka inginkan.
Amandemen UUD sebagai semangat dan aspirasi dari seluruh rakyat Vietnam.
Pasal 6 UUD-1992 dari Vietnam menentukan: “Rakyat menggunakan hak kekuasaan Negara melalui MN dan Dewan Rakyat sebgai badan-badan yang mewakili semangat dan aspirasi rakyat, yang dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat”, oleh karena itu, proses dan prosedur legislasi ditentukan dalam UUD-1992 ialah “MN adalah lembaga satu-satunya yang punya hak konstitusional dan legislatif”. Pasal 84 UUD Vietnam juga menunjukkan jelas: “Hanya MN yang baru berhak mengamandir UUD”.
Pada kenyataan-nya, amandemen UUD-1992 dari Vietnam telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan proses ini. Sebelum disampaikan kepada MN, Rancangan Amandemen UUD-1992 telah mengambil pendapat sumbangan dari seluruh rakyat. Dari 1 Januari - 30 September 2013 ini, sudah ada lebih dari 26 juta pendapat sumbangan yang diberikan oleh banyak badan, organisasi, perseorangan dan para diaspora Vietnam di luar negeri yang mengeluarkan pendapat yang konstruktif terhadap Rancangan Amandemen UUD-1992. Juga selama waktu ini, ada lebih dari 28 149 konferensi, lokakarya dan simposium yang diselenggaraka untuk memberikan pendapat sumbangan kepada Rancangan Amandemen UUD-1992. Semua pendapat sumbangan dari rakyat dikumpulkan secara lengkap dalam laporan-laporan yang tebalnya ratusan halaman untuk disampaikan kepada para anggota MN pada persidangan ke-6 MN kali ini.
Jadi, bisa dipastikan bahwa sebelum dilaporkan kepada MN pada persidangan ke-6 kali ini, isi amandemen UUD telah mencerminkan semangat dan aspirasi dari rakyat yang luas dan seluruh bangsa, mencerminkan lebih jelas dan cukup watak demokratis, kemajuan Negara dan status pada periode transisi menuju ke sosialisme, menetapkan secara jelas, tepat dan penuh sistem politik, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, HAM, hak, kewajiban dasar dari warga negara dan organisasi mesin negara di Vietnam.
Tanpa ada orang yang berhak memutuskan UUD pengganti rakyat
Kalau ditinjau secara tuntas, dalam pembinaan UUD di semua negara, pilihan dimiliki rakyat. Racangan Amandemen UUD-1992 yang telah dan sedang disusun, diesahkan oleh badan kekuasaan tertinggi yalah MN Vietnam, tidak hanya merupakan kristalisasi prestasi revolusi, melainkan juga mengeluarkan orientasi dan tugas bangsa di atas penggalan jalan berikut nya.
Di dunia, tidak ada naskah UUD yang bisa dianggap sebagai model bersama untuk semua negara dan bangsa, karena UUD merupakan fundasi fikiran, politik dan hukum untuk eksistensi dan perkembangan satu Negara yang dikaitkan dengan sistem sosial. Pembinaan UUD merupakan urusan internal setiap negara, merupakan hak tertinggi dari rakyat negeri itu. Dan juga tidak bisa menerapkan UUD negara ini untuk UUD negara yang lain. Rancangan Amandemen UUD Vietnam 1992 jelaslah telah mewakili semangat dan aspirasi dari rakyat Vietnam yang luas. Oleh karena itu, tidak ada orang dan organisasi-pun yang bisa mengizinkan diri sendiri menyalah-gunakan masalah demokrasi dan HAM untuk memutarbalikkan dan menghancurkan proses pembinaan UU yang No. 1 di Vietnam./.