Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh  (Foto: chinhphu.vn)

Viet Nam menetapkan bahwa pada masa sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB masa bakti 2020-2021 akan memprioritaskan penaatan Piagam PBB, mencegah bentrokan-bentrokan, membela penduduk sipil dalam bentrokan, khususnya membela kaum perempuan dan anak-anak.

Mendorong kerjasama multilateral, mempertahanan perdamaian dan keamanan internasional

Pada bulan pertama  Viet Nam selaku Ketua DK PBB, badan ini telah mengadakan puluhan rapat terbuka dan tertutup, membahas banyak masalah internasional dan regional seperti situasi kemanusiaan di Suriah, Timur Tengah, Yaman, situasi politik dan keamanan di Mali dan sebagainya. Semua isi ini telah turut mendorong peranan hukum internasional demi satu dunia yang lebih damai, adil dan  baik.

Yang patut diperhatikan, Viet Nam telah merekomendasikan dan mendapat kesepakatan tinggi dari semua negara Anggota DK PBB dalam menyelenggarakan satu perbahasan terbuka tentang masalah mendorong penaatan Piagam PBB pada tanggal 9 Januari 2020. Tema yang bersifat aktual ini punya arti sangat praksis, turut menegaskan kembali arti pentingnya Piagam PBB dan kerjasama multilateral dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Khususnya, pada perbahasan terbuka, untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB, telah ada satu pernyataan yang bersangkutan dengan Piagam PBB. Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Viet Nam, Pham Binh Minh memberitahukan: “Selaku Ketua DK PBB, hanya dalam beberapa hari pertama, Viet Nam telah mendapat penilaian tinggi, memanifestasikan kemampuan dan tanggung-jawabnya. Satu hal yang menggembirakan dan tidak sedikit mengherankan ialah tema sesi perbahasan terbuka yang direkomendasikan oleh Viet Namtelah diikutsertai oleh jumlah negara yang tingginya mencapai rekor yaitu 110 negara. Hal itu menunjukkan bahwa rekomendasi Viet Nam sangat sesuai dan tepat waktu. Semua negara melihat bahwa lebih dari pada yang sudah-sudah, semakin harus meningkatkan peranan dan arti pentingnya Piagam PBB. Hal ini juga menunjukkan bahwa Viet Nam telah memasuki secara tepat aliran serta kepentingan negara-negara, menciptakan perhatian dari negara-negara”.

Memperhatikan konektivitas ASEAN-PBB

Aksentuasi yang patut diperhatikan pada bulan Viet Nam memegang peranan sebagai Ketua DK PBB ialah penyelenggaraan sidang DK PBB tentang kerjasama antara ASEAN dan PBB dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Ini untuk pertama kalinya tema ini dimasukkan ke dalam agenda DK PBB. Hal ini menunjukkan bahwa Viet Nam telah mengkombinasikan secara pandai peranan Ketua DK PBB dengan peranan sebagai Ketua ASEAN. Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh melanjutkan: “Viet Nam mujur sekali ketika menjadi Ketua DK PBB pada bulan Januari dan memulai peranan sebagai Ketua ASEAN. Viet Nam telah merekomendasikan pemberian informasi tentang ASEAN kepada DK PBB untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dengan DK PBB dan semua organisasi dari PBB. Ini untuk pertama kalinya, Viet Nam selaku Ketua ASEAN 2020 mengajukan masalah ini. Untuk pertama kalinya di DK PBB ada perbahasan seperti itu, secara serempak meningkatkan peranan dan citra ASEAN di PBB”.

Sedangkan, Duta Besar Ngo Quang Xuan, Kepala Perwakilan Viet Nam di PBB (New York) tahap 1993-1999 dan organisasi-organisasi internasional di Jenewa tahap 2002-2008 mengatakan: “Hal yang kita  lakukan telah meningkatkan figur dan kewibawaan Viet Nam, meningkatkan kepercayaan kawasan dan dunia terhadap Viet Nam. Kedua, Viet Nam mendapat syarat untuk bersama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara anggota PBB memberikan hasil-guna tinggi di semua bidang umat manusia kepada kawasan dan dunia. Yaitu perdamaian, keamanan, sosial-ekonomi, perdagangan dan sebagainya”.

Viet Nam telah menyelesaikan agenda yang diajukan untuk bulan pertama menjadi KetuaDK PBB masa bakti 2020-2021. Dengan melaksanakan secara baik tugasnya, Viet Nam telah memanifestasikannya sebagai satu anggota yang aktif, bertanggung-jawab, selalu menaati Piagam PBB, ingin membangun satu dunia yang berdasarkan pada ketertiban dan hukum internasional, memecahkan semua bentrokan dan sengketa dengan jalan damai, mendorong kerjasama multilateral dan meningkatkan konektivitas antara ASEAN dengan PBB.