Ilustrasi (Foto dukomenter)

Menurut keputusan yang tidak masuk akal dari Kementerian Administrasi Kependudukan Tiongkok, apa yang dinamakan "Distrik pulau Xisha" akan ditempatkan di Pulau Phu Lam termasuk Kepulauan Hoang Sa-wilayah Viet Nam. Markas dari apa yang dinamakan "Distrik pulau Nansha" akan ditempatkan di Dangkalan Chu Thap termasuk Kepulauan Truong Sa-wilayah Viet Nam. Semua keputusan Tiongkok ini sepenuhnya tidak bernilai, karena dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa termasuk kedaulatan yang sama sekali sah dari Viet Nam. 

Bukti yang disimpan dalam buku sejarah dan kenyataan pengelolaan

Viet Nam telah memiliki kedaulatan yang sudah ada  sejak lama terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Kepulauan Truong Sa, sepenuhnya sesuai dengan kebiasaan dan hukum internasional tentang usaha menetapkan dan menegaskan kedaulatan wilayah. Lebih-lebih lagi, semua bukti tentang kenyataan itu tetap disimpan dalam buku sejarah Viet Nam dan Tiongkok sejak zaman feodal dan dari beberara negara di Eropa seperti Perancis, Portugal, Spanyol dan sebagainya. 

Semua warisan dokumen yhingga sekarang ini dan buku sejarah resmi yang sangat lengkap untuk menegaskan kedaulatan Viet Nam terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Yang pertama ialah semua peta Viet Nam abad XVII yang telah menyebutkan dua kepulauan tersebut adalah Bai Cat Vang (Lapangan Pasir Emas) dan dimasukkan ke dalam wilayah bumii Binh Son Provinsi Quang Ngai. Yang kedua ialah banyak dokumen kuno dari Viet Nam seperti "Kumpulan karya Thien Nam Tu Chi Lo Do Thu"  yaitu peta kawasan Quang Ngai dalam kumpulan peta Viet Nam dengan penjelasan tentang pemanfaatan kawasan Quang Ngai yang dilakukan oleh Hulubalang Nguyen (abad XVII ), Phu Bien Tap Luc yaitu buku yang dicatat oleh Le Quy Don tentang hampir semua aktivitas sosial-ekonomi yang penting di Viet Nam Selatan dari akhir abad XVI (1776), Dai Nam Thuc Luc Tien Bien yaitu Tawarikh Viet Nam tentang dinasti Nguyen dan para Raja Nguyen (1844-1848), Dai Nam Nhat Thong Chi yaitu kumpulan buku tentang geografi dan sejarah Viet Nam yang disusun oleh Raja Tu Duc dari Dinasti Nguyen (1865-1875), naskah-naskah administrasi dinasti Nguyen (1802-1945) dan lain-lain, semuanya mencatat Negara Viet Nam yang telah mengirim Tim Hoang Sa untuk melakukan ekploitasi di kepulauan-kepulauan tersebut.

 Selain itu, banyak buku kuno dan peta kuno dari luar negeri juga memanifestasikan Kepulauan Hoang Sa dan Kepulauan Truong Sa termasuk wilayah Viet Nam. Puncaknya ialah mengklaim dan menetapkan kedaulatan Viet Nam terhadap Kepulauan Hoang Sa dan Kepulauan Truong Sa pada tahun 1816 ketika Raja Gia Long mengerahkan serdadunya ke Kepulauan Hoang Sa untuk menancapkan bendera Viet Nam dan mengklaim kedaulatan. Dalam kenyataannya, para raja lokal Nguyen terus-menerus mengirim orang untuk mengelola dan melakukan ekploitasi di pulau-pulau di kedua Kepulauan Hoang Sa dan Kepulauan Truong Sa. Negara feodal Viet Nam telah mengirim tim-tim Hoang Sa dan Bac Hai untuk melaksanakan kedaulatan dan melakukan eksploitasi di dua kepulauan tersebut. Dari tahun 1884, Pemerintahan Perancis di Indocina telah terus menjalani dan memperkokoh kedaulatan Viet Nam terhadap dua kepulauan ini

Tidak bisa mendapatkan kedaulatan dengan kekerasan

Bukti-bukti tersebut telah membuktikan kedaulatan Viet Nam yang tak terbantahkan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Lebih-lebih lagi, kalau ditinjau dari sudut hukum internasional, Tiongkok telah melanggar secara serius Piagam Perserikabatan Bangsa-Bangsa dengan menduduki Kepulauan Hoang Sa secara tidak sah melalui peristiwa menggunakan kekerasan pada tahun 1974. Khususnya, tindakan kekerasan yang ilegal ini tidak bisa menetapkan satu kedaulatan yang sah bagi Tiongkok di Kepulauan Hoang Sa. Mantan Wakil Kepala Komite Perbatasan Nasional Tran Duy Hai mengatakan: |"Setelah menarik diri dari Viet Nam, Perancis telah menyerahkan pengelolaan terhadap Kepulauan Hoang Sa kepada penguasa Republik Viet Nam dan penguasa Republik Viet Nam telah melaksanakan pengelolaan dan berkedudukan di kepulauan ini. Tiongkok telah menyalah-gunakan perang, menyerang pasukan Republik Viet Nam yang berkedudukan di Kepulauan Hoang Sa. Ini merupakan kenyataan sejarah. Penggunaan kekerasan untuk menduduki Kepulauan Hoang Sa tidak bisa menciptakan kedaulatan bagi Tiongkok".

Dengan keinginan memberikan sumbangan positif bagi perdamaian dan perkembangan di kawasan, mengutamakan situasi umum dalam hubungan antara dua negara, Viet Nam selama ini selalu berupaya keras dalam melaksanakan pedomen memecahkannya secara damai melalui dialog. Tapi sebaliknya, apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok melalui musyawarah dan mufakat yang bersahabat untuk gigih menangani dan memecahkan secara layak masalah di laut, membuat Laut Timur menjadi  perairan yang damai, bersahabat dan bekerjasama seperti semangat kesepakatan prinsipil 6 butir untuk memecahkan masalah Laut Timur yang sudah ditandatangani oleh Viet Nam dan Tiongkok di Beijing (Tiongkok) pada tahun 2011?. Jawabannya sudah terlalu jelas. Doktor, Pengacara Hoang Ngoc Giao, Kepala Institut Penelitian Kebijakan, Hukum dan Perkembangan menekankan: "Jelaslah, dengan mulut, Tiongkok masih berkata menghormati hukum internasional, tapi dalam tindakan nyata bisa dilihat jelas bukan seperti itu. Di sudut prestise internasional, di sudut posisi dan tanggung-jawab internasional, jelaslah bahwa Tiongkok telah dan sedang menghilangkan citranya. Dan hal ini perlu dikenal oleh opini umum internasional". 

Supremasi hukum, penaatan hukum internasional merupakan hal yang paling penting di dunia dewasa ini bagi semua negara baik besar maupun kecil. Sebagai negara adi kuasa, Tiongkok semakin harus bertanggung-jawab memberikan sumbangan terhadap perdamaian, kestabilan dan keamanan kawasan, termasuk masalah menaati hukum internasional dan UNCLOS-tahun 1982. Keputusan yang baru-baru ini diesahkan Tiongkok  tentang  apa yang dinamakan pembangunan "Distrik Xisha" dan "Distrik Nansha" dari "Kota Sansha", Provinsi Hainan sedang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan internasional maupun semua yang sudah dinyatakan Tiongkok mengerosikan kepercayaan dan menciptakan banyak dampak yang berbahaya terhadap kawasan dan dunia.