Kapal Polisi Laut Viet Nam di Anjungan DK1  (Foto: Lam Khanh/VNA)

Sebagai satu negara pantai  yang garisnya sepanjang lebih dari 3.260 kilometer dengan ribuan pulau  besar dan kecil, di antaranya terdiri dari dua kepulauan yaitu Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly), maka Viet Nam punya banyak kepentingan yang terkait dengan laut. Menyedari arti pentingnnya laut, Viet Nam telah aktif ikut serta dalam proses menyusun UNCLOS 1982. Setelah UNCLOS diesahkan, Viet Nam merupakan salah satu di antara 107 negara pertama yang menandatangani dan cepat meratifikasinya. Pada tanggal 23 Juni 1994, Majelis Nasional Republik Sosialis Viet Nam telah memberlakukan Resolusi tentang ratifikasi UNCLOS. Pada tanggal 14 Juli 1994, Viet Nam telah menyampaikan naskah ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB. Oleh karenyanya, pada tanggal 16 November 1994 itu, ketika UNCLOS mulai menjadi efektif juga sekaligus  menjadi efektif bagi Viet Nam. Dengan ratifikasi UNCLOS ini, Viet Nam menunjukkan tekad bersama dengan komunitas internasional membangun satu ketertiban yang adil, merangsang perkembangan dan kerjasama di laut.

Menyusun dan menyempurnakan kebijakan tentang laut

Laut dan pulau merupakan satu komponen kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi nasional, merupakan ruang hidup, pintu gerbang temu pergaulan internasional dan berkaitan erat dengan usaha membangun dan membela Tanah Air Viet Nam. Di atas dasar  pemahaman tentang posisi, peranan dan arti penting istimewa dari laut dan pulau dalam usaha membangun dan membela tanah air, dengan pandangan konsekuen ialah mengelola dan mengeksploitasi seiring  dengan membela dengan mantap kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi nasional di laut serta membuat rakyat makmur dan tanah air kuat, Partai Komunis Viet Nam telah membangun visi dan memberlakukan banyak garis politik dan kebijakan tentang laut dan pulau, merupakan dasar bagi badan-badan negara untuk menginstitusikan haluan-haluan Partai Komunis guna mengelola aktivitas-aktivitas eksploitasi dan penggunaan laut. Pertama-tama  dan yang paling penting ialah “Strategi Laut Viet Nam sampai tahun 2020” dan “Strategi pengembangan ekonomi kelautan yang berkesinambungan sampai tahun 2030 dan visi sampai tahun 2045”. “Strategi Kelautan  Viet Nam sampai tahun 2020” menargetkan akan membawa Viet Nam menjadi negara yang kuat tentang laut, menjadi makmur dari laut, menjamin dengan mantap kedaulatan, hak kedaulatan nasional di laut, turut memberikan sumbangan penting terhadap industrialisasi dan modernisasi. Strategi ini mengeluarkan 5 bidang prioritas perkembangan yaitu eksploitasi, pengolahan migas, eksploitasi dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan ekonomi pelayaran, pengembangan pariwisata dan  peristirahatan laut, memperkuat pembangunan zona-zona ekonomi dan zona industri. Bersamaan itu, strategi ini  juga mengarahkan pembangunan struktur laut dan pulau. Dalam pada itu,  “Strategi pengembangan ekonomi kelautan Viet Nam yang berkesinambungan sampai tahun 2030 dan visi sampai tahun 2045” menegaskan pandangan-pandangan konsekuen dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam tentang garis politik mengembangkan dengan kuat ekonomi kelautan seiring dengan melindungi lingkungan, menggunakan sumber kekayaan laut secara berkesinambungan, sekaligus mengeluarkan target-target baru dengan solusi-solusi induk strategis. Menurut itu, sampai tahun 2030, Viet Nam akan menjadi negara pantai yang kuat,  terbentuk budaya ekologi laut, proaktif beradaptasi dengan perubahan iklim, kenaikan air laut, mencegah kecenderungan polusi dan kemerosotan lingkungan laut dengan target-target yang konkret. Yaitu semua cabang ekonomi kelautan berkembang secara berkesinambungan menurut standar-standar internasional, mengontrol kemampuan eksploitasi kekayaan laut dalam kemampuan pemulihan ekosistem laut, bisa menilai potensi dan nilai semua sumber kekayaan laut yang penting, membentuk perangkat data digitalisasi tentang laut dan pulau, mencegah, mengontrol dan mengurangi polusi lingkungan laut, menjadi pelopor di kawasan tentang mengurangi sampah plastik samudera, mengelola dan melindungi dengan baik ekosistem laut, pantai dan pulau, meningkatkan luasnya zona-zona konservasi laut dan pantai dengan mencapai sedikit-dikitnya 6% luas alami kawasan laut nasional, kemampuan memprakirakan dan memperingatkan bencana alam, gempa bumi, tsunami, memantau dan mengawasi lingkungan laut, perubahan iklim dan kenaikan air laut yang mencapai taraf sekaliber dengan negara-negara maju di kawasan dan sebagainya.

Menyusun dan menyempurnakan sistim perundang-undangan nasional tentang laut

Untuk menciptakan kerangka hukum terhadap aktivitas eksploitasi, pengelolaan dan konservasi bagi sumber-sumber kekayaan laut yang sesuai dengan UNCLOS, mengabdi tugas mengembangkan ekonomi, mendorong hubungan ekonomi antara Viet Nam dengan negara-negara  lain dan meningkatkan posisi Viet Nam di gelanggang internasional, banyak undang-undang spesialis tentang laut dan bidang-bidang ekonomi kelautan telah diberlakukan. Di antaranya, yang patut diperhatikan ialah Undang-Undang tentang Permigasan amandemen tahun-tahun 2008 dan 2005; Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan tahun 2014; Undang-Undang tentang Garis Perbatasan Nasional tahun 2003; Undang-Undang tentang Perikanan tahun 2017; Undang-Undang tentang Pelayaran Viet Nam tahun 2015; Undang-Undang tentang Kekayaan dan Lingkungan Laut dan Pulau tahun 2015; Undang-Undang tentang Perancangan tahun 2017 dan Undang-Undang tentang Kepolisian Laut tahun 2018.

Untuk menggelarkan secara efektif semua undang-undang tersebut, Pemerintah Viet Nam telah memberlakukan serentetan naskah ketentuan pelaksanaan undang-undang membimbing dan penyelenggaraannya.

Sebagai anggota UNCLOS dituntut kepada Viet Nam  harus punya satu undang-undang tentang laut  sendiri dan menyeluruh. Pada latar belakang itu, pada tanggal 21 Juni 2012, Undang-Undang tentang Laut Viet Nam telah diesahkan oleh Majelis Nasional Viet Nam dan menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Ini merupakan satu tonggak penting dalam perkembangan dalam sistim perundang-undangan Viet Nam pada umumnya dan proses menyusun dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan laut pada khususnya. Dengan pengesahan Undang-Undang tentang Laut Viet Nam, untuk pertama kalinya Viet Nam punya satu undang-undang yang menentukan secara lengkap rezim hukum dari  bagi kawasan-kawasan laut dan pulau yang termasuk dalam kedaulatan dan hak kedaulatan Viet Nam menurut UNCLOS. Ini merupakan dasar hukum yang penting bagi Viet Nam untuk mengelola, membela dan mengembangkan ekonomi kelautan dan pulaunya. Bersamaan itu, melalui itu, Viet Nam telah menyampaikan pesan bahwa Viet Nam menghormati dan menaati hukum internasional, terutama UNCLOS, berjuang demi perdamaian, kestabilan, kerjasama dan perkembangan di kawasan dan di dunia.