(VOVWORLD) - Atas dasar menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai pusat dari semua kebijakan, selama ini, Vietnam selalu berfokus pada peningkatan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Seluruh sistem politik dari pusat hingga daerah menganggap ini sebagai tugas utama, menggelar secara gigih dengan banyak solusi, dan menganggapnya sebagai pertempuran tidak kenal ampun. Sayangnya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tidak melihatnya secara tepat tentang tekad Vietnam untuk mencegah perdagangan manusia dalam Laporan Tahunan tentang Situasi Perdagangan Manusia di 189 negara dan teritori di seluruh dunia, yang baru diumumkan pada pertengahan Juli 2022.
Dengan garis perbatasan yang panjang dan situasi topografi yang sulit, Vietnam senantiasa harus menghadapi perdagangan manusia. Menurut Kementerian Keamanan Publik, mayoritas korban perdagangan manusia yang dijual ke negara-negara yang berbatasan dengan Vietnam, 20% ke negara lain melalui jalan darat, udara atau laut. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, instansi keamanan publik telah mengkonfirmasikan bahwa telah menyelamatkan ribuan korban kejahatan ini.
 Pasukan Keamanan publik bekerja sama dengan unit fungsional untuk melakukan patroli di garis perbatasan, berjuang untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. foto: cand.com |
Hanya selama enam bulan pertama tahun 2022 saja, Kementerian Keamanan Publik Vietnam menemukan dan menginvestigasi 33 kasus dan menangkap 75 pelaku kriminalitas perdagangan manusia. Jumlah korban yang diterima, diverifikasi, diselamatkan dan dibantu mencapai 66 orang. Kementerian Pertahanan Vietnam telah memperkuat patroli dan kontrol perbatasan, koridor, dan perairan secara ketat untuk segera menemukan kegiatan impor dan ekspor ilegal, membawa korban melintasi perbatasan. Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi erat dengan badan-badan di dalam dan luar negeri untuk menyelamatkan, memverifikasi, melindungi, dan merepatriasi korban perdagangan manusia. Terkait hal ini, Dang Xuan Hong, Kepala Kantor Tetap Komite Pengarah HAM Pemerintah Vietnam menunjukkan:
“Negara Vietnam secara tegas menghukum kejahatan perdagangan manusia secara hukum. Laporan tahun ini tentang situasi perdagangan manusia AS tentang Vietnam memberikan penilaian yang kurang obyektif dan bahkan menyesatkan tentang upaya-upaya Vietnam dalam mencegah dan memerangi perdagangan manusia.”
Bersama dengan usaha memprioritaskan pelaksanaan tugas dan solusi yang konkret untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia pada kenyataan, Vietnam juga terus-menerus menyempurnakan sistem perundang-undangannya untuk memundurkan perdagangan manusia, memerangi kerja paksa, mendukung korban perdagangan manusia, melindungi anak-anak di lingkungan siber, dan sebagainya. Sejak 1 Januari 2022, Undang-Undang tentang Orang Vietnam bekerja di luar negeri sesuai dengan kontrak pada tahun 2020 juga secara resmi berlaku untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dan layak dari para pekerja di luar negeri dan mencegah perdagangan manusia.
Seiring dengan membangun sistem perundang-undangan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia pada kenyataan, Vietnam terus-menerus meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dalam pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia. Menurut Dang Xuan Hong, Kepala Kantor Tetap Badan Pengarah HAM Pemerintah, laporan Kementerian Luar Negeri AS pada tahun 2022 tentang situasi perdagangan manusia di dunia memberikan informasi yang "tidak benar, tidak mencerminkan yang sepenuhnya dan akurat tentang situasi dan upaya dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia di Vietnam.”
“Informasi yang digunakan oleh pihak AS untuk menyusun laporan terus dikumpulkan dari sumber-sumber berita yang tidak resmi dari organisasi dan individu yang tidak memiliki iktikat baik terhadap Vietnam seperti "Pemantauan HAM - HRW", organisasi "Komite Penyelamatan Orang yang Melintasi Laut (BPSOS)", Organisasi Teroris Viet Tan dan lain sebagainya. Penilaian dari pihak AS sama sekali tidak berdasar, sepenuhnya mengingkari upaya Pemerintah dan rakyat Vietnam dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, menuju penghapusan perdagangan manusia di Vietnam.”
 Penjaga perbatasan datang untuk menyerahkan pemuda di desa Kloong, kecamatan Ia O, kabupaten Ia Grai, provinsi Gia Lai kepada keluarganya setelah mereka ditipu untuk menjual ke Kamboja. Ilustrasi: Hong Diep/VNA |
Perdagangan manusia dikonfirmasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai salah satu dari empat jenis kejahatan paling berbahaya, dimasukkan ke dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Global. Di Vietnam, tgl 30 Juli setiap tahun dipilih sebagai Hari Seluruh Rakyat Mencegah dan Menanggulangi Perdagangan Manusia. Pada kesempatan ini, pada tanggal 18 Juli 2022, Kementeri Tenaga Kerja – Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, Kementerian Pertahanan Vietnam, Kementerian Keamanan Publik Vietnam, dan Kementerian Luar Negeri Vietnam telah menandatangani peraturan tentang koordinasi dalam menerima, melindungi, dan membantu para korban yang diperdagangkan. Ini merupakan tonggak penting yang menegaskan upaya dan tekad bersama dalam mencegah, menanggulangi perdagangan manusia, melindungi hak dan kepentingan yang sah dari para korban yang diperdagangkan, mengatasi keterbatasan dan problematik pada praktik berkoordinasi untuk menggelar penerimaan, perlindungan, dan bantuan terhadap korban.