Vietnam telah memberlakukan rencana aksi menurut Keputusan No. 81 Perdana Menteri tentang menanggulangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, yang berfokus pada manajemen, memantau, memeriksa dan mengontrol kegiatan kapal penangkap ikan.

Upaya-Upaya dari Daerah-Daerah

Dengan jumlah kapal penangkap ikan terbesar di seluruh negeri (9.800 unit), Provinsi Kien Giang telah mengeluarkan surat yang menyerukan para pemilik kapal penangkap ikan, pemilik badan usaha untuk menangkap, membeli, dan mengolah hasil perikanan, serta menyerukan pemilik kapal dan nelayan di daerah secara aktif menyambut menangulangi penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Eropa.

Di dua pelabuhan ikan di daerah ini, pasukan-pasukan fungsional memperkuat pengawasan ketat terhadap kapal penangkap ikan yang keluar masuk pelabuhan, dengan tegas tidak mengizinkan kapal ikut kegiatan penangkapan ikan di laut kalau tidak menjamin surat-surat keterangan dan peralatan pengawasan perjalanan. Dewan Rakyat Provinsi Kien Giang telah mengeluarkan resolusi untuk memberikan bantuan tentang biaya alat pelacak kapal penangkap ikan untuk nelayan. Ini dianggap sebagai salah satu upaya dan tekad provinsi dalam mencegah dan mengurangi situasi kapal penangkap ikan yang melanggar perairan asing, membantu nelayan merapati laut. Ketika berbicara di Provinsi Kien Giang dalam perlawatan untuk memeriksa penerapan rekomendasi Komisi Eropa di sini pada tanggal 26 Juni, Deputi Perdana Menteri Tran Luu Quang menilai:

“Saya berbagi rasa dengan daerah yang telah banyak berupaya. Tetapi saya berharap supaya dalam waktu 3 bulan lagi tidak ada kapal penangkap ikan yang ditangkap. Semua daerah bersama-sama berupaya, maka kemungkinan tentang menghapuskan kartu kuning IUU akan makin tinggi.”

Di Provinsi Ben Tre, Subdinas (Sudin) Perikanan di daerah telah berkoordinasi dengan Tentara Penjaga Perbatasan Provinsi untuk memantau 24/24 jam sistem pemantauan perjalanan di laut dari kapal penangkap ikan di provinsi tersebut, memberi tahu pemilik kapal, kapten kapal, pemerintahan, supaya segera berkoordinasi menangani informasi tentang kapal penanganan kapal kehilangan koneksi atau melintasi perbatasan di laut. Di Provinsi Ba Ria – Vung Tau, hingga saat ini jumlah kapal ikan yang dilengkapi alat monitoring pelayaran sebanyak 2.631 buah, mencapai 95% dari rencana, 5% sisanya yang belum dipasang alat monitor pelayaran adalah kapal ikan yang tidak beroperasi di laut,

Propaganda untuk Mengubah Pemahaman tentang Penangkapan Ikan Berkelanjutan

Selama massa puncak pemberangkatan pasukan untuk menanggulangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) sejak awal tahun, penjaga perbatasan laut Provinsi Thanh Hoa berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dan badan-badan fungsional untuk mengadakan ratusan kampanye propaganda, memeriksa kapal-kapal yang beroperasi di lepas pantai. Kegiatan ini berkontribusi terhadap perubahan pemahaman tentang penangkapan ikan dari kaum nelayan. Do Xuan Chung, Ketua Komite Rakyat Kecamatan Hai Thanh, Kotamadya Nghi Son, mengatakan:

“Selama bertahun-tahun ini, pasukan penjaga perbatasan dan badan pengelola pelabuhan ikan telah bekoordinasi sangat baik dengan kecamatan untuk datang ke setiap keluarga pemilik kapal, setiap kapten kapal, setiap kapal untuk mengadakan propaganda dan mendorong nelayan supaya menerapkan IUU secara tuntas. Selama masa puncak, kapal-kapal di Kecamatan Hai Thanh kami berkomitmen untuk tidak menangkap ikan secara ilegal.”

Baru-baru ini, dalam temu kerja dengan unit-unit di bidang perikanan untuk mendorong rencana menanggulangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Le Minh Hoan menekankan pentingnya peranan budidaya hasil perikanan dan meningkatkan pemahaman nelayan tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan dalam penerapan rekomendasi IUU.

“Harus tekun dalam melakukan komunikasi meningkatkan pemahaman dari kaum petani dan nelayan. Pendekatan saat ini adalah dari bawah ke atas, untuk melakukan ini, pemerintah, sektor profesional, dan Sudin Perikanan daerah harus meningkatkan pemahaman dan mengembangkan kedinamisan dari masyarakat dalam propaganda meningkatkan pemahaman dari nelayan dan petani.

Diharapkan pada bulan Oktober tahun ini, delegasi inspeksi Komisi Eropa akan melakukan pemeriksaan ke-4 di Vietnam. Pemeriksaan kali ini sangat penting dalam menghapus kartu kuning bagi industri hasil perikanan Vietnam. Oleh karena itu, berbagai kementerian, instansi, daerah dan kaum nelayan dengan para orang yang secara langsung mengeksploitasi dan menangkap ikan setiap hari di perairan Vietnam, telah dan sedang bertekad untuk mengambil tindakan guna melaksanakan rekomendasi Komisi Eropa tentang IUU dan mengarah ke pembangunan perikanan yang berkelanjutan.