Usaha menghadapi perubahan iklim, mengurangi emisi karbon dan  berkembang secara berkesinambungan merupakan kecenderungan yang tidak bisa dibalikkan. Ini merupakan masalah  global, memengaruhi semua warga. Pemerintah Vietnam menetapkan bahwa dalam semua kegiatan harus menganggap warga sebagai target dan movitasi serta pusat dan subyek  untuk dilaksanakan.

PM Pham Minh Chinh berbicara di depan Konferensi COP 26 (Foto: Duong Giang/VNA)

Tindakan-Tindakan Konkret

Segera setelah COP 26, Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh telah membentuk Badan Pengarahan Nasional urusan pelaksanaan komitmen Vietnam; memberlakukan Status kegiatan badan tersebut. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan membentuk kelompok kerja guna pembantu Badan pengarahan dengan status kerja dari kelompoknya. Ketika berbicara di depan sidang pertama Badan Pengarahan (medio Januari 2022), PM Pham Minh Chinh menekankan:                             

“Apabila sudah bekerja harus ada hasil-gunanya. Hasil guna  bagi rakyat dan tanah air. Mengambil  tingkat basis sebagai fondasi untuk menggelar beberapa program. Harus memadukan secara harmonis, hasil-guna dan rasionalitas antara  transformasi hijau, transformasi digital, memobilisasi kekuatan induk dari seluruh sistim politik, memobilisasi sumber daya di dalam dan luar negeri, sumber daya Negara dan swasta barulah bisa dilaksanakan dengan sukses”.

Pemerintah Vietnam juga meninjau dan menyesuaikan beberapa strategi, perancangan dan rencana yang terkait sesuai dengan target nol bersih emisi  pada tahun 2050; aktif dan proaktif bekerja dengan beberapa organisasi internasional dan para mitra maju untuk mengejar kerja sama keuangan dan teknologi, memperkuat kemampuan menggelar Perjanjian Paris dan semua komitmen di COP26. Vietnam membuat rencana penggelaran pemindahan listrik batu bara ke energi yang bersih; memobilisasi sumber investasi bagi infrastruktur yang beradaptasi dengan perubahan iklim serta menggelar Strategi nasional mengenai pertumbuhan hijau untuk turut mencapat target yang telah dikomitmenkan; menciptakan syarat yang kondusif bagi para investor ke Vietnam untuk menggelar beberapa proyek guna menghadapi dengan perubahan iklim serta mengembangkan energi terbarukan dan sebagainya.

Pada awal Januari 2022, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengumumkan Laporan penilaian iklim nasional yang pertama. Ini merupakan sumber dokumen penting bagi beberapa kementerian, instansi dan daerah membantu para pengelola dan rakyat lebih mengerti tentang ciri, situasi sekarang dan taraf perubahan iklim di  seluruh negeri; menilai semua upaya, prestasi dan kekurangan dalam menghadapi perubahan iklim di Vietnam; untuk  dimanfaatkan dan digunakan dalam proses menentukan, membangun dan mengupdate strategi, perancangan dan rencana-rencana kegiatan untuk perkembangan.

Vietnam juga sedang memacu pembuatan Rancangan Strategi Nasional mengenai perubahan iklim tahap sampai tahun 2050. Dibandingkan dengan Strategi sebelumnya yang hanya memusat pada pengurangan  emisi gas rumah kaca, kriterium menetapkan langkah-langkah pengurangan kali ini berdasarkan pada kecenderungan pengembangan sosial-ekonomi nasional, dari kekhususan berbagai instansi/bidang  dengan sekidit pengurangan, meninjau beberapa risiko dan tantangan potensial serta memprioritaskan pemanfaatan teknologi yang sudah ada  dan diprakirakan di dalam dan luar negeri.

Bersinergi dengan Komunitas Internasional

Sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, Vietnam menerima dan melakukan sidang kerja dengan rombongan-rombangan internasional seperti Alok Kumar Sharma, Menteri, Ketua COP 26 dan Frans Timmermans, Wakil Direktur Eksekutif Komisi Eropa dan baru-baru ini ialah Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat mengenai perubahan iklim, John Kerry. Hal ini membuktikan secara hidup-hidup perhatian khusus dari komunitas internasional terhadap Vietnam setelah COP 26.

Terkesan dengan  semua upaya Vietnam untuk merealisasi komitmen COP26, Alol Sharma, Menteri, Ketua COP 26 menyatakan bahwa ada banyak peluang ketika Vietnam menjadi salah satu perekonomian yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia, tetapi juga menjadi negara yang terkena krisis besar akibat perubahan iklim. Dia bisa melihat cara pendekatan global dari Pemerintah dan terkesan dengan perihal PM secara cepat membentuk Badan Pengarahan Nasional dan menjadi Ketua badan ini. Hal tersebut memberikan kepercayaan besar untuk para investor asing. Ketika berbagi masalah energi terbarukan, Menteri, Ketua COP 26, Alok Sharma menyatakan:

“Perubahan iklim tidak bisa membedakan garis demarkasi antarnegara. Oleh karena itu, dengan skenario apabila suhu global meningkat 2 dejarat celsius maka 40 persen daerah dataran rendah sungai Mekong akan terkena pengaruh. Dan akan memengaruhi 17 juta orang/17 juta mata pencaharian serta ekonomi. Apabila kita tidak melakukan apa pun akan terkena banyak dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan  ketika bertindak.  Kami sangat menyetujui dan merasa gembira ketika Vietnam berbagi persentase energi terbarukan untuk menuju ke target  energi terbarukan akan menjadi sumber daya energi utama dari Vietnam”.

John Kerry, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, dalam kunjungannya di Vietnam baru-baru ini juga menilai bahwa Vietnam telah menargetkan  komitmen-komitmen yang sangat penting dan Pemerintah Vietnam juga sedang berupaya mencapai semua target tersebut. AS sangat menunggu untuk  bekerja sama dengan Vietnam dan membantu Vietnam melaksanakan proses transformasi ini.

Keaktifan dan keproaktifan Vietnam dalam menggelar solusi-solusi mengenai perubahan iklim  menunjukkan tanggung jawab Vietnam terhadap komunitas internasional. Hal ini juga turut merealisasi target pengembangan Vietnam sesuai dengan arah harmonis, berkesinambungan dan komprehensif.