Penjara  Vinh Quang, Provinsi Vinh Phuc, menyelenggarakan Hari Perampuan untuk  nara pidana hukum sehubungan dengan Hari Perempuran Vietnam  (Foto vov)

Saat ini sudah banyak ketentuan yang mencegah dan menindak  perbuatan yang berkaitan dengan penyiksaan dalam Konvensi CAT telah diinternalisasikan oleh Vietnam ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2015, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2015 (direvisipada tahun 2021), Undang-Udang (UU) Organisasi Badan Reserse Kriminal tahun 2015, UU Penahanan dan Pemenjaraan Sementara, UU Penggugatan, UU Amnesti Khusus, UU Eksekusi Putusan Pidana. Bersamaan dengan itu, ratusan naskah bimbingan terkait  telah menstandarisasi semua proses, memublikasikan, semua peraturan dan menambahkan ketentuan hukum untuk mencegah tindakan penyiksaan, melindungi orang yang berisiko mengalami penyiksaan serta memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban penyiksaan selama proses penyelesaian pengaduan, penggugatan, penyidikan, pelaksanaan penahanan dan pemenjaraan sementara, penuntutan, pengadilan, penegakan hukuman pidana, kompensasi atas kerugian, dan sebagainya.

Upaya Vietnam dalam Melaksanakan Konvensi

Salah satu perubahan positif Vietnam dalam pencegahan penyiksaan adalah memasang, memanfaatkan, dan menggunakan rekaman audio dan video selama proses interogasi terhadap terdakwa pada khususnya dan dalam proses pidana pada umumnya. Penahanan dan pemenjaraan sementara; penegakan keputusan pidana; pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di fasilitas penjara, pengaduan, penggugatan, pembelaan, bantuan hukum, dan sebagainya telah diberlakukan Vietnam dalam dokumen pelaksanaannya. Berdasarkan perubahan dalam dokumen hukum, badan-badan fungsional Vietnam dengan giat menggelar pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini. Dengan demikian, berkontribusi untuk memastikan lebih baik  hak-hak masyarakat pada umumnya dan hak-hak orang yang berisiko untuk disiksa pada khususnya serta meningkatkan tanggung jawab pejabat yang menjalankan otoritas publik dan memberikan kontribusi dalam mencegah dan membatasi tindakan penyiksaan.

Di bidang hukum, Vietnam telah menerapkan demokrasi di tingkat akar rumput, khususnya penerapan demokrasi di fasilitas penahanan narapidana dan fasilitas pendidikan wajib di bawah Kementerian Keamanan Publik; menerapkan demokrasi dalam  pelaksanaan penahanan dan pemenjaraan sementara dari pasukan  keamanan publik akyat; dalam kegiatan investigasi pasukan keamanan publik rakyat, menerapkan demokrasi dalam pekerjaan inspeksi dan penyelesaian pengaduan dan penggugatan,  pekerjaan menerima warga dan mencegah serta memberantas korupsi dari pasukan keamanan publik rakyat.

Vietnam juga mempunyai peraturan khusus mengenai informasi yang boleh dipublikasikan kepada masyarakat, hal yang dapat diberikan oleh rakyat, bentuk memberikan pendapat dan bentuk pengawasan; berkontribusi untuk mencegah dan membatasi hal-hal negatif, birokrasi, dan intimidasi, lebih menjamin HAM dan hak-hak warga, termasuk hak untuk bebas dari bahaya penyiksaan dengan pedoman “Rakyat tahu, rakyat berdiskusi, rakyat berbuat, rakyat memeriksa, rakyat mengawasi, dan rakyat menikmati".

Terus Melaksanakan Konvensi

Selain kegiatan untuk meningkatkan kewajiban anggota Konvensi Menentang Penyiksaan, Vietnam secara khusus memperhatikan untuk menghadirkan dan melindungi Laporan Nasional kepada Komisi Anti Penyiksaan. Menurut itu,  Vietnam menyerahkan laporan pertama kepada Komisi Anti Penyiksaan pada tahun 2017; menyampaikan dan membela informasi, data, dan konten yang diungkapkan Vietnam dalam laporan nasional pertama di hadapan Komite Anti Penyiksaan pada tahun 2018. Berdasarkan laporan sela-sela Komisi Menentang Penyiksaan, Vietnam terus mengembangkan dan menyerahkan laporan sela-sela dan menanggapi komentar-komentar  dan rekomendasi ini pada bulan Oktober 2020. Dalam laporan ini, Vietnam telah memberikan argumen dan data lengkap untuk membuktikan dan menegaskan  pandangan konsekuen dan menyeluruh dari Negara Vietnam yang melarang keras semua tindakan terkait penyiksaan, pengakuan paksa, penggunaan hukuman fisik, dan memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelanggaran ini.

Faktanya, Vietnam telah membentuk Komite Pengarah Pusat Reformasi Hukum Pusat dan Komite Pengarah Reformasi Hukum di tingkat provinsi secara nasional untuk membangun hukum yang bersih, kuat, demokratis, serius, dan menjunjung tinggi keadilan untuk secara bertahap menjadi modern, melayani rakyat, termasuk hak untuk tidak disiksa. Pada tanggal 14 Februari 2023, Vietnam Nam telah mengeluarkan rencana untuk memperkuat pelaksanaan dengan efektif Konvensi Menentang Penyiksaan dan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dari Konvensi Menentang Penyiksaan. Berdasarkan ketaatan pada rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dari Komite Menentang Penyiksaan, rencana ini sedang diperkuat dan digelar oleh kementerian, instansi, dan daerah di Vietnam dengan kegiatan-kegiatan konkret dan menjadi efektif dalam praktik./.