Ini akan menjadi prasyarat penting bagi Vietnam untuk cepat menghapuskan “kartu kuning” terhadap hasil perikanan, setelah Komisi Eropa melakukan pemeriksaan kali ke-4, dari tanggal 10 sampai 18 Oktober ini di Vietnam.

Memeriksa peralatan pengawasan perjalanan di kapal-kapal penangkap ikan di laut (Foto: VOV)

Rombongan inspektorat Komisi Eropa melakukan pemeriksaan hasil penggelaran rekomendasi-rekomendasi Komisi Eropa tentang penanggulangan IUU yang diajukan pada pemeriksaan kali ke-3. Aktivitas pemeriksaan ini berfokus mengontrol kapal-kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah perairan asing, mengontrol kapal penangkap ikan yang masuk dan ke luar  pelabuhan serta aktivitasnya di laut, mengontrol bahan-bahan impor dan pelacakan asal-asul hasil perikanan.

Satu penggalan jalan upaya dengan banyak hasil yang tercapai

Selama ini, Vietnam telah berupaya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan rekomendasi Komisi Eropa untuk menghapuskan “kartu kuning”. Deputi Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Wakil Kepala Badan Pengarah Nasional urusan penanggulangan penangkapan ikan IUU, Phung Duc Tien menunjukkan:

“Dengan gigih mencegah kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah perairan asing, hal ini mempunyai makna penting dan menentukan. Terkait dengan pelacakan asal-usul, kita harus menjamin hasil produksi di kawasan-kawasan, semua daerah harus mencamkan asal usul produk, mulai dari pencatatan di buku harian hingga kawasan penangkapan, garis bujur, garis lintang, dan pekerjaan membawa ikan ke pelabuhan, semuanya harus jelas dalam hal asul-usulnya, dan ketika produk diekspor ke pasar-pasar di Eropa harus ada dokumententang penangkapan hingga pasarnya”.

Deputi Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Wakil Kepala Badan Pengarah Nasional urusan penanggulangan penangkapan ikan IUU, Phung Duc Tien (Foto: VNA)

Untuk memiliki fondasi hukum untuk melaksanakan semua rekomendasikan Komisi Eropa, sejak tahun 2019, Vietnam telah menyelesaikan kerangka hukum dasar, memenuhi tuntutan dari penanggulangan penangkapan ikan IUU. Kemudian, Vietnam telah meninjau, merevisi dan melengkapi kerangka hukum yang sesuai dengan praktik instansi perikanan Vietnam serta ketentuan internasional sesuai dengan rekomendasi Komisi Eropa. Vietnam juga telah memberlakukan program-program, proyek, perancangan utnuk mengembangkan perikanan Vietnam yang berkelanjutan, bertanggung jawab, berintegrasi pada dunia. Pelanggulangan penangkapan ikan IUU dilaksanakan untuk mengimplementatifkan secara efektif Strategi pengembangan perikanan Vietnam hingga tahun 2030, visi hingga tahun 2045 yang telah disahkan Perdana Menteri Pemerintah dalam Keputusan nomor 339/QĐ-TTg tanggal 11 Maret 2021.

Hingga saat ini, ada 26 di antara 28 provinsi dan kota di bawah Pusat yang telah menyelesaikan peninjauan dan penghitungan kapal penangkap ikan yang ada di daerah-daerahnya menurut ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang mengenai Perikanan tahun 2017. Perangkap lunak database perikanan nasional Vnfishbase juga telah digelar di 31 provinsi dan kota yang ikut mengeksploitasi hasil perikanan, memenuhi secara mendasar tuntutan-tuntutan pengelolaan eksploitasi hasil perikanan.

Terus menangani dengan baik semua rekomendasi dari Komisi Eropa

Dengan tekad tinggi untuk menghapuskan “kartu kuning” dari Komisi Eropa, selama ini seluruh sistem politik dari Pusat hingga daerah telah dengan gigih dan giat melaksanakan hukum mengenai penanggulangan penangkapan ikan ilegal dan menggelar solusi-solusi untuk menangani secara tuntas semua problembatik yang masih ada sesuai dengan rekomendasi Komisi Eropa. Tran Dinh Luan, Kepala Direktorat Perikanan mengatakan:

“Deputi Perdana Menteri, Kepala Badan Pengarah Nasional urusan Penanggulangan penangkapan ikan IUU telah langsung datang ke lapangan untuk memeriksa, membimbing dan mendorong pelaksanaan secara terus menerus. Pihak Badan Pengarah Harian dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan telah datang ke daerah-daerah yang masih ada pelanggaran untuk memberikan bimbingan langsung. Semua pemeriksaan itu menunjukkan bahwa seluruh sistem politik dari Pusat hingga daerah telah berpartisipasi dan dengan gigih menangani pelanggaran, bertekad menghapuskan kartu kuning”.

Sekarang, Vietnam telah memasang peralatan pengawasan perjalanan (VMS) di kapal penangkap ikan dengan panjangnya dari 15 meter ke atas dengan persentase 97,65% (28.789 kapal). Sistem pengawasan kapal penangkap ikan digelar secara sinkron dari Pusat hingga daerah. Pengawasan, pemeriksaan dan pengontrolan kapal penangkap ikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Surat edaran nomor 21/2018/TT-BNNPTNT. Pemberian sertifikat dan pelacakan asal-usul hasil perikanan dari penangkapan yang telah digelarkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Perikanan, Perjanjian tentang tindakan negara-negara pelabuhan (The Agreement on Port State Measures/PSMA)) pada pokoknya mematuhi tuntutannya. Vietnam juga telah berhasil mencegah dan menghentikan situasi pelanggaran dari kapal penangkap ikan Vietnam di negara-negara di Pasifik. Pelaksanaan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran administrasi telah digelar secara aktif di banyak daerah dan oleh pasukan-pasukan pelaksana hukum di laut. 

Upaya menghapuskan “kartu kuning” dengan ketentuan-ketentuan hukum, semua komitmen  kuat dan banyak solusi konkret dari Pusat hingga daerah tidak hanya memberikan kembali gengsi hasil perikanan Vietnam di kancah internasional, tetapi juga mengembangkan instansi perikanan Vietnam secara modern dan berkelanjutan.