(VOVworld) – Ketegangan-ketegangan di Laut Timur sekarang ini bertolak dari penempatan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 secara tidak sah oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, yang di situ, Vietnam bisa mendapatkan semua hak dari satu negara pantai sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982. Dalam satu naskah yang diusulkan untuk diedarkan sebagai satu dokumen resmi di PBB baru-baru ini, Vietnam menegaskan secara jelas pendirian menentang semua tindakan Tiongkok tersebut dan menuntut kepada Tiongkok supaya segera menarik anjungan minyak keluar dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Suara Vietnam yang pada tempatnya telah mendapat sokongan dari komunitas internasional dengan tindakan-tindakan kongkrit.
Anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 yang ditempatkan secara tidak sah
oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam
(Foto: vntintuc.net)
Pada tanggal 2 Mei tahun 2014, Tiongkok telah membawa anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 untuk melakukan pengeboran eksplorasi dan ditempatkan di koordinat 15-29.58 derajat Lintang Utara dan 111-12.06 derajat Bujur Timur. Pada tanggal 27 Mei tahun 2014, anjungan minyak ini dipindah ke posisi 15-33.38 derajat Lintang Utara, 111-34.62 derajat Bujur Timur. Semua posisi ini terletak jauh di dalam zona ekonomi eksklusif, landas kontinen Vietnam dan jauhnya dari pantai Vietnam dari 130 sampai 150 mil laut. Sejak itu hingga sekarang, Tiongkok tetap mempertahankan anjungan minyak tersebut, mendisposisikan satu jumlah besar kapal pengawal dan terus-menerus menabrak dan menyeruduk kapal-kapal pelaksana hukum Vietnam, menabrak tenggelam dan menangkap nelayan Vietnam ketika mereka sedang melakukan penangkapan ikan di lapangan ikan tradisional yang terdiri dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam.
Vietnam telah berupaya dan beriktikat baik untuk menangani semua ketegangan di Laut Timur
Di zona aktivitas anjungan minyak Haiyang Shiyou 981, semua kapal Tiongkok telah berulang kali melanggar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam serta melakukan survei, eksplorasi seismologi 2D dan 3D sejak tahun 2005. Pada kali-kali itu, Vietnam telah mengirim kapal sipil pelaksana hukum untuk menuntut kepada Tiongkok supaya tidak melakukan aktivitas di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, bersamaan itu, melakukan kontak diplomatik, menyampaikan nota untuk tegas memprotes aktivitas salah yang dilakukan oleh Tiongkok, terdiri dari serentetan kontak antara Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam dengan Duta Besar Tiongkok untuk Hanoi. Puncaknya ialah pada tanggal 5 Agustus tahun 2010 dan pada tanggal 8 Agustus tahun 2011, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam telah dengan terbuka memprotes dan menuntut kepada Tiongkok supaya segera menghentikan dan tidak membiarkan terjadinya semua pelanggaran terhadap hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam di Laut Timur. Sejak ketegangan pada awal Mei tahun 2014 hingga sekarang, Vietnam telah berupaya melakukan dialog dengan Tiongkok melewati banyak bentuk dan banyak tingkat untuk menuntut kepada Tiongkok supaya segera menghentikan pelangaran-pelanggaran terhadap hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam. Vietnam menuntut kepada Tiongkok supaya segera menarik anjungan minyak dan semua kapal pengawal, menciptakan syarat yang kondusif kepada dua pihak untuk melakukan perundingan sesuai dengan Piagam PBB, semua pasal yang bersangkutan dari UNCLOS-1982, Deklarasi tentang perilaku dari para pihak di Laut Timur (DOC) dan semua permufakatan lain antara dua negara. Vietnam telah melakukan lebih dari 30 kali kontak diplomatik dengan badan-badan Tiongkok yang berwewenang, diantaranya, yang terkini ialah pertemuan antara Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh dengan anggota Dewan Negara Tiongkok, Yang Jiechi di kota Hanoi pada tanggal 18 Juni tahun 2014. Akan tetapi, Tiongkok tetap tidak menarik anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 maupun melakukan perundingan diplomatik, memanifestasikan sifat hukum yang tidak jelas, tidak bisa mengklasifikasi tindakan-tindakan agresif untuk menguasai Laut Timur.
Vietnam dan komunitas internasional menuntut kepada Tiongkok supaya menaati hukum internasional
Dalam naskah yang diusulkan untuk diedarkan secara resmi di PBB baru-baru ini, Vietnam menuntut kepada Tiongkok supaya menghormati semua hak Vietnam yang ditetapkan oleh UNCLOS-1982. Vietnam juga tegas menuntut kepada Tiongkok supaya menaati hukum internasional dan segera menghentikan semua pelanggaran terhadap hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam.
Tidak hanya berhenti pada kutukan-kutukan terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Tiongkok, komunitas internasional sedang dengan tindakan-tindakan kongkrit mencegah strategi ekspansi Tiongkok di Laut Timur. Yang tipikal ialah, pada akhir pekan lalu, Senat Amerika Serikat telah mengesahkan resolusi mengutuk tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Timur dan Laut Hoatung, diantaranya mengimbau kepada Tiongkok supaya menarik anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 bersama dengan kapal-kapal pengawalnya, mengembalikan Laut Timur ke status quo seperti sebelum tanggal 1 Mei tahun 2014. Senat Amerika Serikat menunjukkan bahwa semua klaim kedaulatan dari Tiongkok dan tindakan-tindakan menunjang aktivitas anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 belum dikonfirmasikan oleh hukum internasional, termasuk UNCLOS-1982 merupakan satu intrik sepihak dengan maksud mengubah kenyataan dengan kekerasan dan memperlihatkan indikasi melanggar DOC yang juga ditandatangani oleh Tiongkok. Bersamaan itu, Dewan Parlemen Francophonie mengajukan resolusi tentang tempat-tempat panas di negara-negara anggota Francophonie, diantaranya menyatakan kecemasan tentang ketegangan sekarang ini di Laut Timur, karena Tiongkok menempatkan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Dewan Parlemen Francophonie menegaskan “menyokong semua upaya Vietnam dan negara-negara lain untuk memulihkan perdamaian dan kestabilan” serta “meminta kepada Tiongkok supaya turut menangani secara komprehensif semua ketegangan sekarang ini, melaksanakan secara lengkap dan efektif DOC dan cepat menuju ke penandatanganan Kode Etik di Laut Timur (COC)”./.