(VOVworld)  - Lebih dari sebulan sejak Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda mengeluarkan vonis tentang gugatan Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan penjelasan dan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang Hukum Laut-tahun 1982 (UNCLOS-1982), hal yang mendapat perhatian dari opini umum ialah kemungkinan merealisasikan vonis ini. Meski tahap pelaksanaan vonis juga adalah  penggalan jalan yang panjang dan menjumpai kesulitan, tapi opini umum internasional semuanya setuju mengatakan bahwa PCA merupakan instrumen hukum untuk membantu memecahkan masalah-masalah praktek  di Laut Timur pada waktu mendatang. 

Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario di depan upacara pembukaan pengadilan di Den Haag, Belanda
(Foto: PCA)

Pertama-tama bisa ditegaskan bahwa proses terbentuknya gugatan, proses perdebatan dari tahun 2013 ketika Filipina menyampaikan dokumen ke PCA sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam UNCLOS-1982. Menurut itu, nilai hukum dari PCA telah diakui oleh komunitas internasional dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan langsung dengan gugatan, meski sepihak atau menolak partisipsinya dalam gugatan ini.

Berupaya  keras untuk  mengusahakan solusi damai.

Gugatan Filipina terhadap Tiongkok bukanlah merupakan aktivitas yang merumitkan situasi, tapi  dianggap sebagai upaya keras untuk mengusahakan sengketa melalui perundingan dengan semangat damai, tidak menggunakan dan mengancam menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah sengketa internasional. Gugatan ini turut menjunjung tinggi nilai dan makna dari hukum internasional dan hasil-guna gugatan akan menjadi bukti terhadap upaya komunitas internasional dan regional. Kalau telah memutuskan akan bersama-sama mengadakan perbahasan dan setuju memberlakukan satu sistim patokan internasional, maka semua pihak berkewajiban menyesuaikan  perilaku-nya dalam masalah-masalah  yang bersangkutan dengan delimitasi garis perbatasan di  laut.

Pulau batu Chu Thap dari kepulauan Truong Sa yang sekarang sedang diduduki secara tidak sah oleh Tiongkok
(Foto: CSIS)

Ini adalah untuk pertama kalinya, satu vonis dari lembaga internasional yang berwewenang  bersangkutan dengan  sengketa di Laut Timur dikeluarkan.  Vonis ini telah menciptakan pemahaman umum tentang butir-butir yang belum  kongkrit dan belum jelas dari UNCLOS-1982, maka semua pihak yang bersangkutan dalam gugatan memberikan keterangan dan mengeluarkan kesimpulan tentang struktur di kepulauan Truong Sa (Spratly). Karena kalau semua butir dijelaskan, maka itu merupakan dasar-dasar hukum di kemudian hari yang bisa diterapkan pada gugatan-gugatan serupa, agar dari situ semua pihak menyesuaikan perilakunya. 

Kelayakan PCA.

Menurut para analis, PCA  sepenuhnya  punya dasar untuk memasukkan pratek kehidupan. Yang pertama ialah PCA  beraktivitas menurut  UNCLOS-1982. Vonis  PCA  bersifat  kejuruan dan harus ditaati. PCA tidak mengadili sengketa wilayah, tapi mengkonfirmasikan keabsahan aktivitas dan dalam beberapa kasus  mengkonfirmasikan hak wilayah dari negara-negara maritim yang lain. Yang kedua ialah selaku negara anggota UNCLOS-1982, kedua negara Tiongkok, Filipina dan negara-negara yang bersangkutan berkewajiban harus menghormati vonis-vonis PCA. Sebuah negara sendirian tidak bisa berhasil menjaga  perdamaian dan stabilitas di kawasan kalau mengingkari semua butir yang sudah dia ratifikasi. Akhirnya,  sebagai sebuah negara besar di kawasan, Tiongkok selama bertahun-tahun ini selalu mempropagandakan doktrin “perkembangan yang damai”. Oleh karena itu, tidak ada alasan Tiongkok berjalan bertentangan dengan garis politik yang dijalankan oleh pimpinan negara ini di berbagai masa bakti.

Pada kenyataannya, sampai sekarang, lebih dari sebulan sejak PCA mengumumkan vonis terakhir  tentang gugatan, selain  pernyataan-pernyataan yang keras dan berulang ulang terhadap vonis ini yakni “tidak bernilai dan tidak mempunyai daya-guna yang mengikat”, kalangan analis berpendapat bahwa tidak ada eskalasi dalam pernyataan-pernyataan Beijing. Pada 2 tahun lalu, komunitas internasional pernah menyaksikan perubahan-perubahan dalam perilaku Beijing di Laut Timur dari kasus anjungan minyak di  lepas pantai  kepulauan Hoang Sa (Paracel)  dimana Vietnam juga  punya klaim. Tentangan luas  diderita oleh Tiongkok sesudah itu dan pengaruh efek terhadap aktivitas diplomatik negara ini di kawasan tampaknya sedikitnya  membuat Tiongkok  lebih  hati-hati  dalam perilakunya. Dari saat itu sampai sekarang, akan tidak ada semua kasus  serupa di zona ekonomi eksklusif dimana semua negara yang bersangkutan di kawasan  punya klaim kedaulatan.

PCA  membuka peluang  perundingan.

Dalam semua situasi, perundingan tetap merupakan kunci untuk membantu memecahkan ketegangan. Kalau ada pemahaman seperti itu, pada kenyataannya, kedua negara Filipina dan Tiongkok baru-baru ini sedang memanifestasikan kemauan baik-nya ialah ingin bersedia mengadakan perundingan pasca vonis PCA. Dalam pidatonya ketika dilantik, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte  berharap akan bisa “turun landas secara  ringan” dalam  bersengketa dengan Tiongkok di Laut Timur. Pada pertemuan antara mantan Presiden Filipina, Ramos dan  mantan  Deputi Menteri Luar Negeri Tiongkok, Fu Ying baru-baru ini, dua pihak tidak mengulangi lagi masalah kedaulatan terhadap banyak zona yang sedang dipersengketakan di Laut Timur seperti dangkalan Scarborough, pulau batu Van Khan atau gugatan tentang sengketa di Laut Timur dan menekankan:  Semua perbahasan tidak resmi telah berfokus pada kebutuhan ialah perlu mengadakan dialog untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan guna membuka jalan bagi kerjasama pada umumnya. Menurut para analis, akan kekanak-kanakan, kalau berpendapat bahwa setelah PCA  mengeluarkan vonis tentang Laut Timur, situasi  di kawasan sepenuhnya  akan menjadi stabil. Namun,  vonis  PCA tersebut pasti telah menciptakan peluang bagi semua pihak untuk duduk di meja dan menurunkan suhu ketegangan. PCA bisa membantu semua pihak menyesuaikan perilaku, tidak bisa melakukan aktivitas secara sepihak, tanpa memperdulikan hukum internasional.