Ilustrasi  (Foto: vov)

Dalam laporan tersebut, Uni Eropa mengatakan bahwa ruang masyarakat sipil di Vietnam semakin dipersempit. Pada saat yang sama, menyerukan Vietnam untuk membebaskan semua orang yang ditahan karena melaksanakan hak kebebasan berbicara.

Penilaian yang Kurang Obyektif

Menurut Professor Muda, Doktor Hoang Hung Hai, Wakil Kepala Institut HAM, di Vietnam tidak membentuk barisan aktivis HAM, tapi semua warga negara Vietnam mempunyai kewajiban untuk secara aktif memajukan dan menjamin HAM. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Vietnam mempunyai sistem perundang-undangan untuk melindungi HAM dan memerangi tindakan yang melanggar HAM. Oleh karena itu, segala tindakan pelanggaran HAM harus ditangani sesuai dengan hukum. Vietnam mendukung tindakan-tindakan yang menghormati dan melindungi HAM. Dengan demikian, jika berkata bahwa  Vietnam menindas aktivis HAM tidaklah realistis dan tidak sesuai dengan proses memastikan HAM di Vietnam saat ini.

Vietnam selalu memperhatikan dan menjamin kebebasan berbicara dan kebebasan pers setiap warga negara. Namun hak-hak ini semuanya harus berada dalam kerangka hukum. Undang-undang tidak mengizinkan penggunaan kebebasan berbicara untuk menghina kehormatan, martabat, dan prestise orang lain. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pham Thu Hang, menekankan:

“Melindungi dan memajukan hak asasi manusia adalah kebijakan konsisten Vietnam, dan Vietnam selalu menganggap manusia sebagai sentral dan motivasi proses inovasi dan pembangunan sosial-ekonomi tanah air. Vietnam selalu berusaha mencapai tujuan-tujuan meningkatkan kualitas hidup dan penikmatan HAM yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang serta dijamin dan dihormati dalam praktik. Upaya dan prestasi Vietnam dalam menjamin HAM diakui dan diapresiasi secara luas oleh komunitas internasional.”

Kenyataan yang Jelas

Faktanya, semua tindakan konkret untuk melaksanakan HAM di Vietnam sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah ditandatangani oleh Vietnam. Hingga saat ini, Vietnam telah meratifikasi dan bergabung dengan 7/9 konvensi dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM; Meratifikasi dan bergabung dengan 25 konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. Dibandingkan dengan banyak negara, Vietnam tidak kalah dengan jumlah konvensi yang ditandatangani. Bahkan Amerika Serikat saat ini masih merupakan satu-satunya negara di dunia yang belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Anak tahun 1989. Negara ini juga belum meratifikasi Kovensi Internasional tentang Hak Sosial-Ekonomi dan Kebudayaan tahun 1966.

Pada sesi dialog tentang Laporan Nasional Vietnam sesuai Mekanisme Peninjauan Periodik Universal Siklus Keempat Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada Mei lalu, Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Do Hung Viet juga menegaskan bahwa pernah berada dalam kelompok negara termiskin di dunia, namun Vietnam telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Selama periode tahun 1989-2023, PDB per kapita Vietnam telah meningkat 40 kali lipat. Selama 2 dekade, sejak tahun 1993, lebih dari 40 juta orang telah keluar dari kemiskinan. Perkembangan yang pesat  media massa, internet, dan jejaring sosial di Vietnam telah membantu memperkuat kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan hak akses terhadap informasi. Saat ini, kuantitas pengguna internet di Vietnam sudah mencapai lebih dari 78 juta orang, dan jaringan 4G telah meliputi sekitar 99,8 persen populasi Vietnam.

Upaya Vietnam untuk menjamin HAM telah diakui dan diapresiasi oleh komunitas internasional. Selama kunjungannya ke Vietnam pada bulan Mei, Ketua Dewan Perdamaian Dunia, Pallab Sengupta, berkomentar:

 “Pemerintah Vietnam selalu mendengarkan suara masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kehidupan setiap orang. Saya pikir Vietnam telah melakukan hal-hal yang terbaik untuk menjamin HAM. Saya menghargai upaya Vietnam ini. Juga akan ada tantangan-tantangan, namun yang jelas ialah  Partai Komunis dan Negara Vietnam sangat berhati-hati dan berupaya untuk menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan ini.” 

HAM merupakan isu global yang bersifat universal. Setiap negara, setiap bangsa, tergantung pada karakteristik budaya dan sejarahnya, masing-masing mempunyai standar dan ketentuan tersendiri. Penerapan kriteria suatu negara terhadap negara lain adalah tidak sesuai dan hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap urusan internal negara lain, tidak sesuai dengan peraturan PBB. Sangat disayangkan bahwa Uni Eropa terus memberikan beberapa penilaian yang kurang obyektif, berdasarkan informasi yang salah dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di Vietnam./.