(VOVWORLD) - Tanggal 9 November setiap tahun adalah Hari Hukum Vietnam, hari memuliakan Undang-Undang Dasar (UUD) dan hukum, mendidik kesadaran supremasi hukum untuk semua masyarakat. Setelah hampir 40 tahun pelaksanaan pembaruan tanah air, sistem perundang-undangan Vietnam telah mencakup penyesuaian bidang-bidang kehidupan, semakin memenuhi secara lebih baik permintaan pengelolaan dan pengembangan tanah air. Menghadapi momentum pengembangan tanah air, urusan legislasi sedang menuntut pola pikir baru, melancarkan semua sumber daya untuk berkembang.
Sistem perundang-undangan menjadi pengukur taraf pembangunan tanah air, memainkan peranan penting dalam pengelolaan kehidupan sosial. Bersama dengan pelaksanaan usaha pembaruaan, pengembangan perekonomian pasar menurut arah sosialis, Vietnam selangkah demi selangkah membangun dan menyempurnakan Negara hukum sosialis milik Rakyat, oleh Rakyat, demi Rakyat, dengan kepemimpinan Partai Komunis Vietnam, di antaranya hukum memainkan peranan kunci.
Sistem perundang-undangan merupakan pengukur taraf pembangunan tanah air
Resolusi nomor 48-NQ/TW tanggal 24 Mei 2005 dari Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) tentang Strategi pembangunan dan penyempurnaan sistem perundang-undangan Vietnam hingga tahun 2010, arahan sampai tahun 2020 telah menetapkan sistem perundang-undangan harus “sinkron, menyatu, implementatif, terbuka, transparan, titik beratnya ialah menyempurnakan institusi ekonomi pasar menurut arah sosialis, membangun Negara hukum sosialis Vietnam milik Rakyat, oleh Rakyat, dan demi Rakyat”. Kongres Nasional ke-13 PKV (tahun 2021) telah mewarisi Resolusi nomor 48 dan melengkapi kriteria-kriteria dari sistem perundang-undangan, yaitu: “lengkap, tepat waktu, sinkron, menyatu, implementatif, terbuka, transparan, stabil, mengambil hak dan kepentingan yang sah dari warga, badan usaha sebagai titik berat untuk mendorong inovasi kreatif, menjamin tuntutan pembangunan yang cepat dan berkelanjutan”. Setahun setelah itu, KS PKV angkatan XIII memberlakukan Resolusi nomor 27-NQ/TW tanggal 9 November 2022 tentang lanjutnya pembangunan dan penyempurnaan Negara hukum sosialis Vietnam pada tahapan baru. Ini merupakan tonggak, pergeseran penting. Untuk pertama kalinya, PKV memberlakukan satu Resolusi tematik tentang Negara hukum sosialis, di antaranya menetapkan target-target pokok ialah: Membangun sistem perundang-undangan yang sempurna, dilaksanakan secara ketat dan konsekuen; memanifestasikan supremasi UUD dan hukum, menghormati, menjamin, membela secara efektif hak manusia dan hak warga negara.
 Sekjen To Lam meminta supaya melakukan perubahan kuat dalam pola pikir tentang legislasi menurut arah baik menjamin tuntutan pengelolaan maupun memacu kekreatifan, membebaskan seluruh daya produksi, melancarkan semua sumber daya untuk berkembang. (Foto: VGP) |
Sejak Resolusi nomor 48 –NQ/TW diberlakukan, jumlah UU yang disahkan pada Majelis Nasional (MN) angkatan-angkatan XI, XII, XIII, XIV dan persidangan ke-7 MN angkatan XV adalah 300 UU dan Kitab UU, khususnya ada banyak naskah penting seperti: UUD tahun 2013, UU mengenai pertanahan (amandemen), UU mengenai pengorganisasian pemerintahan daerah tahun 2015 (amandemen, di atas dasar UU tahun 2019), dan sebagainya. Di samping itu, subyek-subyek yang berwewenang juga memberlakukan banyak naskah hukum untuk membimbing, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Kualitas sistem perundang-undangan pada pokoknya telah menjamin sifat menyatu dan sinkron.
Perubahan pola pikir tentang legislasi
Target pembaruan pola pikir tentang legislasi dalam konteks pembangunan dan penyempurnaan Negara hukum sosialis Vietnam pada tahapan baru ialah membangun sistem perundang-undangan yang demokratis, adil, humanis, modern, lengkap, sinkron, menyatu, tepat waktu, implementatif, terbuka, transparan, stabil, mudah diakses, membuka jalan untuk inovasi kreatif dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam artikel dengan tema: “Mengembangkan sifat PK dalam pembangunan Negara hukum sosialis Vietnam” pada tanggal 20 Oktober 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV, To Lam menunjukkan bahwa hukum dalam Negara hukum sosialis perlu disempurnakan secara terus menerus untuk melembagakan garis politik dan kebijakan dari PKV.
 Sekjen To Lam berbicara di depan persidangan ke-8 MN angkatan XV (Foto: VGP) |
Pada acara pembukaan persidangan ke-8 MN angkatan XV, pada tanggal 21 Oktober, Sekjen To Lam meminta supaya melakukan perubahan kuat dalam pola pikir tentang legislasi menurut arah baik menjamin tuntutan pengelolaan maupun memacu kekreatifan, membebaskan seluruh daya produksi, melancarkan semua sumber daya untuk berkembang. Sekjen To Lam mengatakan:
“Merapati praktek kehidupan untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai. Secara giat membuat koridor hukum untuk menyesuaikan isu-isu baru, tren baru, terutama isu-isu yang terkait dengan Revolusi 4.0, kecerdasan buatan, transformasi digital, transformasi hijau, dan lain-lain; menciptakan kerangka hukum untuk menyukseskan revolusi tentang transformasi digital, menciptakan terobosan bagi pembangunan tanah air pada tahun-tahun berikutnya”.
Hasilnya ialah kualitas urusan legislasi memainkan peranan yang teramat penting dalam proses pelaksanaan target-target, pandangan, arahan, terobosan strategis yang telah ditetapkan Kongres Nasional ke-13 PKV. Perubahan pola pikir tentang legislasi tidak hanya turut membangun dan menyempurnakan Negara hukum sosialis Vietnam pada tahapan baru saja, tetapi juga melancarkan sumber-sumber daya demi target pembangunan tanah air.