(VOVWORLD) - Vietnam sedang berupaya untuk melaksanakan transformasi hijau, mengembangkan energi terbarukan, dan sebagainya. Proses ini akan berdampak bagi golongan tak mampu, kelompok yang berpendapatan rendah, karena mereka tidak bisa mengejar transformasi energi. Ini adalah salah satu masalah yang mendapat perhatian Pemerintah Vietnam ketika melaksanakan Pernyataan politik tentang pembentukan hubungan kemitraan transformasi energi yang adi (JETP), bulan Desember 2022. Melaksanakan dengan baik tugas ini berarti memastikan hak asasi manusia (HAM) di konteks baru.
Vietnam adalah satu satu di antara tiga negara pertama (setelah Afrika Selatan dan Indonesia) yang berpartisipasi dalam Pernyataan politik tentang pembentukan hubungan kemitraan transformasi yang adil (JETP bulan Desember 2022) dengan serentetan negara dan organisasi keuangan utama. Pada 1 Desember, di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28 (COP28) yang diadakan di Dubai, Uni Erimat Arab, para mitra telah berkomitmen memobilisasi sumber dana awal sebesar 15,5 miliar USD untuk memdukung proses transformasi hijau Vietnam.
Tantangan dan Peluang bagi Lapangan Kerja dan Pasar Tenaga Kerja
Di lokakarya dengan tema: “Mempromosikan Lapangan Kerja dan Jaring Pengaman Sosial Menuju Transformasi yang Adil” yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam pada tanggal 11 Desember, para pakar menyatakan bahwa proses transformasi energi dan pengembangan pasar karbon bisa menciptakan dampak-dampak yang tidak setara antara berbagai instansi, komunitas, terutama kelompok yang rentan di beberapa segi, seperti: berdampak terhadap pergeseran lapangan kerja, kehilangan lapangan kerja, kekurangan keterampilan pekerja, ketidak-sesuaian antara keterampilan yang dimiliki kekuatan tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan perekonomian hijau, terutama golongan tak mampu dan kelompok yang berpendapatan rendah bisa menderita dampak besar dari transformasi energi ini. Luu Quang Tuan, Kepala Direktorat Kerja Sama Internasional (Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam), menganalisis:
“Peluang-peluang baru dalam proses transformasi ini bisa menciptakan dampak-dampak di beberapa segi, terutama bagi kelompok yang rentan, seperti: berdampak terhadap pergeseran lapangan kerja, kekurangan keterampilan pekerja dan ketidak-sesuaian antara kekuatan tenaga kerja saat ini dan kebutuhan perekonomian hijau, dan sebagainya. Terutama golongan tak mampu dan kelompok yang berpendapatan rendah bisa menderita dampak besar dari proses transformasi ini.”
Kenyataan ini menuntut harus ada kebijakan jaring pengaman sosial serta kebijakan-kebijakan dukungan bagi tranformasi lapangan kerja, mengembangan pencaharian yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa pekerja di bidang-bidang ini mendapat pelatihan ulang dan dukungan untuk pindah ke lapangan kerja baru. Sistem pendidikan vokasi, pendidikan, dan pelatihan pun harus melakukan penyesuaian, pembaruan untuk memenuhi kebutuhan baru, diperkiraan akan ada beberapa lapangan kerja yang diciptakan atau dihilangkan di perekonomian.
Pemahaman Konsisten
Panorama lokakarya (Foto: qdnd.vn) |
Tidak bisa diingkari bahwa akan ada kelompok masyarakat yang tidak bisa mengejar proses transformasi energi, namun keberhasilan dalam pengentasan kelaparan dan kemiskian serta pengadaan lapangan kerja sama ini, menunjukkan Vietnam akan secara bertahap mengatasi semua tantangan ini dengan efektif.
Fakta bahwa penjaminan hak kelompok-kelompok yang rentan selalu menduduki posisi penting dalam proses melaksanakan pandangan dan kebijakan Partai Komunis dan kebijakan dan undang-undang Negara. Profesor, Doktor Ta Ngoc Tan, Wakil Harian Ketua Dewan Teori Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, mengatakan:
“Membangun masyarakat, mengembangkan manusia, dan terus-menerus meningkatkan kehitupan materaial dan spiritual rakyat menjadi tujuan inti Vietnam dalam proses pembangunan dan pengembangan tanah air. Bersama dengan upaya pengembangan ekonomi, Vietnam selalu memperhatian pelaksanaan semua kebijakan sosial sesuai dengan pedoman: pertumbuhan ekonomian diseiringi dengan pelaksanakan kemajuan dan keadilan sosial pada setiap tahap, setiap kebijakan dengan tujuan membawa kebahagiaan yang kian banyak bagi rakyat.”
Bapak Bui Ton Hien, Kepala Institut Ilmu Kerja Sosial (Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam), menilai:
“Penyempurnaan mekanisme pasar menjadi solusi yang penting dalam pengadaan lapangan kerja. Setiap tahun, Vietnam dengan rata-rata menyelesaikan lapangan kerja bagi 1,5 hingga 1,6 juta orang dan persentase pengangguran dipertahankan di taraf di bawah 3 persen. Pendapatan pekerja membaik selama tahun-tahun terakhir sehingga mempersempit kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan, pendekatan multidimensi diimplementasikan secara efektif dan dinilai komunitas internasional sebagai percontohan dalam perang mememerangi kelaparan dan kemiskinan.”
Vietnam selalu menganggap manusia sebagai sentral dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses transformasi hijau, kelompok yang rentan pasti akan mendapat perhatian dari Pemerintah melalui reformasi sistem tunjangan sosial dan jaring pengaman sosial, dan peningkatan anggaran keuangan bagi jaring pengaman sosial, dan lain-lain agar tidak meningkatkan persentase dan taraf miskin masyarakat dan agar mereka berpindah diri bersama dengan pengembangan tanah air.