Setelah 10 tahun diterapkan, UU Pertanahan tahun 2013 telah membuahkan hasil yang positif dalam pengelolaan dan penggunaan lahan. Namun, menghadapi perkembangan yang melompat dari integrasi ekonomi dan revolusi industri 4.0, RUU Pertanahan (amandemen) mengembangkan peraturan yang lebih konkret dan transparan, dengan serangkaian hal yang baru, seperti: Peraturan tentang kompensasi, dukungan, pemukiman kembali, dan pengembalian lahan untuk tujuan pertahanan, keamanan, pembangunan sosial ekonomi demi kepentingan nasional dan masyarakat; Mekanisme penetapan harga tanah menurut prinsip pasar; Mekanisme dan kebijakan keuangan tentang tanah; Mekanisme dan kebijakan pengelolaan dan penggunaan lahan pertanian; Mekanisme manajemen lahan pemukiman dan lahan produksi bagi etnis minoritas pada umumnya, dan sebagainya.

Persidangan ke-6 Majelis Nasional angkatan ke-15 (Foto: quochoi.vn)

Menciptakan Konsensus Sosial

Sebelum disampaikan ke MN untuk disahkan pada sidang ini, RUU Pertanahan (amandemen) dibahas di MN dan mengambil pendapat dari berbabai lapisan rakyat. Secara khusus, RUU tersebut mengkonkretkan Resolusi 18 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-13 tentang "terus berinovasi dan menyempurnakan institusi, kebijakan, meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan dan penggunaan lahan, dan menciptakan motivasi untuk menjadikan Vietnam sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi.”

Salah satu hal yang baru ialah RUU Pertanahan (mandemen) sudah menetapkan dengan jelas kebijakan untuk menjamin lahan kegiatan komunitas bagi etnis minoritas dan kebijakan penyerahan lahan, penyewaan lahan pemukiman, dan lahan produksi bagi etnis minoritas, melarang keras tindakan mengubah tujuan penggunaan lahan. Deputi Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Le Minh Ngan, menegaskan: 

“RUU melarang tindakan organisasi dan lembaga negara yang berwenang dalam pennyerah lahan, penyewaan lahan, dan perubahan tujuan penggunaan lahan untuk dana lahan yang dtetapkan sebagai dana lahan untuk kebijakan etnis minoritas, tetapi diterahkan kepada  objek yang tidak tepat. Kedua, melarang keras orang yang mendapat lahan sesuai kebijakan pertanahan dari negara untuk etnis minoritas, telah diserahkan atau disewakan lahan untuk kedua kalinya, tetapi masih terus mentransfer. Ketiga, melarang keras orang yang bukanlah warga etnis minoritas, bukanlah penerima transfer dengan dana lahan ini tetapi menerima transfer.”

Revisi UU Pertanahan dengan partisipasi seluruh sistem politik dan seluruh rakyat telah menciptakan konsensus sosial mengenai suatu bidang yang mempunyai dampak luas terhadap semua aspek dalam kehidupan sosial ekonomi dan terkait langsung dengan masyarakat. Lebih dari 12 juta sumbangan pendapat terhadap RUU tersebut menunjukkan perhatian yang mendalam, bersemangat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, banyak isi RUU  ini telah diterima dan direvisi untuk  sesuai dengan kebutuhan praktis.

Tekad Kuat Vietnam untuk Berinovasi dalam Kebijakan Pertanahan

Satu lagi hal baru yang menonjol dari RUU Pertanahan (amandemen) yang  disahkan pada persidangan MN kali ini ialah penetapan kembali harga tanah yang lebih dekat ke pasar. Kebijakan ini dilembagakan dalam UU Pertanahan (amandemen), menunjukkan tekad inovasi Vietnam yang kuat, sehingga  membantu mengatasi banyak kesulitan dan permasalahan yang masih ada, seperti pengaduan, tuduhan, dan gugatan yang berkepanjangan terkait masalah tanah. Professor, Muda, Doktor Hoang Van Cuong, Wakil Kepala Universitas Ekonomi Nasional, berkata: 

“Terobosan terbesar dari Resolusi 18 telah dicapai dan dimasukkan ke dalam RUU Pertanahan (amandemen), yaitu menghapuskan mekanisme pengelolaan ekonomi dengan tindakan administratif, yang tipikal ialah penerapan kerangka harga lahan dan penetapan daftar harga lahan harus mendekati nilai pasar. Menggunakan instrumen pasar seperti instrumen pajak untuk mengatur perilaku spekulasi dan nilai tambahyang tidak dibawa oleh pengguna lahan.”

Professor, Muda, Doktor Hoang Van Cuong, Wakil Kepala Universitas Ekonomi Nasional berbicara di depan sidang tersebut (Foto:quochoi.vn)

RUU Pertanahan (amandemen) secara jelas menetapkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab badan yang bertanggung jawab dalam menentukan harga lahan. Menambahkan dan menyempurnakan semua ketentuan untuk memastikan keterbukaan dan transparansi, seperti: mempublikasikan harga lahan, memaksa transaksi melalui jalur lantai transaksi, pembayaran melalui bank, tidak menggunakan uang tunai. Penghapusan kerangka harga lahan juga membantu pemberian kompensasi atas tanah yang ditarik yang lebih mendekati harga pasar, sehingga mempercepat proses pembebasan lapangan  dan laju pelaksanaan proyek.

RUU Pertanahan (amandemen) ini juga memberikan ketentuan yang lebih konkret mengenai kewenangan, tujuan, skala pengembalian lahan, kondisi dan kriteria pengembalian tanah oleh Negara  untuk tujuan pembangunan sosial-ekonomi demi kepentingan negara dan masyarakat. Bersamaan dengan itu, RUU ini juga menyempurnakan mekanisme dan kebijakan keuangan di bidang pertanahan, mengambil kebijakan, penggunaan dan penyewaan lahan yang sesuai dengan daerah, rumah tangga miskin, dan sebagainya.

Lahan merupakan sumber daya penting bagi pembangunan tanah air, yang berkaitan langsung dengan seluruh kegiatan sosial-ekonomi negara dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan kondisi nyata dan mendekati kebutuhan berbagai lapisan rakyat. Dengan demikian, kebijakan itu akan benar-benar terwujud. Pengesahan RUU Pertanahan (amandemen) akan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk melepaskan sumber daya dari lahan, menjamin keselarasan kepentingan negara, rakyat dan investor./.