UPR merupakan satu mekanisme khusus dari Dewan HAM PBB, di antaranya semua negara anggota PBB meninjau kebijakan, hukum, langkah dan hasil yang dicapai dalam perlindungan dan pendorongan HAM.

Pada awal tahun ini, Vietnam telah mengajukan Laporan nasional sesuai mekanisme UPR periode IV kepada Dewan HAM PBB dan telah melakukan dialog dengan tim kerja Dewan HAM urusan UPR pada bulan Mei 2024, di antaranya Vietnam menerima 320 rekomendasi dari negara-negara lain.

Satu proses persiapan yang panjang dari Pemerintah Vietnam

Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Do Hung Viet, Kepala delegasi Vietnam hadir Sidang pengesahan Laporan Nasional Vietnam (dari tanggal 26 sampai 28 September, di Swiss), mengatakan bahwa pengesahan resmi oleh Dewan HAM PBB terhadap Laporan sesuai mekanisme UPR periode IV merupakan hasil dari satu proses persiapan yang panjang dari Pemerintah Vietnam. Segera setelah dialog pada bulan Mei 2024, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vietnam telah memimpin, berkoordinasi dengan berbagai kementerian, instansi, dan badan untuk aktif meninjau secara seksama semua 320 rekomendasi dari negara-negara untuk disampaikan dan disahkan oleh Perdana Menteri Pemerintah.

Menurut Deputi Menlu, pada sidang yang diadakan pada tanggal 27 September, Vietnam telah mengumumkan keputusan yang menyetujui 271 di antara total 320 rekomendasi yang dikeluarkan negara-negara, mencapai 84,7%.

“Ini merupakan persentase persetujuan yang tertinggi dari Vietnam selama 4 periode. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Vietnam terhadap proses UPR, serta menegaskan keinginan dan tekad Vietnam dalam melindungi dan mendorong HAM. Bisa dikatakan bahwa mayoritas pendapat mengapresiasi semua upaya Vietnam, partisipasi delegasi Vietnam dalam membahas, berdialog secara terbuka, terus terang, berbagi banyak informasi yang bermanfaat dan membantu komunitas internasional lebih mengerti situasi Vietnam”.

Vietnam menegaskan tekad dalam  melindungi dan mendorong HAM (Foto: dangcongsan.vn)

Sehubungan dengan kesempatan ini, delegasi Vietnam juga telah mengupdate informasi tentang kemajuan-kemajuan baru sejak sesi dialog pada bulan Mei 2024 di bidang-bidang seperti: membuat, menyempurnakan mekanisme hukum, terus menjamin fondasi-fondasi mendasar tentang pengembangan sosial-ekonomi untuk menjamin secara lebih baik HAM di Vietnam.

Vietnam menegaskan selalu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga untuk berkontribusi pada penyusunan kebijakan hukum; menegaskan bahwa pelaksanaan semua HAM juga perlu berdasarkan pada supremasi hukum, menghormati hak dan kepentingan pribadi, komunitas, demi stabilitas dan kemakmuran Tanah Air; menekankan tekad tidak memberikan konsesi atas tindakan-tindakan yang menyalahgunakan hak-hak kebebasan dan demokrasi untuk melakukan penghasutan dan instabilitas.

Mengesahkan satu rencana umum untuk menggelar pelaksanaan 271 rekomendasi

Pengesahan oleh Dewan HAM PBB terhadap hasil laporan nasional Vietnam menandai selesainya peninjauan berkala periode IV yang terkait dengan perlindungan dan pendorongan HAM di Vietnam. Dari situ, Vietnam memasuki tahap pelaksanaan semua rekomendasi. Menurut Deputi Menlu Do Hung Viet, untuk melaksanakan 271 rekomendasi dari negara-negara, Vietnam akan menggelar beberapa pekerjaan konkret:

“Kemenlu akan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan instansi untuk membuat satu rencana umum dan melaporkannya kepada PM untuk disahkan guna melaksanakan 271 rekomendasi yang telah disetujui. Vietnam juga melakukan evaluasi di pertengahan periode untuk menetapkan laju pelaksanaan dan bidang-bidang yang perlu diupayakan lebih lanjut. Dalam proses ini, Vietnam akan terus bekerja sama dengan PBB, para mitra internasional, negara-negara sahabat untuk mendapatkan lagi sumber-sumber daya untuk membantu Vietnam melaksanakan sebaik-baiknya semua rekomendasi ini”.

Persetujuan Vietnam atas sejumlah besar rekomendasi dan menyiapkan Rencana umum untuk menggelar 271 rekomendasi telah menunjukkan komitmen kuat Vietnam terhadap proses UPR pada khususnya, perlindungan dan pendorongan HAM pada umumnya.