(VOVworld) – Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan (amandemen) yang terdiri dari 14 bab, 212 pasal telah diesahkan oleh Majelis Nasional (MN) Vietnam pada Jumat (29 November) dengan prosentase dukungan sebesar 89,96%. UU ini menegaskan bahwa pertanahan adalah milik seluruh rakyat tapi negara menjadi wakil kepemilikan dan Negara menjadi pengelola tunggal. Negara menyerahkan hak penggunaan tanah kepada pengguna tanah sesuai dengan ketentuan UU.
Negara memutuskan menarik kembali tanah pada kasus-kasus seperti: menarik kembali tanah untuk tujuan pertahanan dan keamanan; untuk pengembangan sosial-ekonomi demi kepentingan negara dan publik; menarik kembali tanah karena ada pelanggaran terhadap UU tentang pertanahan; menarik kembali tanah karena menghentikan penggunaan tanah sesuai dengan UU, secara sukarela, ada bahaya yang mengancam jiwa manusia.
MN mengesahkan UU tentang Pertanahan (amandemen)
(Foto: vov.vn) Pemberian kompensasi pada saat penarikan kembali tanah oleh negara dilakukan dengan penyerahan tanah dengan tujuan penggunaan yang sama dengan jenis tanah yang ditarik kembali, jika tidak ada tanah untuk kompensasi, maka Komite Rakyat tingkat provinsi dan kota akan memberikan ganti rugi dengan uang sesuai dengan harga tanah kongkrit bagi jenis tanah tersebut sesuai dengan ketentuan pada saat keputusan tentang penarikan kembali tanah dikeluarkan. Ketika memberikan kompensasi harus menjamin prinsip demokrasi, obyektif, adil, terbuka, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan UU. Negara juga menentukan prinsip dan metode penentuan harga tanah; memberlakukan kerangka harga tanah, daftar harga tanah dan menentukan harga tanah secara kongkrit.
Pada pagi hari yang sama, MN Vietnam juga membahas rancangan UU tentang Kebangkrutan (amandemen)./.