(VOVworld) – Ketika memberikan reaksi terhadap Republik Otonomi Krimea yang pada Kamis (6 Maret) memberikan suara menyepakati penggabungan negara ini pada Federasi Rusia dengan martabat sebagai satu subyek, Presiden sementara Ukraina, Oleksander Turchinov menyatakan bahwa Pemerintahan di sini adalah tidak sah.
Presiden Oleksander Turchinov berpendapat bahwa Pemerintahan di Krimea adalah sama sekali tidak sah, termasuk Parlemen dan Pemerintah dan dia akan mengeluarkan satu pernyataan tentang Krimea. Sementara itu, Deputi Pertama Perdana Menteri Republik Otonomi Krimea, Rustam Temirgaliev menekankan bahwa resolusi menjadi satu bagian dari Federasi Rusia telah berlaku dan semua serdadu Ukraina di wilayah Krimea akan dianggap sebagai “agresor”, oleh karena itu akan dipaksa melucuti senjata atau meninggalkan daerah wilayah ini.
Rakyat Republik Otonomi Krimea mendukung penggabungan ini
(Foto: kienthuc.net.vn) Sebelumnya, Parlemen Republik Otonomi Krimea telah memberikan suara untuk mengesahkan resolusi tentang penggabungan Krimea ke dalam Feberasi Rusia, bersamaan itu menetapkan waktu penyelenggaraan referendum di Krimea tentang masalah ini pada 16 Maret ini.
Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, dalam pembicaraan via telephon dengan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Susan Rice tentang situasi di Ukraina pada hari yang sama, Anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, Yang Jiechi menekankan bahwa semua hak dan kepentingan yang sah dari semua kelompok etnis minoritas di Ukraina perlu mendapat perhatian selama penanganan masalah di negara ini. Sementara itu, pada Kamis (6 Februari), setelah pembicaraan selama 6 jam dalam satu sidang mendadak, para pemimpin 28 negara anggota Uni Eropa telah sepakat meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan cara menghentikan perundingan tentang visa dan mengancam mengenakan sanksi-sanksi ekonomi tambahan. Para pemimpin Uni Eropa juga sepakat dengan rekomendasi yang disampaikan Komisi Eropa tentang pemberian pos bantuan berjangka senilai Euro 11 miliar (sama dengan USD 15 miliar) kepada Ukraina sampai tahun 2020./.